lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah masalah di program Kartu Prakerja.
Namun, pihak Istana Kepresidenan tidak mau mengomentari masalah yang ditemukan KPK itu.
Staf Khusus Presiden bidang Hukum, Dini Purwono, kemudian meminta hal itu ditanyakan langsung kepada Kementerian Koordinator bidang Perekonomian atau Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja.
"Untuk isu Kartu Prakerja jangan ke saya. Langsung ke Kemenko Perekonomian saja. Atau ke Direktur Programnya langsung," kata Dini, Jumat (19/6/2020).
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, juga enggan menanggapi temuan KPK atas program yang dijanjikan Presiden Jokowi pada masa kampanye pilpres 2019 lalu.
Ia beralasan permasalahan itu terlalu teknis, sehingga meminta wartawan bertanya langsung ke PMO Kartu Prakerja.
"Problemnya sudah sangat teknis, terkait kementerian/lembaga terkait, mohon untuk Kartu Prakerja ke Ibu Denni Purbasari Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja," kata dia.
KPK telah melakukan kajian atas Program Kartu Prakerja dan menemukan sejumlah permasalahan pada empat aspek.
Aspek pertama yang mendapat sorotan yakni proses pendaftaran.
Baca: Update Pencairan Intensif Kartu Pra Kerja, Kini Ada Fitur Ganti Rekening di prakerja.go.id
Baca: Ekonom Bhima Yudhistira Sebut Kartu Prakerja Program Abal-abal, Syok dengan Pernyataan Sri Mulyani
Ada 1,7 juta pekerja terdampak (whitelist) sesuai data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Namun, faktanya, hanya sebagian kecil dari whitelist tersebut yang mendaftar secara daring, yaitu 143.000 orang.
"Sedangkan, sebagian besar peserta yang mendaftar untuk tiga gelombang yaitu sebesar 9,4 juta pendaftar, bukanlah target yang disasar oleh program ini," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kamis (18/6/2020).
Kedua, KPK menemukan kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dalam hal ini, KPK mendorong agar pemerintah meminta legal opinion kepada Kejaksaan Agung tentang kerja sama delapan platform digital dalam program Kartu Prakerja, termasuk penyediaan barang dan jasa pemerintah atau bukan.
Ketiga, KPK juga menilai kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai.
Alex menyebutkan hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan yang memenuhi syarat, baik materi maupun penyampaian secara daring.
Keempat, KPK menilai metode pelaksanaan program pelatihan secara daring rawan jadi fiktif, tidak efektif, dan dapat merugikan keuangan negara.
"Karena metode pelatihannya hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme pengendalian atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta," ujar Alex.
Baca: Arsul Sani Sekjen PPP: Seperti Skandal Century, Prakerja Potensial Jadi Masalah Hukum di Masa Depan
Baca: Kritik Terhadap Pemerintah, Kini Muncul Situs Prakerja.org yang Berisi Pelatihan Gratis
Rekomendasi KPK
KPK memberikan tujuh poin rekomendasi kepada Pemerintah terkait pelaksanaan program Kartu Prakerja.
