lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah diterapkan tidak bekerja dengan efektif.
Ia meminta agar PPKM diterapkan secara lebih konkret untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.
Dikutip dari Antara, Minggu (31/1/2021), Presiden Jokowi menegaskan, esensi dari kebijakan PPKM saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19.
Oleh karena itu, lanjut Jokowi, ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.
"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," ujar Jokowi.
Hal tersebut sudah ditegaskan Jokowi kepada jajarannya dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (29/1/2021).
Baca: Jokowi Kembali Disuntik Vaksin Covid-19 CoronaVac Hari Ini, Disiarkan Langsung
Baca: DKI Jakarta Catat Angka Sembuh Covid-19 Tertinggi, Anies Tetap Perpanjang Masa PSBB
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menginstruksikan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar dalam penerapan kebijakan berikutnya turut terlibat dan intens berada di lapangan.
Jokowi meminta mereka memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama mengenai protokol kesehatan sebagai bagian dari kebijakan pembatasan itu.
"Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," kata Presiden Jokowi.
Selain itu Presiden Jokowi meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog.
Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.
Tak masalah ekonomi turun
Presiden Joko Widodo tak mempermasalahkan bila perekonomian turun di masa pandemi Covid-19.
Namun ia meminta turunnya perekonomian diiringi dengan penurunan kasus Covid-19.
Hal itu disampaikan Jokowi lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).
Mulanya Jokowi mengingatkan para menteri agar berhati-hati lantaran perekonomian bisa menurun di tengah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM).
Kemudian ia mengatakan tak mempermasalahkan bila perekonomian menurun di masa PPKM jika diiringi dengan penurunan kasus Covid-19.
“Yang kedua menurut saya hati-hati ini turun, ekonomi turun, ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa (ekonomi turun). Asal Covid-nya juga turun. Tapi ini kan enggak,” kata Jokowi.
Baca: Kasus Covid-19 di Wonogiri Capai 2.552, Ada 89 Ibu Hamil Rata-rata Tertular dari Para Suami
Baca: Krisis Pemakaman Akibat Kematian Pasien Covid-19 Tinggi, Ukuran Makam TPU Bambu Apus Kini Diperkecil
Ia pun mengatakan pelaksanaan PPKM belum mampu menekan laju penularan Covid-19.
Sebabnya implementasi kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara konsisten.
Untuk itu ia meminta para menterinya menghitung secara tepat setiap kebijakan yang diambil untuk menekan kasus Covid-19 agar pelaksanaannya efektif.
“Betul-betul dihitung sehingga kita mendapatkan sebuah formula yang memang (tepat). Formula standar itu enggak ada. Negara lain itu ya enggak ada formula standar. Apa? Enggak ada. Yang benar yang mana juga enggak ada. Yang lockdown pun juga (kasus Covid-nya) eksponensial juga,” tutur Jokowi.
Adapun PPKM tahap pertama yang berlansgung pada 11-25 Januari telah selesai.
Pemerintah pun melanjutkan penerapan PPKM karena kasus Covid-19 hingga akhir PPKM tahap pertama tak kunjung melandai.
Anggota DPR usulkan lockdown
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengusulkan penerapan lockdown akhir pekan (LAP).
Menurut Saleh, hal tersebut bisa dipertimbangkan karena PSBB dan PPKM dinilai tak efektif.
"Lockdown akhir pekan itu dimaksudkan untuk mengurangi pergerakan masyarakat di ruang publik. Masyarakat yang tinggal di zona merah dan oranye tidak boleh keluar rumah di akhir pekan," kata Saleh kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (30/1/2021), seperti dilansir dari Wartakotalive.com.
Menurut Saleh penerapan PSBB dan PPKM yang sudah berjalan belum menunjukan hasil maksimal.
Bahkan saat ini kasus positif Covid-19 di Indonesia telah menembus angka 1 juta lebih.
Saleh menjelaskan agar lockdown dimulai dari Jumat pukul 20.00 dan berakhir Senin pukul 05.00.
