lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19.
Diberitakan Kompas.com dari Antara, Juliari tiba di Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Minggu (6/12/2020) sekitar pukul 02.45 WIB.
terlihat mengenakan jaket hitam, celana cokelat, topi hitam dan masker saat masuk ke dalam Gedung Merah Putih KPK.
Politikus PDI Perjuangan itu terlihat didampingi oleh sejumlah petugas KPK.
Juliari kemudian langsung naik menggunakan tangga menuju ruang pemeriksaan KPK di lantai 2.
Saat awak media mencoba meminta tanggapan, Juliari hanya melambaikan tangan dan melanjutkan langkah menaiki tangga gedung KPK.
Total Ada 5 Tersangka
Baca: Profil Wenny Bukamo, Bupati Banggai Laut dan Politisi PDIP yang Terjaring OTT KPK
Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan pada Sabtu (5/12/2020) dini hari.
Dari hasil OTT tersebut, KPK mengamankan enam orang. Dalam perkembangannya, KPK kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka.
“KPK menetapkan lima orang tersangka. Sebagai penerima JPB, MJS dan AW. Kemudian sebagai pemberi AIM dan HS,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers, Minggu (6/12/2012) dini hari.
MJS dan AW diketahui merupakan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial.
Baca: Kronologi OTT Bupati Banggai Laut oleh KPK: Terima Suap dari Rekanan, Dana Telah Terkumpul Rp 1 M
Sementara AIM dan HS merupakan pihak swasta.
Dalam kasus ini, Juliari disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sedangkan MJS dan AW disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Adapun dua pihak swasta, yaitu AIM dan HS disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Profil
Baca: Mantan Direktur Teknik Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno Ditangkap KPK
Juliari P Batubara adalah seorang politisi dari PDI Perjuangan.
Juliari P Batubara lahir di Jakarta, 22 Juli 1972. (1)
Sejak kecil Juliari P Batubara mengenyam pendidikan di Jakarta.
Juliari P Batubara bersekolah di SD Saint Fransiscus ASISI Tebet pada tahun 1979.
Setelah itu, Juliari P Batubara melanjutkan sekolah menengah di SMP Saint Fransiskus dan SMA Negeri 8 Tebet.
Setelah lulus SMA pada tahun 1991, Juliari P Batubara memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat.
Baca: KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi Terkait Kasus Edhy Prabowo
Juliari P Batubara mengenyam bangku kuliah di Riverside City College dan melanjutkan di Chapman University, California.
Pada tahun 1997, Juliari P Batubara kembali ke Indonesia.
Tahun 1998, menjadi awal karier bagi Juliari P Batubara, ia bekerja di perusahaan ayahnya. (3)
Sebagai anak tertua, ayah Juliari P Batubara sengaja mempersiapkan untuk meneruskan bisnis keluarga.
Saat pertama kali masuk, Juliari P Batubara mengaku hanya mendapatkan gaji sekitar Rp 1 juta.
Pada tahun 2003, Juliari P Batubara dipercaya untuk memimpin perusahaan yang memproduksi pelumas.
Baca: Apresiasi Kerja KPK soal Penangkapan Edhy Prabowo, Fadli Zon: Semoga Bisa Temukan Harun Masiku
Juliari P Batubara sempat menjabat sebagai Direktur Utama PT Wiraswasta Gemilang Indonesia dan Direktur Utama PT Arlinto Perkasa Buana.
Selang setahun, Juliari P Batubara juga menjabat sebagai Direktur PT Bwana Energy.
Setelah itu, Juliari P Batubara menjadi Komisaris Utama PT Tridaya Mandiri pada tahun 2005.
Juliari P Batubara juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (PP IMI) tahun 2003 hingga 2011.
Pada tahun 2002, Juliari P Batubara juga menjabat sebagai Ketua IV Pemberdayaan Usaha dan Masyarakat PB PERBASI (Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia).
Kiprah Juliari P Batubara dimulai bersama PDI Perjuangan saat ia menjadi anggota Badan Pemenangan Pemilu Pusat PDI Perjuangan tahun 2003 dan 2008.
Juliari P Batubara dipercaya menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan pada tahun 2010.
Pada tahun 2014, Juliari P Batubara berhasil menjadi Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah I dengan perolehan suara 128.956.
Juliari P Batubara menjabat sebagai Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan periode 2014-2019.
Selanjutnya, Juliari P Batubara kembali menjadi Anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil Jateng I.
Juliari P Batubara juga terpilih menjadi Wakil Bendahara Umum Bidang Program dalam Kongres-V PDI Perjuangan yang berada di Sanur, Bali.
Juliari P Batubara berada di Komisi VI bidang Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM dan BUMN, Standarisasi Nasional.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mensos Juliari Batubara Tiba di Gedung KPK "
(TribunnewsWiki.com/Nur/Afitria) (Kompas.com)
