lihat foto
"Sebagian besar anggaran pilkada yang ada di daerah, mapun yang ada di APBN itu bukan jatuh ke satu instansi, tapi akan menyebar ke seluruh KPU daerah, Bawaslu daerah dan 60 persen digunakan untuk insentif penyelenggara," ucap Tito.
Ia kemudian mencontohkan jika dalam Pilkada 2020 ada 304 tempat pemungutan suara (TPS) dengan 10 petugas per satu lokasi.
Berdasarkan perhitungan yang dilakukannya, ia memperkirakan ada sekitar tiga juta lapangan kerja bagi masyarakat selama enam bulan.
Sebab, para petugas di TPS tersebut nantinya akan mendapatkan insentif.
"Setelah itu akan terjadi daya beli masyarakat yang meningkat, mereka membeli gunakan sebagai konsumsi rumah tangga, sehingga akhirnya ekonomi akan terstimulasi," tutur Tito.
Kemudian, Mendagri juga memperhitungkan sebanyak 40 persen anggaran yang digunakan untuk membeli peralatan pilkada dan alat pelindung bagi petugas dan pemilih.
Tito menyebutkan, ada tinta, masker, hand sanitizer, sabun cuci tangan dan sebagainya.
(TribunnewsWiki.com/Restu, Kompas.com/Sania Mashabi)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pilkada di Tengah Pandemi, BNPB: Kedisiplinan Jadi Kelemahan Kita"
