lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pemerintah bakal memberi izin penyelenggaraan sekolah tatap muka di luar zona hijau Covid-19.
Padahal jumlah kasus positif Covid-19 di tanah air terus bertambah hingga melampaui 100 ribu kasus.
Rencana pembukaan sekolah ini disampaikan langsung oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, dalam jumpa pers setelah rapat dengan Presiden Jokowi, Senin (27/7/2020).
Doni mengatakan pemberian izin akan segera diumumkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan langkah-langkah. Dan mungkin tidak lama lagi akan diumumkan daerah-daerah yang selain zona hijau itu juga akan diberikan kesempatan melakukan kegiatan belajar tatap muka," kata Doni dikutip Kompas.com.
Meski demikian, Doni menegaskan sekolah tatap muka digelar terbatas.
Baca: Presiden Jokowi Beri Peringatan soal Gelombang Kedua Covid-19: Kita Harus Waspada
Artinya jumlah siswa yang hadir di kelas akan dibatasi.
Durasi belajar juga akan dipersingkat.
Seperti yang banyak disorot, memang tak semua siswa bisa mengakses pendidikan dari rumah.
Hal itu karena sulitnya jaringan internet di tempat tinggal mereka.
Doni pun memuji kreativitas daerah yang memberlakukan kebijakan belajar menggunakan radio pada masa pandemi ini.
"Beberapa daerah yang telah berinisiatif menggunakan radio panggil sebagai sarana pembelajaran oleh guru tentunya kita berikan apresiasi karena tidak ada rotan, akar pun jadi," ujar Doni.
"Jadi inilah kreativitas yang berkembang di masyarakat dan kami tentunya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah melakukan berbagai langkah dan upaya sehingga kegiatan belajar-mengajar tetap dilakukan dengan segala keterbatasan yang ada," tutupnya.
Panduan umum pelaksanaan pola sekolah baru
Baca: Pemerintah Berencana Izinkan Sekolah Tatap Muka di Luar Zona Hijau, Hasil Survei: 80 Persen Setuju
Pembukaan sekolah, apa lagi di luar zona hijau, harus memperhatikan banyak hal.
Epidemiolog dr Dicky Budiman M.Sc.PH, PhD (Cand) Global Health Security CEPH Griffith University mengatakan, pelaksanaan pola hidup baru dan pola kehidupan lainnya di berbagai sektor dan tingkatan selama pandemi Covid-19 harus mulai disosialisasikan.
Hal tersebut penting mengingat potensi besar bahwa pandemi ini akan berlangsung lama, bahkan cenderung menjadi endemik.
"Sekaligus saya tidak sependapat dengan adanya pernyataan salah satu lembaga survey pemilu yang menyatakan pandemi ini akan selesai Juni," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin (18/5/2020).
Dicky yang telah terlibat dalam penanganan pandemi hampir 18 tahun sejak wabah SARS, HIV, dan flu burung ini menuturkan, penerapan pola kerja baru dan sekolah baru haruslah dipersiapkan dengan matang.
Dia menambahkan, pelaksanaannya baru bisa atau boleh dilakukan jika kesiapan perangkat dan prosedur skrining telah dipenuhi.
"Bila belum dilakukan skrining maka sangat tidak dianjurkan untuk dipaksakan karena berbahaya," ujar dia.
