Pemerintah Keluarkan Aturan tentang PPKM Mikro yang Akan Dilaksanakan 9-22 Februari 2021

PPKM mikro merupakan tindak lanjut dari PPKM yang telah dilaksanakan sebanyak dua kali.


zoom-inlihat foto
Ilustrasi-pengunjung-toko-PPKM.jpg
Kontan
Ilustrasi pengunjung toko menggunakan protokol kesehatan saat pelaksanaan PPKM di Jawa dan Bali. PPKM mikro akan dilaksanakan pada 9—22 Februari 2021.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pemerintah melalui Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 3 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Instruksi yang diterbitkan pada Sabtu, (6/2/2021), tersebut juga memuat pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan.

Kedua aturan itu dibuat untuk mengendalikan penularan Covid-19 di tengah masyarakat.

PPKM mikro direncakanan bakal dilaksanakan pada 9 hingga 22 Februari 2021.

PPKM mikro merupakan tindak lanjut dari PPKM yang telah dilaksanakan sebanyak dua kali, dari 12 Januari hingga 8 Februari 2021.

Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, Safrizal, mengatakan selama dua periode PPKM, penularan Covid-19 belum berhasil diturunkan sehingga perlu dilakukan pembatasan dengan skala yang lebih kecil.

Nantinya, seluruh kelurahan/desa dalam suatu kabupaten/kota yang memberlakukan PPKM mikro wajib menerapkan pembatasan yang ditetapkan pemerintah.

Baca: Apa Itu PPKM Berskala Mikro? Kebijakan Baru Jokowi yang Mulai Berlaku pada 9 Februari 2021

Ilustrasi pelaksanaan PPKM.
Ilustrasi pelaksanaan PPKM. (KOMPAS.COM/FARIDA)

"Misalnya Kota Depok, maka seluruh kelurahan di Kota Depok seluruhnya dilakukan PPKM mikro," kata Safrizal dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang ditayangkan YouTube Pusdalops BNPB, Minggu (7/2/2021).

Adapun pembatasan yang diterapkan dalam PPKM mikro yakni pusat perbelanjaan atau mal wajib tutup pukul 21.00 tanpa toleransi.

Sebelumnya, pada PPKM jilid 2, mal hanya boleh beroperasi hingga pukul 20.00.

Pekerja yang boleh bekerja di kantor (work from office) dibatasi 50 persen dengan protokol kesehatan, sementara sisanya bekerja dari rumah (work frome home).

Kapasitas makan di restoran atau dine in dibatasi maksimal 50 persen.

Tempat makan pun hanya boleh buka hingga pukul 21.00. Kapasitas rumah ibadah dibatasi maksimal 50 persen. Sedangkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan.

"Kegiatan di fasilitas umum atau fasilitas sosial budaya yang bisa menimbulkan kerumunan dihentikan sementara," kata Safrizal.

Baca: Tak Hanya Jokowi, Wagub Riza Patria Juga Akui PPKM Belum Efektif, Singgung Soal Libur Panjang

Hal yang baru di PPKM mikro yakni pembentukan pos komando (posko) penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan.

Safrizal menjelaskan posko ini bisa terdiri dari berbagai unsur masyaralat mulai dari ketua RT, kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, PKK, Daswisma, Karang Taruna, tokoh masyarakat, relawan, dan lainnya.

Posko ini nantinya bertugas untuk melakukan pengendalian Covid-19 di suatu kelurahan/desa, mulai dari sosialisasi protokol kesehatan (prokes), penegakan prokes, pendataan pelanggaran prokes, hingga pelaporan perkembangan penanganan Covid-19 secara berjenjang ke level atas.

Sebagaimana bunyi Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021, segala kebutuhan desa terkait hal ini akan dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa.

Ilustrasi karyawan menggunakan protokol kesehatan di kantor.
Ilustrasi karyawan menggunakan protokol kesehatan di kantor. (Tribun Images/IRWAN RISMAWAN)

Sementara, kebutuhan tingkat kelurahan ditanggung APBD kabupaten/kota.

"Sebagai tindak lanjut Instruksi Mendagri hari ini atau besok Pak Gubernur akan pastikan ini smpai tingkat bawah, menetapkan kabupaten/kota yang akan menerapkan PPKM mikro," kata Safrizal.

Baca: Jokowi Sebut PPKM Tak Efektif, Epidemiolog: Kebijakan Lockdown Bisa Dipilih meski Terlambat





Halaman
12






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved