Selain itu, pemerintah juga membuat peta jalan (road map) pelaksanaan vaksinasi yang akan dilakukan setelah perpres keluar.
Road map itu terkait dengan pembentukan tim teknis penyusunan, penyusunan konsep peraturan menteri kesehatan (permenkes), dan sinkronisasi strategi komunikasi publik.
Baca: Ilmuwan Khawatir karena Perusahaan Vaksin Covid-19 Kurang Terbuka Mengenai Detail Keamanan Produknya
Pemerintah Siapkan Anggaran Sebesar Rp37 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19
Pemerintah telah menyiapkan program vaksin Covid-19 gratis.
Pemberian vaksin virus corona ini nanti akan diberikan sesuai dengan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Diketahui ada lebih dari 90 juta peserta BPJS dan mereka dinilai membutuhkan bantuan vaksin virus corona.
Dalam konferensi pers, Rabu (2/9/2020), Erick Thohir mengatakan pada Data BPJS Kesehatan memang ada 93 juta orang yang sangat memerlukan.
"Data BPJS Kesehatan memang ada 93 juta orang yang sangat memerlukan, jadi kita pastikan yang memerlukan itu harus dibantu pemerintah," kata Erick.
Anggaran sudah disiapkan
Diberitakan anggaran uang muka atau down payment (DP) untuk pembelian vaksin Covid-19 sudah disiapkan oleh pemerintah.
Airlangga Hartarto, selaku Menko Perekonomian telah mengutarakan hal tersebut.
Pemberitahuan terkait anggaran tersebut dijelaskan Airlangga ketika acara onferensi pers Komite Penanganan Covid-29 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Jumat (4/9/2020) sore.
Airlangga menyebut, besaran anggaran DP yang sudah disediakan ada Rp 3,3 Triliun.
“Terkait dengan vaksin sudah tersedia dan diharapkan untuk down payment sebesar Rp 3,3 triliun,” kata Menko Perekonomian ini.
Ketua Umum Partai Golkar tersebut mengungkap, dana keseluruhan yang disiapkan pemerintah untuk pengadaan vaksin Covid-19 mencapai Rp 37 triliun.
“Seluruh dana yang disiapkan Rp 37 triliun untuk program multiyears,” kata Airlangga.
(Tribunnewswiki/Tyo/Kontan/Titis Nurdiana)
Artikel ini telah tayang di Kontan dengan judul "Vaksin corona belum ditemukan, pemerintah sudah atur 6 kelompok yang dapat prioritas"