Banjir Kalimantan, Ada yang Ngotot Minta Penambangan Dibuka, Dedi Mulyadi: Kok Masih Mikir Korporasi

Dedi Mulyadi beberkan ada satu perusahaan penambangan yang ngotot minta izin buka meski banjir melanda sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.


zoom-inlihat foto
ketua-dpd-partai-golkar-jawa-barat-dedi-mulyadi.jpg
(TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan keterangan kepada wartawan di salah satu rumah makan di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Kamis (4/1/2018). DPD Partai Golkar Jawa Barat akan menggelar deklarasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang diusungnya bersama partai koalisi pada 9 Januari 2018 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga).


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi membocorkan adanya perusahaan penambangan yang sengaja meminta izin tetap buka meski banjir melanda.

Ia mengaku mendapat informasi bahwa ada satu perusahaan yang masih ngotot mengajukan izin penambangan di tengah duka melanda Kalimantan.

Ia pun minta gubernur dan wali kota kota untuk tegas tidak memberi izin.

"Kok masih ada perusahaan yang masih berpikir kepentingan korporasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus tegas bersikap untuk masalah lingkungan," kata Dedi, tanpa menyebutkan nama perusahaannya.

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah dan pusat untuk segera melakukan evaluasi soal banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan.

Ia berhadap evaluasi tersebut dilakukan secara menyeluruh, terutama terhadap penambangan hutan yang berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir.

Dedi mengatakan, evaluasi itu meliputi penambangan ilegal dan pemanfaatan hutan ilegal karena jumlahnya saat ini sangat banyak di seluruh Indonesia.

Dedi juga meminta pemerintah mengevaluasi faktor bencana.

Baca: Peringatan Dini BMKG Senin 18 Januari 2021: Waspadai Banjir, Longsor dan Angin Kencang

Baca: Erupsi Gunung Semeru Sebabkan Hujan Abu di Daerah Lumajang dan Potensi Terjadi Banjir Lahar Dingin

Penyebab bencana harus ditelusuri dan dibuat kajian komprehensif serta diumumkan secara terbuka kepada publik sehingga bisa sama-sama melakukan perbaikan.

Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) secara sungguh-sungguh memetakan tata ruang di Indonesia yang memiliki semangat keberlanjutan.





Halaman
123
Penulis: Restu Wahyuning Asih
Editor: Putradi Pamungkas






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved