lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Vaksinasi mandiri Covid-19 yang dinlai dapat mempercepat target herd immunity semakin ramai dibicarakan.
Dalam rapat kerja antara Menteri Kesehatan dengan Komisi IX di DPR, wacana vaksinasi mandiri ini pertama kali muncul.
vaksinasi digadang-gadang dilakukan secara masif oleh dua pihak sekaligus, yakni pemerintah kepada masyarakat dan korporasi kepada karyawannya.
Baca: Mutasi Corona Asal Inggris yang Lebih Menular Diduga Sudah Masuk ke Indonesia
Saat itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pemerintah membuka opsi vaksinasi Covid-19 mandiri.
Namun, vaksinasi tersebut bukan perorangan, melainkan melalui perusahaan untuk para karyawannya.
"Bolehnya untuk korporasi. Jadi dengan syarat satu, korporasi mau beli, dengan syarat semua karyawan mesti dikasih," ka Budi.
Budi menuturkan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).
Baca: Beredar Teori Penyuntikan Vaksin Jokowi Gagal, Profesor Zubairi Jelaskan Lewat Utas Twitter
Perusahaan diizinkan membeli vaksin sendiri dengan prodsen vaksin Covid-19.
Adapun syaratnya yakni vaksin Covid-19 yang dibeli harus sesuai standar WHO.
Serta data penerima vaksin pun harus diserahkan ke pemerintah, sehingga tidak ada
Ini diharapkan vaksinasi dapat lebih cepat berjalan.
Dengan demikian, pencapaian target herd immunity sebesar 70.
Slamet menyampaikan, dengan adanya vaksinasi mandiri akan membantu pemerintah dalam mencapai target 70 persen penduduk yang di vaksin.
Hal tersebut agar mencapai target herd immunity secepat-cepatnya.
Kendati demikian, Slamet memberi saran kepada pemerintah terkait vaksinasi mandiri.
Baca: WHO Kecewa dengan China yang Halangi Investigasi Awal Mula Virus Corona di Wuhan, Ini Kronologinya
Menurutnya, pemerintah perlu mengendalikan harga vaksinasi mandiri.
"Seperti mengendalikan tes antigen atau rapid atau PCR. Bisa saja bisnis, tapi harus dikendalikan, pemerintah harus menentukan batas atas vaksinasi mandiri," tandas Slamet.
Respon Pemerintah
Presiden Joko Widodo juga menyinggung terkait dibukanya opsi vaksinasi Covid-19 mandiri.
Namun, jika mekanisme tersebut direalisasi, kemungkinan vaksin yang digunakan akan berbeda dengan vaksin yang digratiskan pemerintah.
