lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Presiden Joko Widodo memutuskan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.
Kebijakan itu mulai diterapkan pada 9 Februari 2021 mendatang, sebagaimana diberitakan Kompas.com.
"Berdasarkan keputusan Presiden bahwa mulai 9 Februari ini akan dilaksanakan PPKM berskala mikro," ujar Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional, Brigjen TNI (Purn) Alexander Ginting dalam diskusi virtual yang digelar BNPB, Jumat (5/2/2021).
PPKM berskala mikro adalah pembatasan yang dilakukan di lingkup yang lebih kecil atau lokal.
Hal ini berbeda dengan pelaksanaan PSBB dan PPKM yang levelnya di tingkat kota/kabupaten.
Karenanya, Alexander menganjurkan setiap desa memiliki posko tanggap Covid-19 pada pelaksanaan PPKM berskala mikro.
Hal itu dilakukan untuk mencegah Covid-19 dari hulu.
"Artinya harus ada posko di desa yang mendampingi puskemas, yang mendampingi tim pelacak. Sehingga mereka yang diisolasi harus 14 hari dikurung, kalau dikurung harus dikasih makan, harus diawasi," kata dia.
"Karena itu, kita harus intervensinya sampai ke daerah yang paling jauh, ke rakyat pedesaan. Maka, dibuatlah sekarang programnya PPKM berskala mikro," imbuh dia.
Jokowi Aku PPKM Jawa-Bali Belum Efektif
Baca: Tak Hanya Jokowi, Wagub Riza Patria Juga Akui PPKM Belum Efektif, Singgung Soal Libur Panjang
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta para menterinya untuk mengkalkulasi kebijakan Covid-19 dengan cermat.
Hal itu Jokowi sampaikan saat memimpin rapat terbatas tentang pendisiplinan melawan Covid-19 di Istana, Bogor, 29 Januari 2021.
Pernyataan Jokowi merujuk pada pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Masyarakat (PPKM), yang memang belum bisa menghentikan laju penularan Covid-19.
Diberitakan Kontan, Jokowi menilai implementasi PPKM belum dilaksanakan dengan konsisten.
Baginya, tak masalah ekonomi tanah air turun asalkan pandemi juga ikut turun.
"Menurut saya hati-hati ini turun, ekonomi turun, ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa (ekonomi turun), asal Covid-nya juga turun. Tapi ini kan enggak,” kata Jokowi lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).
“Menurut saya coba dilihat lagi tolong betul-betul dikalkulasi. Betul-betul dihitung sehingga kita mendapatkan sebuah formula yang memang (tepat), formula standar itu enggak ada,” kata Jokowi.
Minta PPKM Dipertegas
Baca: Kasus Covid-19 di Wonogiri Capai 2.552, Ada 89 Ibu Hamil Rata-rata Tertular dari Para Suami
Baca: Krisis Pemakaman Akibat Kematian Pasien Covid-19 Tinggi, Ukuran Makam TPU Bambu Apus Kini Diperkecil
Presiden juga meminta agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) yang diberlakukan di tengah pandemi diterapkan secara lebih konkret.
Dikutip dari Kompas.com dari Antara, Minggu (31/1/2021), Presiden Jokowi menegaskan, esensi dari kebijakan PPKM saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19.
