Pelajar yang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja Bisa Dicatat di SKCK, KPAI: Mereka Tak Berniat Jahat

KPAI meminta polisi tak mempersulit pelajar yang terlibat demo untuk mendapatkan SKCK


zoom-inlihat foto
aparat-kepolisian-bersitegang-dengan-pendemo-di-kawasan-harmoni-jakarta.jpg
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
ILUSTRASI - Aparat Kepolisian bersitegang dengan pendemo di kawasan Harmoni, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja berlangsung ricuh.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Komisioner KPAI Retno Listyarti menyayangkan rencana kepolisian yang akan mencatat aksi pelajar yang demo dalam SKCK.

Menurut Retno polisi tak boleh melakukan hal itu karena bisa mempersulit mendapatkan SKCK, seperti diberitakan Tribunnews.com.

"Jadi seharusnya polisi tidak boleh mencatatkan identitas mereka sebagai pelaku tindak pidana sehingga akan bermasalah mendapatkan SKCK," kata Retno melalui keterangan tertulis, Rabu (14/10/2020).

Apa lagi, kata Retno, banyak anak yang belum sempat berunjuk rasa namun sudah diamankan oleh pihak kepolisian.

Semua anak-anak itu tak melakukan tindakan pidana.

Karenanya, tak boleh dipersulit untuk mendapatkan SKCK.

Baca: Draf Final UU Cipta Kerja Baru Diserahkan Kemarin, Akademisi: Seharusnya Tanggal 12 Oktober 2020

ILUSTRASI - Pihak kepolisian menemukan 5 anak SD ikut demo tolak UU Cipta Kerja di Jakarta pada Rabu (13/10/2020).
ILUSTRASI - Pihak kepolisian menemukan 5 anak SD ikut demo tolak UU Cipta Kerja di Jakarta pada Rabu (13/10/2020). (Tribunnews.com)

Apabila mereka terbukti melakukan kerusuhan, Retno meminta agar diproses hukum sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

"Selesaikan masalah anak-anak pendemo yang terbukti rusuh, melakukan kekerasan, melakukan pembakaran, dan tindak pidana lainnya sesuai peraturan perundangan yang ada, yaitu UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Anak pelaku pidana atau ABH harus diproses dengan menggunakan UU tersebut," jelas Retno.

“Usia yang masih anak, memang mudah sekali diprovokasi ikut demo oleh kelompoknya sebagai bentuk solidaritas. Mereka kerap tak mengerti bahaya, namun mereka tak memiliki niat jahat untuk berbuat onar, hanya ikut-ikutan, oleh karena itu, mereka seharusnya tidak dicatat telah berbuat kriminal. Mereka bahkan diamankan kepolisian sebelum tiba di lokasi demo yang dituju," tutur Retno.

Baca: RUU Cipta Kerja Disahkan, Apakah Pekerja yang Mengundurkan Diri Dapat Pesangon?

ILUSTRASI - Massa berusaha mundur saat polisi menembakan gas air mata dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/10/2020). Para demonstran menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR RI. Dalam aksinya, mereka sempat berusaha masuk Gedung DPRD Jabar dengan mendobrak pintu gerbang namun usahanya gagal.
ILUSTRASI - Massa berusaha mundur saat polisi menembakan gas air mata dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/10/2020). Para demonstran menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR RI. Dalam aksinya, mereka sempat berusaha masuk Gedung DPRD Jabar dengan mendobrak pintu gerbang namun usahanya gagal. (Tribun Jabar/Gani Kurniawan)

Diberitakan sebelumnya oleh Kompas.tv, sebanyak enam orang peserta demo berstatus pelajar juga ditangkap Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota.





Halaman
12
Penulis: Ahmad Nur Rosikin
Editor: Ekarista Rahmawati Putri






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved