Presiden Jokowi Sudah Terima Surat AHY tapi Tak Mau Balas, Mensesneg Pratikno: Kami Rasa Tak Perlu

Menurut Pratikno, Istana tak perlu membalas surat AHY karena itu adalah urusan internal partai


zoom-inlihat foto
menteri-sekretaris-negara-pratikno.jpg
Tribunnews.com/Andri Malau
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Presiden Joko Widodo sudah menerima surat yang dikirim Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait isu kudeta di tubuh partai.

Kendati demikian, Presiden Jokowi tak akan memberikan balasan.

Kabar itu disampaikan oleh Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

"Iya benar, kami telah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden," ujarnya, dikutip Tribunnews.com dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/1/2021).

"Diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat."

"Jadi kami sudah menerima surat itu," jelas Pratikno.

Menurut Pratikno, masalah isu kudeta adalah urusan internal partai.

Jadi pihaknya merasa tak perlu memberikan balasan.

"Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut."

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai," ungkapnya.

"Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat, yang semuanya sudah diatur di dalam ADRT," lanjut Pratikno.

Baca: Andi Arief Sebut Kudeta Tengsin, Desak Jokowi Berhentikan Tokoh yang Terlibat

Baca: Tak Hanya Jokowi, Wagub Riza Patria Juga Akui PPKM Belum Efektif, Singgung Soal Libur Panjang

ILUSTRASI - Presiden Joko Widodo (dua kiri) didampingi Mensesneg Pratikno (kiri) menjawab pertanyaan wartawan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Presiden menyatakan mendukung sejumlah poin dalam draf revisi UU KPK diantaranya kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis anti korupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara.
ILUSTRASI - Presiden Joko Widodo (dua kiri) didampingi Mensesneg Pratikno (kiri) menjawab pertanyaan wartawan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Presiden menyatakan mendukung sejumlah poin dalam draf revisi UU KPK diantaranya kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis anti korupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara. (Warta Kota/henry lopulalan)

Moeldoko Tak Ingin Presiden Dikaitkan dengan Isu Demokrat

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko agkat bicara soal namanya yang disebut-sebut dalam isu kudeta Partai Demokrat.

Diberitkan Kompas.tv, dia tak ingin isu tersebut berlarut-larut, apa lagi jika dikaitkan dengan Presiden Jokowi dan Istana Negara.

Persoalan Demokrat, kata Moeldoko, adalah urusannya pribadi, bukan selaku KSP.

"Dalam hal ini, saya mengingatkan jangan dikit-dikit Istana, dan jangan ganggu Pak Jokowi karena beliau tidak tahu sama sekali, enggak tahu apa-apa dalam isu ini. Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini bukan selaku KSP," kata Moeldoko melalui konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).

Tudingan pada Moeldoko menguat karena tersebarnya beberapa foto dirinya bersama kader Demokrat.

Kader Demokrat Curhat ke Moeldoko

Moeldoko tak menampik dirinya pernah didatangi tamu beberapa kader Demokrat.

Kendati demikian, ia memang kerap didatangi tamu dari berbagai kalangan.

Moeldoko menyebut, ketika kader itu datang, mereka curhat tentang kondisi yang dihadapi.

Sebagai orang yang mencintai Partai Demokrat, dia prihatin.

Baca: AHY Tuding Orang Istana Ingin Kudeta Partai Demokrat, Andi Arief Blak-blakan Sebut Nama Moeldoko

Baca: Kepala Staf Presiden Moeldoko Tegaskan ke Semua RS: Jangan Selalu Kematian Dikatakan Covid

Moeldoko sebut aparat kepolisian punya ambang batas kesabaran.
Moeldoko sebut aparat kepolisian punya ambang batas kesabaran. (KOMPAS.COM/GHINAN SALMAN)

"Berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi, ya gua dengerin aja, berikutnya ya dengerin aja. Saya sih sebenernya prihatin lihat situasi itu, karena saya bagian yang mencintai Demokrat," ucap Moeldoko.

"Mungkin dasarnya foto-foto. Orang dari Indonesia Timur dari mana-mana datang ke sini pengen foto sama gua, sama saya, ya saya terima aja, apa susahnya," kata Moeldoko.

"Itulah menunjukan seorang jenderal yang tidak punya batas dengan siapapun. Kalau itu jadi persoalan yang digunjingkan silakan saja, saya tidak keberatan.”

Keterangan AHY

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan ada gerakan politik yang ingin mengambil alih paksa kepemimpinan partai.

Dugaan kudeta itu, kata AHY, didapat dari laporan pimpinan dan kader di tingkat pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021), diktuip Tribunnews.

Putra Presiden SBY itu menyebut keterlibatan pejabat penting di Istana Negara, yang berada dalam lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo.

AHY merinci gerakan politik itu terdiri dari kader fungsional, mantan kader, dan non kader.

Baca: Kabar Uighur Terkini: Dubes China Temui Moeldoko, Silakan Jika Ingin Berkunjung

Baca: Dukung Jokowi Soal PP Kebiri Kimia, Moeldoko: Masyarakat Sangat Diuntungkan

Total ada lima orang, antara lain 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

Kendati demikian, AHY menegaskan tetap mengedepankan praduga tak bersalah.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.

Dia juga mulai bersurat dengan Presiden Jokowi untuk meminta kofirmasi.

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," pungkasnya.

Andi Arief Sebut Nama Moeldoko

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (purn) Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019)(KOMPAS.com/Haryantipuspasari)
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (purn) Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019)(KOMPAS.com/Haryantipuspasari) (Kompas.com)

Baca: SBY Ungkap Alasan Partai Demokrat Menolak Disahkan UU Cipta Kerja: Ada Masalah di Sana Sini

Baca: SBY Sebut Koordinasi Negara di Dunia Cegah Corona Minim, Ingatkan Jokowi Agar Tak Lengah

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menyebut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merupakan pejabat negara yang ingin mengambil kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Andi Arief melalui menyebut nama Moeldoko dalam cuitan akun Twitter pribadinya, @Andiarief_, Senin (1/2/2021) malam.

"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," ungkap Andi Arief.

"Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," ujarnya.

(TribunnewsWiki.com/Nur) (Tribunnews)





BERITATERKAIT
Ikuti kami di
KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2025 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved