lihat foto
Ternyata, varian tersebut disinyalir tak hanya mudah menular, namun juga punya efek yang lebih berat.
Perdana Menteri Boris Johnson menyampaikan bahwa varian baru virus corona yang telah melanda Inggris dan sekitarnya dalam beberapa bulan terakhir ternayta lebih mematikan, selain disebut lebih mudah menular seperti yang diberitakan sebelum-sebelumnya.
Berita ini datang ketika Inggris melihat rekor kematian akibat Covid-19, menyusul lonjakan kasus dan pasien rawat inap sejak varian ini pertama kali diidentifikasi di Inggris bagian tenggara pada bulan September lalu.
WHO sendiri menyebut varian virus ini juga telah menyebar ke lebih dari 60 negara di dunia.
"Selain menyebar lebih cepat, sekarang juga tampak bahwa ada beberapa bukti bahwa varian baru ini mungkin terkait dengan tingkat kematian yang lebih tinggi," kata Johnson.
Dia menyalahkan varian tersebut untuk situasi suram yang melanda Inggris, di mana 1.401 kematian diumumkan pada hari Jumat, dan menjadikan jumlah kematian menembus angka 95.981 alias yang tertinggi di Eropa.
Kematian akibat virus telah meningkat 16% selama sepekan terakhir, sementara jumlah orang yang dirawat di rumah sakit akibat Covid-19 mendekati dua kali lipat dari jumlah yang terlihat selama hari-hari terburuk dari gelombang pertama pandemi pada bulan April tahun lalu.
Kepala ilmuwan pemerintah Patrick Vallance mengatakan varian baru ini bisa 30-40% lebih mematikan untuk beberapa kelompok umur. Meskipun dia menekankan penilaian tersebut bergantung pada data yang jarang muncul.
“Ada banyak ketidakpastian seputar angka-angka ini dan kami membutuhkan lebih banyak pekerjaan untuk mendapatkan penanganan yang tepat, tetapi ini jelas harus menjadi perhatian,” katanya.
Boris Johnson digugat PNS Inggris
Susah dibayangkan bila apa yang dilakukan pegawai negeri sipil (PNS) di Inggris ini terjadi di Indonesia.
PNS Inggris menggugat Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson, karena tidak memecat Menteri Dalam Negeri Inggris, Priti Patel.
Patel dianggap telah berlaku kasar karena berteriak dan menyumpahi bawahannya, yang notabene PNS di Inggris, dikutip Daily Mail, Kamis (10/12/2020).
Pengacara dari PNS Inggris menyampaikan pemberitahuan pra-tindakan ke Downing Street pada hari Rabu (9/12/2020) yang menuduh PM Johnson bertindak melanggar hukum ketika dia memilih untuk membela Patel dan menolak penasihat independennya.
Surat yang diperoleh The Times menuduh PM Johnson menetapkan preseden yang merusak yang memberi kebebasan kepada jenis perilaku yang tidak dapat diterima yang ditemukan telah dilakukan oleh menteri dalam negeri.
Baca: Ucapkan Selamat ke Joe Biden, PM Inggris Boris Johnson Berharap Kerjasama Isu Perubahan Iklim
Tindakan tersebut adalah langkah pertama menuju peninjauan kembali yang dapat memaksa pemerintah untuk mengumumkan penyelidikan penuh Kantor Kabinet kepada publik yang dipimpin oleh Sir Alex Allan yang menyimpulkan bahwa tindakan Patel merupakan penindasan.
Sir Alex mengundurkan diri bulan lalu setelah Johnson mencoba membujuknya untuk meredam laporan tersebut.
Mengesampingkan penasihatnya tentang standar menteri, Johnson mengakui Sir Alex telah menyimpulkan perilaku Patel dapat kadang-kadang digambarkan sebagai penindasan dalam hal dampak yang dirasakan oleh individu.
PM Johnson memiliki kepercayaan penuh kepada menteri di kabinetnya dan bahwa dia menganggap masalah ini sekarang sudah selesai.
Tantangan hukum diajukan oleh serikat PNS Inggris, First Division Association (FDA), yang mewakili lebih dari 500 pejabat senior di Kantor Dalam Negeri.
