lihat foto
TRIBUNNNEWSWIKI.COM - Kontroversi diikutsertakannya organisasi berafiliasi dengan korporasi besar dalam penerimaan hibah Program Organisasi Penggerak (POP) membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI disorot publik.
Hal ini membuat tiga organisasi besar yang sudah memberi berperan dalam pengembangan pendidikan di Indoenesia sejak lama seperti Muhammadiyah, NU dan PGRI merasa tidak fair dan akhirnya keluar dari keikutsertaan di POP.
Keberadaan dua organisasi baru seperti Sampoerna Foudation dan Tanoto Foundation sebagai penerima hibah disebut tidak memiliki kepantasan.
Bukan dari hal kompetensi ataupun kualifikasi, namun lebih terhadap afiliasi mereka terhadap korporasi raksasa yang seharusnya lebih banyak ikut membantu negara, alih-alih justru menikmati APBN.
Atas kegaduhan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim sudah menyatakan minta maaf secara spesifik terhadap Muhammadiyah, NU dan PGRI.
Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif NU Arifin Junaidi menegaskan, lembaganya tidak akan kembali bergabung dalam POP meski Mendikbud Nadiem Makarim sudah meminta maaf.
"Tidak (enggan bergabung kembali)," kata Arifin, Rabu (29/7/2020).
Menurut Arifin, ada dua alasan lembaganya tidak mau bergabung kembali ke POP.
Baca: Mendikbud Nadiem Minta Maaf kepada NU, Muhammadiyah dan PGRI Soal Program Organisasi Penggerak
Baca: PGRI, Muhammadiyah, dan NU Mundur dari Organisasi Penggerak, Nadiem: POP Akan Kita Evaluasi
Baca: Mendikbud Nadiem: Dana BOS Boleh Digunakan untuk Beli Alat Protokol Kesehatan hingga Kuota Internet
Alasan pertama karena Nadiem belum menghapus nama Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation.
Sedangkan alasan kedua, NU tidak dimasukkan dalam daftar penerima.
"Kalau pemikiran di atas diikuti kenapa Muslimat NU, Aisyiyah, Pergunu, dan FGM tidak dimasukkan ke dalam daftar, kan organisasi itu juga menjalankan program penggerak dengan dana sendiri?" ujar dia.
Arifin juga mengatakan bahwa Nadiem mengaku akan mengevaluasi penerima dana hibah POP.
Namun, lanjut dia, organsasi yang telah dinyatakan berhak menerima justru masih melakukan tahapan POP.
"Evaluasi membutuhkan waktu, ini berakibat waktu pelaksanaan POP semakin sedikit," ucap Arifin.
Selain LP Ma'arif NU, Muhammadiyah juga enggan kembali bergabung dalam POP. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Kerjasama Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah Kasiyarno, pada Rabu (29/7/2020).
Ia mengatakan, walaupun Mendikbud Nadiem Makarim sudah meminta maaf, tetapi Muhammadiyah tetap berkomitmen untuk tidak ikut.
"Statement-nya (Nadiem) ada yang membuat kami ragu, seperti bagi Organisasi Penggerak (OP) yang sudah diputuskan, dinyatakan lulus dalam pemberitahuan hasil evaluasi proposal. Ini maksudnya apa?"
"Apakah tetap memberi harapan kepada semua OP yang dinyatakan lulus," kata dia.
Ia mempertanyakan apakah OP yang dinyatakan lulus tersebut tetap akan mendapatkan dana atau tidak.
Permintaan maaf Nadiem Makarim
