Vanuatu Kritik Indonesia Terkait Papua dan Isu HAM, DPR: Mereka Menghasut Dunia dan Sebar Hoaks

Persoalan Papua dan isu HAM selalu menjadi perdebatan di sidang Majelis Umum PBB.


zoom-inlihat foto
pm-vanuatu.jpg
jubi.co.id
Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Persoalan Papua dan isu pelanggaran HAM menjadi hal yang sensitif dibicarakan.

Beberapa kali dalam sidang Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) isu Papua dan HAM menjadi persoalan yang diangkat.

Indonesia dalam hal ini menjadi negara yang dicecar terkait persoalan ini.

Baru-baru ini, sidang Majelis Umum PBB Indonesia dan dan salah satu negara Oseania, Vanuatu terlibat debat panas terkait Papua.

Hal ini dipicu Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman yang mengungkit permasalah isu pelanggaran HAM di Papua.

Sontak saja, hal itu kemudian direspon cukup keras oleh Indonesia.

Dengan tegas, Diplomat perwakilan Indonesia Silvany Austin Pasaribu membantah tudingan tersebut dan meminta Vanuatu untuk tidak ikut campur permasalahan Papua.

Perdebatan di sidanh Majelis Umum PBB ini pun mendapat komentar dari perwakilan rakyat di negeri ini.

Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Azis Syamsuddin menyerukan agar Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman belajar tentang etika hubungan internasional.

Azis juga meminta Bob Loughman memahami dulu sejarah dan mengerti akan Papua secara mendalam agar tidak lagi mengulang kebiasaan ikut campur urusan Papua.

Menurut Azis, ucapan Bob Loughman mengenai masalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Papua di dalam sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merupakan hal yang sangat tidak pantas, tidak etis dan tidak menghargai serta menghormati kedaulatan negara lain.

Baca: Indonesia Balas Kritikan Vanuatu di Sidang PBB soal Papua: Simpan Khotbah Itu untuk Anda Sendiri

Azis menilai PM Vanuatu perlu memahami geografi, geopolitik dan geostratgi Indonesia sebagaimana di atur dalam norma dan hukum Hubungan International.

"Papua adalah bagian penting dari NKRI, dan hal ini sudah clear serta di kukuhkan oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 2504 (XXIV)."

"Fakta inilah yang perlu di hormati oleh Vanuatu maupun kelompok-kelompok yang berusaha memprovokasi keutuhan NKRI."

"Mungkin PM Vanuatu perlu belajar Ilmu Hubungan International sehingga memahami norma dan hukum secara benar," kata Azis pada Senin (28/9/2020).

Isu persoalan HAM di Papua sering menjadi topik perdebatan di sidang Majelis Umum PBB.
Isu persoalan HAM di Papua sering menjadi topik perdebatan di sidang Majelis Umum PBB. (Kontributor Papua, Banjir Ambarita)

Politikus Partai Golkar itu merasa heran dengan Negara Vanuatu yang kerap melontarkan masalah Papua sejak tahun 2016 hingga sidang Umum PBB ke 75 tahun 2020 saat ini.

Azis mengatakan jangan sampai isu yang dilontarkan merupakan sebuah pesanan atau tidak berdasar yang akan berdampak pada Negara Vanuatu tersebut nantinya.

"Sudah jelas dalam PBB kita sepakat bahwa seluruh anggota PBB menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan Perdamaian Dunia."

"Vanuatu justru menghasut Dunia dan menyebarkan hoaks kepada dunia. Ada apa, apakah mereka Pro Separatis?," ujarnya.

Baca: Kronologi Kecelakaan Truk TNI di Papua yang Menewaskan Dua Prajurit, Rem Diduga Blong

Azis menekanan agar Vanuatu perlu belajar etika dari konsep ASEAN sehingga bisa menerapkan nilai-nilai peradaban yang baik tanpa mengintervensi apa lagi menuduh sesama negara berdaulat.











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2021 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved