Febrian juga menyebut belum ada kesepakatan penuh untuk melakukan aneksasi tersebut.
"Rencana tersebut ini tertunda, yang menurut informasi karena ada desakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Dan saya rasa belum ada kesepatan yang penuh di Israel sendiri dan adanya pro kontra juga," kata Febrian dalam diskusi 'Melawan Aneksasi Israel atas Wilayah Palestina', dilansir Kompas.com, Jumat (10/7/2020).
Febrian menambahkan bahwa penundaan aneksasi tersebut perlu diwaspadai.
Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sejak awal mengecam keras rencana aneksasi Tepi Barat Palestina.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyatakan bahwa diperlukan terobosan di dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel.
Politisi Gerindra ini menyebut perlu memaksa Israel agar tunduk pada aturan global dengan cara memberikan tekanan yang lebih kuat kepada Israel.
Antara lain, menurutnya, yaitu dengan melakukan isolasi (pengucilan) secara politik, ekonomi, dan sosial ditingkat regional dan global.
"Isu Palestina merupakan concern dan aspirasi dari sebagian besar rakyat Indonesia, terutama dalam rangka menjalankan amanat konstitusi kita," kata Fadli.
"Palestina adalah termasuk (negara) yang mengakui kemerdekaan kita sejak awal," ucap Fadli dalam acara webinar yang mengangkat tema Melawan Aneksasi Israel Atas Wilayah Palestina, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari situs DPR RI, Jumat (10/7/2020).
Alumni LSE Inggris ini menyampaikan, untuk menyikapi dari rencana aneksasi terbaru oleh Israel atas wilayah Palestina, BKSAP akan melakukan joint state.
"Sudah ditandatangani sekitar 242 anggota parlemen, termasuk Amerika, Inggris, negara-negara Timur Tengah, dan beberapa ketua parlemen,"
"Kita berharap ini adalah bagian dari diplomasi parlemen untuk melakukan kampanye penolakan terhadap aneksasi Israel secara lebih global. Di Uni Eropa ini juga sudah berjalan cukup masif. Saya yakin ini mempunyai kontribusi dalam menekan rencana Israel tersebut," ujar Fadli.
(TRIBUNEWSWIKI.COM | Dinar Fitra Maghiszha)