Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf: Pasal Pendidikan di UU Ciptaker Bentuk Liberalisasi Pendidikan

Menurut Dede Yusuf, dengan adanya pasal ini, berarti pemerintah inginkan pendidikan masuk kategori usaha.


zoom-inlihat foto
dede-yusuf-92383245454.jpg
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Politisi Partai Demokrat ini mengatakan jika klausul pendidikan sudah dikeluarkan, maka seharusnya masalah perizinan pendidikan juga harus dikeluarkan (dari UU Ciptaker). FOTO: (Ilustrasi) Diambil pada tahun 2014, saat Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf (kanan) memaparkan pandangannya saat menjadi pembicara dalam Dialog Rakyat Untuk Bangsa: Jalan Lurus Demokrasi, di Hotel Jayakarta, Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung, Selasa (4/3/2014). Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Demokrat Jawa Barat ini mengatakan, dalam menjalankan politik itu harus menggunakan etika, karena dengan beretika dan santun selain untuk pencitraan juga untuk pembelajaran kepada masyarakat. Serta jangan melakukan segala cara untuk mencapai tujuan politiknya, seperti melakukan black campaign dan money politics.


Menurut Dede Yusuf, dengan adanya pasal ini, berarti pemerintah inginkan pendidikan masuk kategori usaha.

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Dede Yusuf selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI menyebut bahwa pasal pendidikan di dalam UU Cipta Kerja merupakan bentuk liberalisasi pendidikan.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan jika klausul pendidikan sudah dikeluarkan, maka seharusnya masalah perizinan pendidikan juga harus dikeluarkan (dari UU Ciptaker).

Dede mengatakan, Komisi X keberatan dengan masih adanya pasal pendidikan dalam UU Cipta Kerja.

Menurut dia, dengan adanya pasal ini, berarti pemerintah inginkan pendidikan masuk kategori usaha.

"Tampak sekali bahwa ada keinginan pemerintah untuk mengkhususkan KEK ini.

Baca: Siang Ini BEM SI Gelar Aksi Unjuk Rasa di Istana Negara, Jokowi Pilih Terima Tamu di Istana Bogor

Dede Yusuf Effendi.
Dede Yusuf Effendi. (tribunnews.com)

Baca: Selalu Tampilkan Performa Buruk, Kapten Manchester United Ini Disarankan Rehat Demi Kesehatan Mental

Sehingga apa pun dapat diliberalisasi di sana, termasuk pendidikan," ucap Dede Yusuf, dikutip TribunnewsWiki.com dari laporan Kompas.com, Jumat (16/10/2020).

Sudah ada kesepakatan?

Dede mengatakan, berdasarkan kesepakatan Panitia Kerja, DPR dan pemerintah seharusnya mengeluarkan seluruh pasal pendidikan dari draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Namun, setelah disahkan pada 5 Oktober 2020, sektor pendidikan tetap diatur dalam undang-undang tersebut terkait perizinan pendidikan.

"Yang jelas jika klausul pendidikan sudah dikeluarkan, maka seharusnya masalah perizinan pendidikan pun harus dikeluarkan," ujar Dede saat

Baca: Resmi Menikah, Nikita Willy dapat Maskawin 75 Gram Emas dari Indra Priawan

Dede Yusuf
Dede Yusuf (TRIBUN JABAR/TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

Baca: Alasan Shin Tae-yong Tunjuk Pratama Arhan, Ahli Lemparan Jauh sebagai Kapten Timnas Indonesia U-19





Halaman
123
Penulis: Dinar Fitra Maghiszha
Editor: Melia Istighfaroh






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2020 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved