lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi membocorkan adanya perusahaan penambangan yang sengaja meminta izin tetap buka meski banjir melanda.
Ia mengaku mendapat informasi bahwa ada satu perusahaan yang masih ngotot mengajukan izin penambangan di tengah duka melanda Kalimantan.
Ia pun minta gubernur dan wali kota kota untuk tegas tidak memberi izin.
"Kok masih ada perusahaan yang masih berpikir kepentingan korporasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus tegas bersikap untuk masalah lingkungan," kata Dedi, tanpa menyebutkan nama perusahaannya.
Selain itu, ia meminta pemerintah daerah dan pusat untuk segera melakukan evaluasi soal banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan.
Ia berhadap evaluasi tersebut dilakukan secara menyeluruh, terutama terhadap penambangan hutan yang berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir.
Dedi mengatakan, evaluasi itu meliputi penambangan ilegal dan pemanfaatan hutan ilegal karena jumlahnya saat ini sangat banyak di seluruh Indonesia.
Dedi juga meminta pemerintah mengevaluasi faktor bencana.
Baca: Peringatan Dini BMKG Senin 18 Januari 2021: Waspadai Banjir, Longsor dan Angin Kencang
Baca: Erupsi Gunung Semeru Sebabkan Hujan Abu di Daerah Lumajang dan Potensi Terjadi Banjir Lahar Dingin
Penyebab bencana harus ditelusuri dan dibuat kajian komprehensif serta diumumkan secara terbuka kepada publik sehingga bisa sama-sama melakukan perbaikan.
Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) secara sungguh-sungguh memetakan tata ruang di Indonesia yang memiliki semangat keberlanjutan.
Hal itu agar daerah tidak mengubah tata ruang 5 tahun sekali.
"Sebab saya paham betul ketika mengubah tata ruang di sebuah wilayah kabupaten, kota atau provinsi, pendekatan ekonomi politik jauh lebih tinggi daripada pendekatan teknis. Saya pernah mengalami itu," kata mantan bupati Purwakarta ini.
Kemudian jika evaluasi soal penambangan ilegal itu tak segera dilakukan, pemerintah jadi punyai 2 kerugian.
"Pemerintah mengalami dua kerugian. Pertama alam rusak dan kedua pendapatan tidak ada. Alam yang rusak mencapai ratusan ribu hektare. Saya sudah berulangkali meminta pemerintah untuk mengevaluasi penambangan hutan yang menyebabkan banjir," kata Dedi, Senin (18/1/2021).
Sebelumya, banjir melanda sejumlah daerah di Kalimantan. Di Kalimantan Selatan, jalur Tans-Kalimantan terputus.
Sementara di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Landak, banjir setinggi 1 meter merendam 10 desa.
Selanjutnya di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, banjir merendam 3.000 rumah.
Lalu di Nunukan Kalimantan Utara, 8 desa diterjang banjir yang menyebabkan 2.752 jiwa terdampak.
Rincian daerah terdampak banjir
Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 7 Kabupaten/Kota terdampak banjir di Provinsi Kalimantan Selatan.