Maka masyarakat tidak boleh ke luar selama 2 hari 3 malam.
"Mulai dari Hari Jumat malam, sekitar pukul 20.00, sampai dengan Senin pagi pukul 05.00. Artinya, masyarakat tidak ke luar selama 2 hari 3 malam," jelas Saleh.
Menurutnya, masyarakat saat ini paling banyak ke luar rumah ketika akhir pekan.
Bahkan saat akhir pekan masyarakat menghabiskan waktunya di tempat yang banyak kerumunan, seperti pusat perbelanjaan dan tempat wisata.
"Dengan lockdown akhir pekan, hal tersebut dapat dihindarkan," imbuhnya.
Saleh meyakini bahwa kebijakan tersbut tidak terlalu mengganggu kegiatan perekonomian.
Ia menyebut kegiatan eknomi yang menyangkut kebutuhan pokok warga tetap boleh dijalankan, meskipun lockdown akhir pekan.
"Kegiatan pokok warga tetap boleh dijalankan. Misalnya, pemenuhan bahan makanan, minum, obat, dan lain-lain. Di luar itu, mereka yang keluar harus diberi sanksi berupa denda dan dilakukan secara tegas," jelasnya.
Saleh menyebut kebijakan lockdown akhir pekan telah diterapkan Turki.
Hasilnya pun dapat mengurangi penyebaran Covid-19 dalam skala tertentu.
"Bolehlah dicoba. Biar ada sedikit variasi kebijakan, kalau sudah dicoba, nanti enak untuk mengevaluasinya," ucap Ketua Fraksi PAN DPR itu.
Jubir Satgas Penanganan Covid-19
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan setiap kebijakan dalam penanggulangan Pandemi Covid-19 harus mempertimbangkan sektor sosial ekonomi yang akan terdampak.
"Perlu menjadi pemahaman bersama bahwa dalam membuat kebijakan nasional, seluruh sektor terdampak harus menjadi bahan pertimbangan," kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan youtube Sekretariat Presiden, Kamis, (28/1/2021).
Menurut Wiku pemerintah terus berupaya menekan agar laju penularan virus Corona atau SARS-CoV-2 dapat dikendalikan.
Di antaranya, dengan PPKM yang disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing.
"Pembatasan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan kondisi dan resiko penularan Covid-19 di daerahnya masing-masing. Seperti pada kebijakan PPKM yang sedang berlangsung," kata dia.
Selain itu pemerintah juga terus berupaya menggencarkan testing, tracing, dan treatmen (3T) sebagai langkah deteksi dini, dan antisipasi penyebaran virus.
Meskipun menurut Wiku, upaya 3T tersebut tidak mudah karena terkendala kondisi geografis di Indonesia.
"Tentunya upaya 3T ini tidak mudah dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, dengan banyaknya jumlah penduduk. Hal ini menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk terus meningkatkan efektivitas upaya 3T dalam menangani pandemi Covid-19," katanya.
Baca: Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 1 Juta: Klaster Keluarga Bermunculan & Ada Usul Lockdown
UPDATE Covid-19 di Indonesia 30 Januari 2021
Jumlah pasien Virus Corona (Covid-19) di Indonesia bertambah 14.518 orang, per Sabtu (30/1/2021).
Sehingga, hari ini total ada 1.066.313 kasus positif. Hal itu seperti dikutip Wartakotalive dari laman covid19.go.id.
Sementara, jumlah pasien sembuh bertambah 10.242 orang, sehingga total pasien sembuh ada 862.502 orang.
Sedangkan pasien yang meninggal bertambah 210 orang, sehingga total ada 29.728 pasien Covid-19 yang meninggal.
(TribunnewsWiki.com/ Niken/Rakli, Kompas.com, Wartakotalive.com)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi: Esensi PPKM Membatasi Mobilitas, Saya Lihat Ini Tak Tegas dan Konsisten" dan "Jokowi: Enggak Apa-apa Ekonomi Turun, asalkan Covid Juga Turun".
