Buntut Persoalan Status Hong Kong, Kini China Menyemai Konflik Baru dengan Kanada, Ada Apa?

Buntut dari persoalan Hong Kong, China tak terima dengan perlakuan Kanada yang menghentikan ekspor perlengkapan militer ke kota tersebut.


zoom-inlihat foto
chinese-el-canada.jpg
Shutterstcock/ipolitics.ca via Tribunnews.com
Ilustrasi China dan Kanada.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Tahun 2020 adalah tahun saat China menjadi negara paling diperbincangkan di dunia.

Selain seputar Covid-19 yang berasal dari Wuhan, China, negeri berpenduduk 1,3 milliar jiwa itu juga rutin mengisi headline media seputar berita internasional.

Mulai dari perang dagang dengan Amerika Serikat, Hong Kong, pertempuran dengan India.

Kini India kembali menambah daftar "musuh".

China memperkeruh suasana perdamaian dengan menambah jumlah negara yang menjadi lawan bersitegang.

Kali ini yang menjadi seteru baru China adalah Kanada.

China mengeluarkan "gertakan" berupa travel warning untuk Kanada pada Senin (6/7/2020).

Tak hanya itu, negeri Tirai Bambu itu juga mengancam hubungan bilateral kedua negara bisa menjadi buruk.

Baca: Khawatirkan Keamanan Nasional, Amerika Serikat Secara Perlahan Hillangkan Status Istimewa Hong Kong

Baca: Pengamat: Kim Jong Un Memprovokasi Korsel agar Korut Bisa Menarik Perhatian Amerika Serikat

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan istrinya Sophie Gregoire.
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan istrinya Sophie Gregoire. (GEOFF ROBINS/AFP)

Sikap dari China ini merupakan buntut kebijakan Kanada yang menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong dan menghentikan ekspor perlengkapan militer ke kota tersebut.

Namun tak hanya Kanada, negara-negara Barat lainnya juga kompak menyuarakan keprihatinan tentang dampak UU Keamanan Nasional di Hong Kong yang berpengaruh kepada hak-hak istimewa kota tersebut.

"China dengan keras mengecam ini dan menyatakan haknya untuk membuat tanggapan lebih lanjut." kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian pada pertemuan rutin.

"Semua konsekuensi yang timbul darinya akan ditanggung oleh Kanada," lanjutnya dikutip dari AFP Senin (6/7/2020).

Kedutaan Besar China di Ottawa secara terpisah mengeluarkan travel warning, dan mendesak warganya untuk tetap berhati-hati karena "tindakan kekerasan yang sering dilakukan lembaga penegak hukum di Kanada, telah memicu banyak demonstrasi."

Sementara itu tak lama setelah UU Keamanan Nasional diberlakukan, Kanada telah memperbarui aturan perjalanan ke Hong Kong, sehingga warga Kanada dapat merasakan bagaimana hukum yang ditegakkan China ini akan berdampak ke mereka.

Hubungan antara Beijing dan Ottawa telah memburuk sejak pihak berwenang Kanada menangkap salah satu petinggi Huawei, Meng Wanzhou, pada Desember 2018. Sebagai balasan, China kemudian menahan dua orang Kanada termasuk seorang mantan diplomat.

Baca juga: Inilah tanaman yang ampuh sebagai obat DBD, ada pepaya, cabai jawa, pare dll 

"Setiap upaya dalam menekan China tidak akan pernah berhasil," ujar Zhao.

Kemudian Zhao mengatakan, Kanada mengambil kebijakan yang salah terhadap China, dan dia mendesak Kanada untuk  segera memperbaikinya.

"Berhenti mencampuri urusan Hong Kong dan urusan dalam negeri China dengan cara apa pun, untuk menghindari keretakan lebih lanjut terhdadap hubungan bilateral China-Kanada," pungkasnya.

Amerika Serikat vs China

Ketegangan antara Amerika Serikat dengan China mulai memanas semenjak Donald Trump duduk di gedung putih.

Ketegangan antara kedua negara tersebut tampak pada saling serang dan tuduh terkait siapa dalang pandemi virus corona atau Covid-19 dan memanasnya situasi ketegangan di wilayah Laut China Selatan.

Bahkan Donald Trump ikut menyeret nama organisasi kesehatan dunia (WHO) dalam "adu mulut-nya" dengan China

Terbaru, ketegangan antara Amerika Serikat dan China kembali berlanjut.

ILUSTRASRI - Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat berpidato di acara kampanye akbar Pilpres 2020 di Greenville, Carolina Utara, Rabu malam (17/7/2019).
ILUSTRASRI - Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat berpidato di acara kampanye akbar Pilpres 2020 di Greenville, Carolina Utara, Rabu malam (17/7/2019). (AFP / NICHOLAS KAMM)

Ditandai dengan sikap Amerika Serikat yang menambah 33 perusahaan China ke daftar hitam atau blacklist ekonomi.

Disebut-sebut, perusahaan dan institusi itu membantu Beijing memata-matai populasi minoritas Uighur.

Langkah Departemen Perdagangan AS menandai upaya terbaru pemerintahan Trump untuk menindak perusahaan yang produknya dapat mendukung kegiatan militer China.

