Poengky Indarti

Profil lengkap Poengky Indarti yang merupakan wanita satu-satunya menjabat sebagai Komisioner Kompolnas.


zoom-inlihat foto
poengky-indarti.jpg
Tribunnews.com/Igman Ibrahim
Poengky Indarti, Komisioner Kompolnas Perempuan Yang Merupakan Murid Almarhum Munir.

Profil lengkap Poengky Indarti yang merupakan wanita satu-satunya menjabat sebagai Komisioner Kompolnas.




  • Karier


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Nama Poengky Indarti mungkin tak asing lagi didengar sebagai satu-satunya yang menjadi Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Namun siapa sangka, jejak karirnya justru dimulai sebagai aktivis pembela Hak Asasi Manusia (HAM).

Kepada Tribunnews.com, Poengky Indarti menceritakan bahwa perjalanan karirnya justru bermula sebagai aktivis HAM di LBH Surabaya pada tahun 1991.

Saat itu, dia menjabat divisi yang membela kalangan perburuhan.

"Disitu saya digembleng sebagai aktivis Hak Asasi Manusia yang peduli pada masyarakat yang termarjinalkan serta berjuang menentang pembungkaman pada masa Orde Baru," kata Poengky kepada Tribunnews.com.

Poengky muda sejatinya telah aktif menjadi bagian relawan LBH Surabaya sejak masih aktif kuliah S1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Usai lulus pada 1993, ia kemudian terpilih menjadi staf divisi buruh LBH Surabaya.

Dari tahun 1993 hingga tahun 2016, Poengky terus aktif berbagai kegiatan organisasi aktivis pembela buruh dan HAM.

Tercatat ia pernah tergabung dalam bagian YLBHI hingga IMPARSIAL.

Selanjutnya pada 2016, Poengky mencoba untuk mendaftarkan diri sebagai Komisioner Kompolnas.

Hal yang mendorongnya adalah pengalaman dan minatnya di bidang HAM dan reformasi sektor keamanan.

Bahkan, Poengky yang merupakan perempuan satu-satunya sebagai Komisioner Kompolnas terpilih mengemban jabatan selama dua periode hingga 2024 mendatang.

"Alhamdulillah saya dipilih oleh Presiden Joko Widodo menjadi Anggota Kompolnas pada periode 2016-2020, dan kembali dipilih beliau untuk menjadi Anggota Kompolnas periode 2020-2024. Saya merupakan satu-satunya perempuan dari 9 Komisioner Kompolnas," jelasnya.

Bagi Poengky, Kompolnas sebagai komisi yang diberi mandat sebagai pengawas fungsional Polri mempunyai tugas yang sangat penting, yaitu membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

"Sebagai pelaksanaan mandat Reformasi di Indonesia pada tahun 1998, Reformasi Polri sangat penting. Oleh karena itu sebagai Anggota Kompolnas, saya berharap Kompolnas dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk mendukung keberhasilan Reformasi Polri agar Polri menjadi makin profesional dan mandiri," jelasnya.

Ia mengharapkan masyarakat dapat membantu aktif memberikan saran dan masukan untuk penguatan dan profesionalitas dan Kemandirian Polri. Dia juga mengaku akan dengan senang hati jika ada informasi dari masyarakat terkait anggota Polri di daerah yang dianggap berprestasi dalam melaksanakan tugasnya.

"Sebagai pengawas fungsional Polri, kami juga membuka pintu jika ada keluhan masyarakat terkait pelayanan Polri, ada oknum anggota Polri yang diduga menyalahgunakan wewenang, melakukan diskriminasi, diskriminasi atau dugaan korupsi," tukasnya.

Baca: Viral Polisi Kokang Senjata di Medos Akhirnya Diperiksa Propam dan Diberi Teguran Lisan Kompolnas

  • Aktifis HAM Perempuan yang Juga Murid Munir


Poengky bercerita jejak karirnya sampai titik menjadi Komisioner Kompolnas tidak terlepas dari berbagai pengalaman menarik pernah dialaminya saat menjadi aktivis HAM.

Saat itu, dia menjadi salah satu orang yang ikut melawan pemerintahan yang bersifat otoriter pada masa orde baru hingga berubah menjadi pemerintahan masa reformasi. Poengky juga menyebut aktivis HAM Munir Said Thalib adalah gurunya.

Bahkan hingga kini, Poengky aktif menjadi Ketua Dewan Pengawas Yayasan Museum HAM Omah Munir.

