lihat foto
Namun kini, kekuatan angkatan laut China dan pangkalan militer baru di kepulauan Spratly telah memperluas jangkauan China di Laut China Selatan.
Hasilnya adalah China tampaknya meneruskan dorongan melalui Laut China Selatan.
Mereka menggunakan 'taktik salami', aksi didesain untuk secara bertahap mengatasi oposisi.
China telah menempatkan Filipina di belakangnya, dan tampaknya akan melakukan hal yang sama ke Malaysia dan mungkin Vietnam sendiri.
Kemudian, kali ini sasaran China adalah Indonesia.
Tidak diragukan lagi, lama-lama Beijing bisa benar-benar mencapai kendali de fakto atas semua perairan dalam klaim "sembilan garis putus-putus" mereka.
Tujuan China ini bukanlah kejutan bagi pemimpin Indonesia, yang telah lama waspada dengan China siapapun presidennya.
Baca: Sindikat Vaksin Covid-19 Palsu Terbongkar di China, Isi Vaksin Cuma Air Mineral, Keuntungan Rp 39 M
Ini adalah kecurigaan yang mendarah daging yang lahir dari kebijakan luar negeri China yang dulu revolusioner yang mendukung pemberontakan komunis di seluruh Asia Tenggara, termasuk di Indonesia.
Sementara kekhawatiran tersebut mereda dengan berakhirnya Perang Dingin, kekhawatiran baru telah terjadi ketika Indonesia menyaksikan China yang bangkit secara ekonomi dan militer mengesampingkan klaim maritim dan teritorial negara tetangganya di Asia Tenggara selama dekade terakhir.
Sementara itu, Kepala Badan Keamanan Laut Indonesia menyebut klaim China di kawasan itu sebagai " ancaman nyata " bagi negaranya.
Jakarta juga memperingatkan, jika didesak,bisa mengambil tindakan hukum terhadap China, seperti yang dilakukan Filipina di Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag.
Baca: Picu Kontroversi, Desain Hanbok Aktris Kim So Hyun Diklaim Berasal dari China
Tindakan seperti itu sekali lagi akan membuat China menjadi sorotan internasional yang tidak nyaman.
Namun, China tampaknya tidak menerima peringatan itu.
Pada awal 2010-an, otoritas maritim Indonesia mulai secara rutin menangkap nelayan Tiongkok di zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang menyebabkan beberapa momen menegangkan.
Dalam satu insiden tahun 2013, sebuah kapal penjaga pantai Tiongkok dilaporkan memaksa kapal patroli Indonesia untuk melepaskan beberapa nelayan Tiongkok yang ditahan karena pukat ilegal.
Situasi kembali memanas pada tahun 2016 ketika selusin kapal penangkap ikan Tiongkok menolak untuk mengindahkan peringatan korvet angkatan laut Indonesia untuk meninggalkan perairan Indonesia.
Meski Jakarta pada akhirnya mengecilkan insiden tersebut, militernya telah mengambil langkah konkret untuk menjaga laut di sekitar Kepulauan Natuna.
Mereka meningkatkan pangkalan udara di Ranai di Pulau Natuna sehingga pesawat tempur garis depan Su-27 dan Su-30 serta helikopter serang AH-64E baru dapat beroperasi lebih dekat ke daerah yang disengketakan.
Itu juga meningkatkan fasilitas pelabuhan di pulau itu sehingga mereka dapat menampung tidak hanya kapal patroli lepas pantai yang lebih kecil, tetapi juga kapal selam dan kombatan permukaan yang lebih besar.
Pada akhir 2018, Indonesia mengaktifkan komando militer gabungan baru di pulau itu dan mendirikan pangkalan operasi kapal selam di sana.
