lihat foto
Adapun untuk bersekolah di swasta, Arista terbentur dengan biaya.
Putri dari pasangan Triyo Nuryamin dan Armeisita Nugraha Riska itu berstatus yatim piatu sejak usia dua tahun setelah orangtuanya meninggal pada kurun 2010 dan 2012.
Peraih lebih dari 700 penghargaan sejak usia TK dan SD itu gagal di jalur prestasi PPDB 2020 karena sistem mensyaratkan penghargaan lomba diraih maksimal tiga tahun terakhir.
KPAI minta PPDB ditinjau ulang
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta menuai kontroversi di masyarakat.
Para orangtua siswa tidak menerima soal aturan PPDB berdasarkan golongan usia.
Hal itu membuat para orang tua berbondong-bondong melakukan aksi demontrasi di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nadim Makarim pada Selasa (30/6/2020) lalu.
Di tengah aksi protes tersebut, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait ikut buka suara.
Dilansir oleh Kompas.com pada Selasa meminta agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim hingga Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan turun tangan.
Ia meminta agar PPDB zonasi berdasarkan usia ini dibatalakan.
"Mendiknas atau Menteri Pendidikan yang kita hargai kemudian Gubernu DKI yang betul-betul dengan anak tidak ada alasan untuk tidak membatalkan," kata Arist.
Arist menceritakan bahwa banyak anak stress akibat masalah ini.
Bahkan ada yang dikabarkan sampai meninggal karena depresi.
"Karena sekarang ribuan anak menderita, stres, ada yang percobaan bunuh diri coba."
"Ada yang kemarin diindikasikan meninggal akibat dari penyakit bawaan karena stress tidak diterima dia. Depresi mau bunuh diri," cerita Arist.
Ia menjelaskan orang-orang yang ikut demo itu bukan semata-mata hanya ikut-ikutan.
Mereka adalah orang tua siswa yang ditolak karena peraturan tersebut.
Baca: KPAI Minta Anies Baswedan Hentikan PPDB DKI, Arist Merdeka Sirait: Anak Stress, Ada Coba Bunuh Diri
Baca: Gelar Aksi Protes PPDB di Depan Gedung Kemendikbud, Orang Tua Murid Pakai Seragam Sekolah
"Ini orang-orang yang mengadu, ini bukan orang baru datang, ini terorganisir dengan baik dan punya data bahwa anak-anaknya tidak diterima," sambungnya.
Sementara itu, Kuasa Hukum Forum Orangtua Murid DKI Jakarta, David Tobing melaporkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana kepada Ombudsman.
Nahdiana disebut melakukan maladministrasi.
