lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Kementerian Keuangan akhirnya buka suara terkait kabar insentif tenaga kesehatan (nakes) Covid-19 dipotong 50 Persen.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani.
Askolani mengatakan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Kesehatan masih dalam tahap koordinasi terkait besaran insentif untuk tahun 2021 bagi nakes yang menangani Covid-19.
Awalnya anggaran kesehatan untuk tahun 2021 adalah Rp 169,7 triliun.
Askolani melanjutkan, namun diperlukan alokasi anggaran yang lebih besar karena adanya perkembangan Covid-19 yang masih sangat dinamis, Rabu (3/2/2021).
Dikutip dari Kompas.cpom, bahkan alokasi anggaran ini diperkirakan akan naik hingga Rp 254 triliun.
Sebagai informasi, tahun 2020 total anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terealisasi Rp 63,5 triliun.
Sementara untuk tahun 2021, anggaran kesehatan dalam PEN ditingkatkan menjadi 125 triliun.
"Dukungan untuk tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 dan tenaga yang melakukan vaksinasi dan penerapan disiplin kesehatan akan tetap diprioritaskan, disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika Covid-19," ujar Askolani.
Kemenkeu bersama Kemenkes masih terus melakukan penghitungan detail rencana belanja detail dengan perkembangan dinamis tersebut.
Jadi dukungan untuk penanganan Covid-19 bisa terwujudkan di tahun 2021.
"Fokus 2021 tetap penanganan covid melalui 3T (testing tracing dan treatment termasuk isolasi), vaksinasi dan penerapan disiplin protokol kesehatan," imbuh Askolani.
Baca: Masker Duckbill Bisa Dipakai Berulang Kali? Begini Keefektifannya Untuk Cegah Covid-19
Baca: Pengedar Sabu Ini Ngaku Positif Covid-19 Setelah Diborgol, Polisi yang Ikut Gerebek Bakal di SWAB
Kompas.com menerima salinan Surat Menteri Keuangan Nomor S-65/MK.02/2021 bertanggal 1 Februari 2021, yang ditujukan untuk Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin.
Surat tersebut merupakan balasan dari Surat Menteri Kesehatan Nomor KU.01.01/ Menkes/62/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Pembayaran Insentif Bulanan dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan dan Peserta PPDS (program Pendidikan Dokter Spesialis) yang menangani Covid-19.
Diketahui surat tersebut terdapat tandatangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Tertera nakes dan peserta PPDS yang menangani Covid-19 diberikan insentif dan santunan kematian dengan besaran sebagai berikut:
• Dokter spesialis sebesar Rp 7.500.000 per orang per bulan
• Peserta PPDS sebesar Rp 6.250.000 per orang per bulan
• Dokter umum dan gigi Rp 5.000.000 per orang per bulan
• Bidan dan perawat Rp 3.750.000 per orang per bulan
