lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Tiga menteri Presiden Joko Widodo secara terpisah singgung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal masalah penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Pemprov DKI.
Ketiga menteri tersebut adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020) lalu, Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah pusat memutuskan untuk menanggung bansos baik dalam bentuk sembako maupun tunai di Jakarta.
“Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat,” kata Sri Mulyani.
Baca: Penerima Bansos di Warakas Tercatat Hanya 9 Keluarga, Masyarakat Pertanyakan Data dari Kemensos
Baca: Menkeu Ungkap Anies Angkat Tangan soal Bansos ke 1,1 Juta Warganya: Seluruhnya Diminta Dicover Pusat
Selanjutnya, Mensos Juliari menyebut penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI.
Juliari mengaku telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di Jakarta dan menemukan warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima baksos Pemprov DKI Jakarta.
Akibatnya, terjadi kekacauan di lapangan.
“Pada saat ratas terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian. Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh Pemprov DKI Jakarta,” ungkap Mensos.
Menurut Juliari, awalnya pemerintah pusat hanya akan menyalurkan bansos kepada warga yang tak menerima bantuan dari Pemprov DKI Jakarta, jumlahnya sekitar 1,3 juta kepala keluarga.
Tak berhenti di situ, Menko PMK Muhadjir Effendy juga turut menyoroti penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta.
Menko PMK mengaku sempat menegur Anies Baswedan terkait data program bansos yang diberikan pemerintah pusat kepada warga DKI Jakarta yang terdampak pandemi Covid-19.
Baca: Muhadjir Effendy Tegur Keras Anies Baswedan Terkait Bantuan Sosial untuk Warga DKI Jakarta
Baca: Pemprov DKI Disebut Tak Mampu Beri Bansos ke 1,1 Juta Warganya, Wakil Ketua DPRD Angkat Bicara
“Itu (bansos) sekarang problemnya data, termasuk di DKI yang sekarang kita bantu ini problemnya data.”
“Belum lagi sinkronisasi dan koordinasi, misalnya kami dengan DKI ini sedang tarik-menarik, cocok-cocokan data, bahkan kemarin saya dengan pak gubernur agak tegang, agak saya tegur keras pak gubernur,” ungkap Muhadjir.
Sementara, Anies Baswedan dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang tayang pada Selasa (12/5/2020) memberi klarifikasi.
Anies menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta sengaja memberikan bantuan sosial lebih awal agar tak terjadi kelaparan.
“Jadi dengan begitu masyarakat di DKI yang rentan, mereka akan bisa survive karena kebutuhan pangannya terpenuhi.”
“Jadi itu yang kita lakukan dan kita memutuskan untuk memberikan bantuan ini awal agar seperti yang saya katakan tadi, tidak ada krisis pangan,” tutur Anies Baswedan.
Anies mengaku tak ingin ada kekacauan lebih besar, jika bansos tak segera diberikan.
“Kalau ada krisis pangan kebutuhan pangan tidak terpenuhi, konsekuensinya sudah terbayang, akan ada masalah sosial dan ini di Jakarta, risikonya menjadi besar,” jelasnya.
Awalnya, kata Anies, semua berjalan dengan lancar.
Baca: Anies Blak-blakan Sudah Lacak Covid-19 di Jakarta Sejak Januari: Kami Tak Diizinkkan Lakukan Uji Lab
Baca: Anies Baswedan Tetapkan Sanksi Denda Pelanggar PSBB Jakarta, Mulai Rp 250 Ribu hingga Rp 10 Juta
“Nah ini yang kita lakukan kemudian berjalanlah itu, sudah berjalan lancar tidak ada masalah dan antar jajaran juga tahu, wong ini kesepakatan bersama," akunya.
Selain itu, Anies mengatakan dirinya juga sudah melaporkan kebijakan itu kepada para menteri pada saat rapat koordinasi.
"Pada waktu itu tanggal 2 April dan mereka tahu, dan 9 April itu ada rakor dipimpin oleh Pak Mendagri, Pak Mendagri berinisiatif untuk melakukan rakor dengan semua menteri di situ hadir juga semua Menko, Mensos, semua menteri-menteri yang relevan."
"Pada pertemuan tanggal 9 itu pun saya laporkan pada semuanya bahwa DKI Jakarta mulai hari ini tanggal 9 mulai membagikan bantuan sosial kepada keluarga-keluarga, sebelum bantuan Pemerintah Pusat dimulai untuk memastikan tidak ada kekurangan pangan di Jakarta," jelas Gubernur DKI Jakarta.
Alumnus Universitas Gadjah Mada ini mengaku semuanya berjalan lancar hingga Mensos Juliari Batubara akhirnya bertanya mengapa ada bantuan yang tumpang-tindih.
"Ini lancar enggak ada masalah, baru kemudian minggu lalu muncul problem ketika Pak Menteri bertanya 'kok penerimanya sama?"
"Muncul polemik, muncul 'kok dobel' kemudian ada pertanyaan ini bagaimana dengan Jakarta dan DKI, bagaimana kesepakatan dulu?" ujar Anies.
Anies menjelaskan bahwa sejak awal kesepakatan, tidak ada bantuan per orang.
Dengan tegas, Anies menyebut pihaknya yang berada di lapangan lebih tahu apa yang terjadi.
"Kesepakatan dulu kan ada 1,1 juta orang dan 2,6 juta orang, nah Bang Karni dan semua hadirin ILC yang semua kita hormati."
"Bagi kita yang berada di lapangan ya mengetahui secara detail, tahu persis, sudah tidak ada diskusi per orang, 1,1 juta orang dan 2,6 juta orang itu diskusi orang sudah selesai zaman dahulu," tegasnya.
Baca: Presiden Jokowi Kembali Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Rinciannya
Baca: Jokowi Naikkan Iuran BPJS Meski Telah Dibatalkan MA, Pemerintah Dinilai Melawan Hukum
Anies menuturkan, Kementerian Sosial pun seharusnya sudah tahu karena sudah terjadi kesepakatan sebelumnya.
"Kita sudah bicaranya per keluarga dan bantuan dari Kementerian Sosial pun adalah per keluarga bukan per orang."
"Artinya sudah sama-sama sepakat tidak ada lagi unit orang, adanya unit keluarga," ucapnya.
Selain itu, Anies menegaskan membantah adanya bantuan dobel dari Pemda dan Pemerintah Pusat.
Bansos yang diberikan Pemda merupakan kebutuhan pokok sehingga saat Pemerintah Pusat memberikan bantuannya, bansos dari Pemda sudah habis.
"Kedua, tentang dobel, tidak ada dobel di sini, karena ini adalah bantuan makanan untuk dikonsumsi."
"Jadi kalau sebuah keluarga terima paket sembako dari Pemprov DKI Jakarta di tanggal 9 atau 10 lalu terima lagi paket sembako di tanggal 23 dari Pemerintah Pusat itu bukan dobel, karena itu habis dikonsumsi antara tanggal 9 sampai 23," jelasnya.
(Tribunnewswiki.com/Ron)
