lihat foto
Ia juga menerima sejumlah keluhan masyarakat di kawasan ini.
Di antaranya, keterbatasan alat PCR test.
Menurutnya, RSUD Tulungagung sudah membeli alat untuk PCR test.
Namun, belum bisa digunakan karena legalitasnya belum turun.
"Inilah yang akan kami tindaklanjuti kepada Gugus Tugas Jatim untuk membantu mempercepat turunnya izin dr pusat," katanya.
Sebagai solusi lain, Anik juga mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi yang mengirimkan mobil PCR sembari menunggu turunnya izin.
"Kami berharap mobil ambulans PCR milik pemprov Jatim dapat didatangkan kembali untuk penanganan yang lebih efektif," kata Anik.
Percepatan pemeriksaan kesehatan masyarakat akan sekaligus mempermudah pemetaan daerah potensi covid-19.
"Dengan memperbanyak PCR test, bisa segera tracking dan apabila ditemukan pasien yang positif bisa segera diisolasi," katanya.
Anik menerangkan bahwa kebijakan Pemrov dengan mengirim Mobil PCR merupakan hal tepat.
"Tulungagung belum memiliki lab PCR tetap sehingga kemarin sempat didatangkan Pemrov," katanya.
Kebijakan Pemrov tersebut sempat memantik kemarahan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang menyebut mobil PCR seharusnya diprioritaskan di Surabaya.
Menurut Risma, kendaraan bantuan dari pemerintah pusat tersebut memang diberikan untuk Surabaya.
"Karena ramai di media, akhirnya mobil PCR dibawa lagi ke Surabaya. Padahal, Surabaya kan sudah memiliki 6 lab PCR tetap ditambah 2 mobil PCR dari BIN," kata Anik.
Baca: Bukan Demam, Ternyata Inilah Gejala yang Paling Sering Dirasakan Pasien Virus Corona di Indonesia
Anik mengutip penjelasan pemerintah, kendaraan tersebut diberikan kepada Pemrov Jawa Timur.
"Mengingat ambulans PCR test itu milik jatim, maka 38 kab/kota mempunyai hak yang sama baik Surabaya maupun daerah lainnya," katanya.
"Karenanya, kami berharap mobil ini diprioritaskan untuk daerah yang kurva positifnya naik terus. Namun, tidak mempunyai lab tetap, seperti Tulungagung," tegasnya.
Selain alat tes kesehatan, Anik juga menilai perlunya psikolog ke daerah ini. Mengingat, para pasien mengalami kejenuhan.
"Agar stamina dan psikologis tidak memburuk akibat stres, maka psikiater RSUD ataupun pemerintah kabupaten harus turun," kata perempuan yang juga Ketua Perempuan Bangsa ini.
Pemerintah sebaiknya juga menyiapkan fasilitas hiburan seperti televisi untuk mengurangi kejenuhan.
