lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Presiden Joko Widodo meminta warga dan kepala daerah di Jawa Timur mengurangi laju penularan Covid-19 dalam dua minggu.
Pemintaan ini diungkapkannya ketika mengunjungi posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (26/6/20).
"Saya minta dalam waktu dua minggu ini pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi dari semua unit organisasi yang kita miliki di sini," kata Jokowi.
"Baik itu di gugus tugas, baik itu di provinsi, baik itu di kota dan di kabupaten seterusnya sampai ke rumah sakit, kampung, desa, semuanya ikut bersama-sama melakukan manajemen krisis sehingga betul-betul kita bisa mengatasinya dan menurunkan angka positif tadi," kata dia.
Seperti diketahui, hingga hari Rabu (24/6/2020), angka penambahan kasus positif di Jawa Timur mencapai 183 kasus. Kondisi tersebut, menurut Jokowi, tak bisa diabaikan begitu saja.
"Ini terbanyak di Indonesia, hati-hati ini terbanyak di Indonesia," kata Jokowi.
Seperti diketahui, Jawa Timur saat ini menjadi provinsi dengan penambahan kasus harian paling tinggi di Indonesia.
Baca: Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Jokowi Imbau Pemprov Jatim Tak Buru-buru Terapkan New Normal
Baca: Kasus Covid-19 Jatim Melonjak Capai 10.092, Tim Gugus Tugas Imbau Masyarakat untuk Berhati-hati
Soroti Surabaya Raya
Dalam kesempatan itu Jokowi juga mengkritik kondisi Surabaya Raya.
Menurutnya, wilayah tersebut menjadi penyumbang tertinggi kasus Covid-19 di Jawa Timur.
Ia meminta wilayah aglomerasi ini harus dijaga dan dikendalikan terlebih dahulu.
"Enggak bisa Surabaya sendiri, enggak bisa. Gresik harus dalam satu manajemen, Sidoarjo harus dalam satu manajemen, dan kota kabupaten yang lain. Karena arus mobilitas itu yang keluar masuk adalah bukan hanya Surabaya, tapi daerah juga ikut berpengaruh terhadap naik dan turunnya angka Covid-19 ini," ucapnya.
Tanggapan Gubernur Khofifah
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tidak menampik tingginya kasus corona, khususnya di Surabaya Raya. Salah satu faktor pemicunya, menurut Khofifah, adalah rendahnya tingkat kedisiplinan warga mengikuti protokol kesehatan, apalagi saat perayaan Hari Raya Idul Fitri.
"Tidak mudah mengajak masyarakat, halalbihalal secara digital saja ternyata dianggap kurang afdol," kata Khofifah.
Khofifah lalu menjabarkan hasil temuan dari IKA Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
Dari kajian IKA, Khofifah menjelaskan, terdapat 81,7 persen tempat ibadah yang masih aktif.
Sebanyak 70,6 persen pengunjung tak mengenakan masker dan 64,6 persen tak menjaga jarak.
Kondisi serupa juga terjadi di pasar-pasar tradisional. Sebetulnya, pihak Pemprov Jawa Timur telah berulang kali membagikan masker dan pelindung wajah.
"Pasar tradisional meski sudah dibagikan masker berkali-kali kami juga minta menggunakan face shield, tapi masih 84,1 persen tidak menggunakan masker," kata dia.
Baca: Zona Merah di Jatim Tersisa 7 Kabupaten/Kota, Madiun 0 Kasus Covid-19 dan Berubah Jadi Zona Hijau
Baca: Bukan Berwarna Hitam, Surabaya Masuk Zona Merah Tua, Begini Penjelasan Pemprov Jatim