"Guru saya dalam bidang HAM dan Reformasi Sektor Keamanan dulu adalah Almarhum Munir," ungkapnya.

Menurutnya, perubahan pemerintah orde baru menjadi masa reformasi inilah yang mengubah garis batas antara pemerintah dan kelompok organisasi masyarakat sipil. Ia menyampaikan masyarakat kini memiliki peran mendukung dan memberikan kritik kepada pemerintahan.

"Jika pada masa Orde Baru ada garis batas antara Pemerintah dan kelompok organisasi masyarakat sipil, lebih vis a vis tau berhadap-hadapan, maka pada masa Reformasi ini kita semua seluruh komponen masyarakat punya peluang untuk menyampaikan masukan kepada Pemerintah," jelasnya.

Baca: Munir Said Thalib

  • Pendidikan


S1: Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga – Surabaya, 1989 -1993, lulus Oktober 1993.

S2: LL.M (Master of Laws) dari International Human Rights Law Department, Northwestern University School of Law – Chicago, the United States of America, 2002 – 2003, lulus Mei 2003.

Baca: Profil Kampus - Universitas Airlangga (Unair)

  • Riwayat Pekerjaan


1. Volunteer LBH Surabaya, 1992-1993.
2. Staf Divisi Buruh LBH Surabaya, 1993-1996.
3. Human Rights Lawyer, 1994-2016.
4. Kepala Divisi Buruh LBH Surabaya, 1996 – 1998.
5. Wakil Direktur Bidang Program LBH Surabaya, 1998 –1999.
6. Wakil Direktur Bidang Internal LBH Surabaya, 1999-2000.
7. Kepala Divisi Buruh YLBHI, 2000-2001.
8. Kepala Bidang Fundraising YLBHI, 2001.
9. Staf Divisi Fundraising Voice of Human Rights Radio Program, 2002.
10. Staf Fundraising dan Hubungan Internasional KONTRAS, 2002.
11. Direktur Eksternal IMPARSIAL 2003-2010.
12. Managing Director IMPARSIAL, Januari – Agustus 2010.
13. Direktur Eksekutif IMPARSIAL, Agustus 2010 – Desember 2015.
14. Peneliti Senior IMPARSIAL, Januari-Mei 2016.
15. Komisioner KOMPOLNAS, 19 Mei 2016-13 Agustus 2020 dan 13 Agustus 2020 – 13 Agustus 2024.

  • Pengalaman Organisasi


1. HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Anggota Dewan Etik AJI Surabaya, 1999-2001.
3. Anggota Konsorsium Pembela Buruh Migran (KOPBUMI), 2001.
4. Anggota Badan Pendiri IMPARSIAL – the Indonesian Human Rights Monitor, 2002.
5. Anggota Badan Pendiri Demos, Research Center for Indonesian Democracy, 2002 - 2009.
6. Anggota the Indonesian Fulbright Society, Jakarta 2002 hingga sekarang.
7. Anggota Board YSIK (Yayasan Sosial untuk Kemanusiaan Indonesia), Jakarta 2005-2012.
8. Ketua INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), 2005-2008.
9. Ketua Dewan Etik INFID, 2008-2011.
Anggota Board Human Rights Working Group (HRWG), 2009-2011.
10. Anggota Executive Committee the Asia Forum for Human Rights (FORUM-ASIA), 2009-2012.
11. Anggota Board Komite Solidaritas untuk Munir (KASUM), 2009 - sekarang.
12. Anggota Board Aliansi Demokrasi untuk Papua/ALDP, 2010 – sekarang.
13. Anggota Jaringan Damai Papua, 2010 – sekarang.
14. Anggota Forum Akademisi untuk Papua Damai, 2011 – sekarang.
15. Ketua Indonesia Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF), September 2012 – Juni 2018.
16. Anggota Badan Pendiri Imparsial, Januari 2016 – sekarang.
17. Sekretaris Indonesia Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF), Juni 2018 – sekarang.
18. Ketua Dewan Pengawas Yayasan Museum HAM Omah Munir, September 2018 – sekarang.
19. Anggota Pendiri INSPECTUS, 2020 - sekarang

Baca: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

(Tribunnews.com/Igman Ibrahim)



Jenis Kelamin Perempuan
Tempat & tanggal lahir Surabaya, 18 Februari 1970
Pendidikan Fakultas Hukum, Universitas Airlangga (S1)
International Human Rights Law Department, Northwestern University School of Law – Chicago (S2
Info Pribadi
Pendidikan
Riwayat Karir
Berita Terkini








KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved