Pemerintah Terapkan PPKM Mikro, Epidemiolog: Kebijakan Tidak Berbasis Data Terkini

Epidemiolog menyebut PPKM Mikro sulit untuk kendalikan pandemi Covid-19. Menurutnya kebijakan ini tidak berbasis data.


zoom-inlihat foto
ilustrasi-virus-corona-102.jpg
Shutterstock via kompas.com
Ilustrasi Virus Corona


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pemerintah secara resmi menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro yang dilaksanakan mulai hari ini, Selasa, (9/2/2021) hingga 22 Februari 2021.

Aturan mengenai PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Sama seperti dua kali PPKM sebelumnya, PPKM Mikro juga diterapkan di 7 provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali.

Berbeda dari kebijakan PPKM sebelumnya, pada PPKM mikro ini penerapan Work From Home (WFH) ditambah menjadi 50 persen.

Sementara jam operasional pusat perbelanjaan diperpanjang hingga pukul 21.00.

Tanggapan Epidemiolog

Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman menanggapi tentang penerapan PPKM mikro.

Dicky mengatakan penerapan kebijakan tersebut tidak berbasis data terkini dan merespons situasi saat ini.

Baca: PPKM Mikro 9-22 Februari 2021, Rumah Ibadah di Zona Oranye dan Merah Harus Tutup

Baca: Jokowi Sebut PPKM Tak Efektif, Epidemiolog: Kebijakan Lockdown Bisa Dipilih meski Terlambat

Menurut Dicky, pemerintah tak belajar dari pengalaman setahun pandemi ini.

Ia menganggap pemerintah masih mengeluarkan kebijakan yang setengah-setengah.





Halaman
123
Editor: Putradi Pamungkas






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved