Pemprov DKI Jakarta Akan Beri Sanksi Pidana bagi Warga yang Tolak atau Ambil Paksa Jenazah Covid-19

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Pergub Nomor 79 Tahun 2020, warga yang tolak atau ambil paksa jenazah Covid-19 diberi sanksi pidana.


zoom-inlihat foto
petugas-medis-dianiaya.jpg
KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTY
Ilustrasi - Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Pergub tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya dan Pengendalian Covid-19.


TRIBUNNEWSWIKI.COM (UPLOAD PAGI) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terbitkan peraturan baru terkait jenazah pasien Covid-19.

Hal itu terkandung dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 79 Tahun 2020.

Dalam peraturan tersebut berisi tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya dan Pengendalian Covid-19.

Pergub ini telah diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 19 Agustus 2020 lalu.

"Setiap orang dilarang mengambil paksa jenazah yang berstatus suspek, probable, atau konfirmasi dari fasilitas pelayanan kesehatan," tulis Anies dalam aturan tersebut.

Selain itu, warga juga dilarang menolak pengurusan jenazah yang telah terkonfirmasi positif Covid-19.

"Setiap orang dilarang menolak pengurusan jenazah yang berstatus suspek, probable, atau konfirmasi sesuai protokol kesehatan," bunyi Pasal 24 ayat (1).

Warga yang melanggar maka akan dikenakan sanksi pidana.

"Pengenaan sanksi pidana dilaksanakan oleh Kepolisian," bunyi Pasal 24 ayat (4).

Sebelumnya, kasus pengambilan paksa jenazah Covid-19 telah terjadi di beberapa daerah.

Baca: Tak Ada Tambahan Kasus Covid-19 dalam 2 Minggu, Beijing Perbolehkan Warga Keluar Tanpa Pakai Masker

Baca: Aksi Rebutan Jenazah Covid-19 di Kota Malang, Seorang Warga Paksa Buka Keranda dan Mencium Mayat











KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2020 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved