lihat foto
Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September.
Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.
Tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan dimulai pada Senin, 15 Juni 2020.
Mendagri minta masyarakat kritis
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan jika nantinya para calon kepala daerah petahana yang tidak efektif menangani Covid- 19 di daerahnya sebaiknya tidak dipilih lagi dalam Pilkada Serentak 2020.
Menurut Tito, masyarakat membutuhkan kepala daerah yang mampu menangani persoalan Covid-19 secara efektif.
Baca: Ditanya Soal Kebocoran Data Pasien Covid-19, Achmad Yurianto Bungkam, Benar-benar Diretas Hacker?
Baca: Tak Jadi Banding Ke PTUN, Jokowi Terima Divonis Bersalah karena Batasi Akses Internet di Papua
Baca: 10 Daerah dengan UMK Tertinggi di Indonesia, Kota Ini Duduki Posisi Pertama Kalahkan Jakarta
"(Kalau) kepala daerahnya tidak efektif menangani Covid-19, ya jangan dipilih lagi, karena rakyat membutuhkan kepala daerah yang efektif, bisa menangani persoalan Covid-19 di daerah masing-masing, berikut dampak sosial ekonominya," ujar Tito dalam konferensi pers di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2020).
Sebelum terlambat, Tito mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan mengkritisi upaya penanganan Covid-19 di daerahnya masing- masing.
Hal tersebut diimbaunya agar penanganan kasus Covid-19 benar- benar teratasi dan membuahkan hasil yang memuaskan.
Selain itu, penanganan dampak sosial dan ekonomi oleh kepala daerah juga bisa menjadi isu penting.
"Misal ada daerah yang akan pilkada, dan petahananya ikut ternyata PSBB-nya berantakan, masih banyak orang berkerumun tanpa masker, tanpa jaga jarak," tutur Tito.
Isu-isu seperti itu, menurut dia, juga menjadi perhatian di sejumlah negara yang menggelar pemilu, seperti di Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Dengan demikian, kemunculan isu-isu primordial yang sering memecah belah masyarakat dan menimbulkan kerawanan pilkada bisa ditekan.
"Kepala daerah akan sangat bersungguh-sungguh, apalagi yang akan running (maju) lagi. Kenapa? Kalau daerahnya merah apalagi ada korban meninggal dunia itu akan menjadi amunisi bagi kontestan lain yang non-petahana," kata dia.
(TribunnewsWiki.com/Restu, Kompas.com/Fitria Chusna)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Komnas HAM: Jika KPU dan Pemerintah Ragu, Pilkada Sebaiknya Ditunda"