Baca: Rutin Dikonsumsi Donald Trump, Hidroksiklorokuin Disebut Tingkatkan Risiko Kematian Pasien Covid-19

Baca: Trump Kembali Tuding China Jadi Pembunuh Massal Sebab Covid-19 Ancam Kelangsungan Hidup Rakyat Dunia

Baca: Dipenjara Seumur Hidup di China, Aktivis Etnis Uighur Ilham Tohti Terima Penghargaan dari Uni Eropa

Sekaligus, menghukum Beijing karena perlakuannya terhadap minoritas Muslim.

"Tujuh perusahaan dan 2 institusi terlibat dalam pelanggaran HAM dan pelanggaran yang dilakukan dalam kampanye penindasan China, penahanan massal sewenang-wenang, kerja paksa, dan pengawasan teknologi tinggi terhadap Uighur," ujar Departemen Perdagangan AS dikutip Reuters, Sabtu (23/5/2020).

Sebanyak dua lusinan lembaga baik lembaga pemerintah maupun organisasi komersial ditambahkan dalam daftar hitam karena mendukung pengadaan barang yang digunakan oleh militer China.

Presiden Cina Xi Jinping berpidato di pertemuan virtual Majelis Kesehatan Dunia pada hari Senin. Foto: AFP
Presiden Cina Xi Jinping berpidato di pertemuan virtual Majelis Kesehatan Dunia. Foto: AFP (AFP)

Adapun perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar hitam adalah perusahaan yang fokus pada kecerdasan buatan (AI) dan pengenalan wajah (face recognition).

Di mana perusahaan AS seperti Nvidia Corp dan Intel Corp telah banyak berinvestasi di dalamnya.

Di antara perusahaan daftar hitam itu, nama NetPosa disebut.

NetPosa merupakan salah satu perusahaan AI terkenal di China, yang anak usaha face recognition-nya dikaitkan dengan pengawasan orang muslim.

Kemudian ada Qihoo360, sebuah perusahaan cybersecurity besar yang didepak dari Nasdaq pada tahun 2015.

Qihoo360 baru-baru ini menjadi berita utama karena mengklaim telah menemukan bukti alat peretas CIA yang digunakan untuk menargetkan sektor penerbangan China.

Aksi damai protes terhadap pemerintahan China atas pelanggaran HAM yang terjadi kepada etnis Uighur. Aksi dilakukan di depan Gedung Putih, Amerika Serikat.
Aksi damai protes terhadap pemerintahan China atas pelanggaran HAM yang terjadi kepada etnis Uighur. Aksi dilakukan di depan Gedung Putih, Amerika Serikat. (foreignpolicy.com)

Departemen Perdagangan AS mengatakan, telah menambahkan perusahaan-perusahaan itu dalam daftar hitam.

Artinya AS bakal membatasi penjualan kepada perusahaan itu.

AS juga akan membatasi beberapa item yang dibuat di luar negeri dengan teknologi Negeri Paman Sam itu.

Namun, perusahaan yang masuk daftar hitam itu dapat mengajukan izin untuk melakukan penjualan.

Tetapi tentu saja harus mengatasi anggapan penolakan.

Lebih lanjut, perusahaan bernama CloudMinds juga dimasukkan ke dalam daftar hitam.

Perusahaan yang mendapat dukungan pendanaan dari Softbank Group Corp ini mengoperasikan layanan berbasis cloud untuk menjalankan robot seperti versi Pepper, robot humanoid yang mampu berkomunikasi sederhana.

Sebetulnya, CloudMinds sudah diblokir sejak tahun lalu karena mentransfer teknologi atau informasi teknis dari unit AS ke kantornya di Beijing.

Di sisi lain, Xilinx Inc mengatakan, setidaknya 1 dari pelanggannya masuk ke dalam daftar hitam.

Tapi pihaknya mematuhi kewenangan Departemen Perdagangan AS.

"Xilinx mengetahui ada penambahan (perusahaan ke dalam blacklist) baru-baru ini Departemen Perdagangan."

"Kami sedang mengevaluasi setiap dampak bisnis yang potensial," papar pihak perusahaan.

"Kami mematuhi aturan dan peraturan Departemen Perdagangan AS yang baru," tambahnya.

Baca: Semakin Serius, Donald Trump Beri Surat Ultimatum ke WHO, Ancam Hentikan Pendanaan

Baca: Gara-gara Corona, China Tak Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi: Pertama Kali Sejak 1990

Baca: Dokter di China Klaim Virus Corona Telah Berubah hingga Mempersulit Penanganan, Bermutasi?

Sebagai informasi, tindakan Departemen Perdagangan AS ini mengikuti tindakan serupa yang terjadi pada Oktober 2019.

Saat itu, AS memasukkan 28 biro keamanan publik China dan perusahaannya, termasuk beberapa perusahaan pemula AI dan perusahaan pengawas video Hikvision.

Tindakan tersebut mengikuti blue print yang sama, yang digunakan oleh Washington dalam upayanya membatasi pengaruh Huawei Technologies Co Ltd.

Huawei dibatasi dengan alasan keamanan nasional.

Bahkan pada pekan lalu, pemerintah AS mengambil tindakan untuk memotong akses Huawei ke para produsen chip.

(Tribunnewswiki.com/Ris)

Artikel ini sebagian tayang di Kontan.co.id dengan judul China menambah satu lagi daftar permusuhan.





Penulis: Haris Chaebar
Editor: haerahr
Ikuti kami di
KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2026 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved