lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Wacana atau isu pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda menjadi sorotan publik.
Banyak warga yang mempertanyakan wacana pergantian nama daerah tersebut.
Sebelumnya, isu pergantian nama awalnya dikemukakan saat Kongres Sunda digelar di Perpustakaan Ajip Rosidi, Senin (12/10/2020).
Pertemuan tersebut dilaksanakan di Kota Bandung.
Meruaknya isu pergantian nama Provinsi Jabar menjadi Provinsi Sunda membuat anggota DPRD Jabar angkat bicara,
Abby Yuhana selaku anggota komisi I DPRD Jabar mengaku tak masalah.
Ia menilai, pembentukan daerah otonomi baru (DOB) lebih tepat dan jadi prioritas utama ketimbang mengganti nama daerah.
Meski demikian, munculnya isu tersebut pun merupakan hal yang wajar.
Baca: Mirip Sunda Empire, Paguyuban Tunggal Rahayu Garut Ubah Garuda Pancasila hingga Buat Uang Sendiri
Baca: Paguyuban di Garut Ubah Lambang Negara dan Cetak Uang Kertas, Dinilai Mirip Sunda Empire
Terlebih, lanjut Abby, setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda dan memikiki hak untuk mengemukakan pendapat.
"Sebagai sebuah wacana atau pendapat, saya kira itu hal yang wajar dan biasa. Karena tentunya beberapa masyarakat memiliki cara pandang yang berbeda-beda dan menghendaki kembalinya masa-masa suasana romantisme historis zaman dahulu," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (16/10/2020)
Akan tetapi, Abby menuturkan jika perubahan nama tersebut tak serta merta dilakukan dengan mudah.
Ketetapan nama Provinsi Jawa Barat saat ini, sudah melalui tahapan panjang dan disahkan di dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1945.
Selain itu, dari segi kultural, pemetaaan warga di Jawa Barat saat ini terbagi ke dalam beberapa klaster.
Seperti Bandung Raya, Bogor Raya, Priangan Barat, Priangan Timur, Karawangan, Cirebonan dan lainnya.
Maka apabila saat ini terjadi perubahan nomenklatur, akan berpotensi menuai pro dan kontra di masyarakat.
"Melihat aspek-aspek tersebut, bila isu ini (Provinsi Sunda) terus berkembang tanpa ada sikap tegas dari pemerintah dan kepala daerah masing-masing, tentunya akan memantik gejolak dan upaya serupa (perubahan nomenklatur) pun akan terjadi di daerah-daerah lainnya di Jabar," tutur Abby.
Ia pun khawatir banyak masyarakat yang akan muncul dengan ide perubahan-perubahan nama baru.
"Misalnya nanti tiba-tiba ada Provinsi Pakuan, Galuh atau Bogor Pajajaran. Dari segi sosio-kultural, Sunda itu diidentikan dengan bahasa dan budaya, maka yang memiliki budaya yang berbeda seperti Cirebon, Karawang, Bogor tentu akan terganggu dan mengusulkan nama yang berbeda," ucapnya.
Disinggung, mengenai urgensi dari kemungkinan terjadinya perubahan nama tersebut, Abby menjelaskan, tidak ada urgensinya sama sekali.
Justru, dirinya mengusulkan dibandingkan mengganti nama provinsi, pembentukan DOB lebih diperlukan.
Sebab, mengacu pada hasil survei BPS, bahwa jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat saat ini telah mencapai 50 juta, yang tersebar di 27 kabupaten/kota dan 5.312 desa.
Sehingga bila dirata-ratakan, ada 1.851.852 penduduk per kota/kabupaten.
Baca: Pangandaran Jawa Barat Dilanda Gempa 5,9 SR, Wisatawan yang Datang Sempat Panik
Baca: Gempa 5,9 SR di Pangandaran Sebabkan Puluhan Rumah di Tasik, Garut hingga Ciamis Rusak
"Dibandingkan dengan Jawa Timur, dimana jumlah penduduknya 34 - 40 juta dengan 38 kabupaten/kota. Jumlah desanya pun sekitar 8.000, sehingga percepatan pembangunan di Jatim lebih cepat di banding kita. Apalagi dengan anggaran yang diberikan dari pemerintah pusat ke daerah, berdasarkan kuantitas jumlah desa di Kabupaten/Kota di provinsi tersebut,"
"Menurut hemat saya, yang lebih urgensi dari sisi kebutuhan masyarakat di Jabar, itu saya rasa lebih memiliki rasa keadilan. Jadi, daripada berdebat hal -hal yang mungkin sulit untuk diresalisasikan, lebih baik kita mendorong dan medunkk agar DOB dapat diwujudkan di Jawa Barat," katanya.
(TribunnewsWiki.com/Restu, TribunJabar.id/Cipta Permana)
Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Isu Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat Menjadi Provinsi Sunda Menjadi Sorotan Publik
