lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mampu untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Zita mengatakan, semua daerah dalam masa pandemi ini pasti kekurangan dana untuk menutupi seluruh dana bantuan sosial warganya yang terdampak Covid-19.
Ia pun lantas mempertanyakan mengapa hanya DKI Jakarta yang disinggung oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, pemrintah pusat seharusnya mencari solusi bagaimana menutupi kekuarangan daerah yang tak bisa menjangkau semua warganya yang terdampak Covid-19.
“Saya kira semua daerah juga tidak cukup itu uangnya, tapi yang disebut cuma DKI Jakarta. Kalau DKI dapat solusi, tentunya daerah lain juga dapat solusi dari pemerintah pusat,” ujar Zita melalui siaran pers, Kamis (7/5/2020) seperti dilansir oleh Kompas.com.
Zita mengungkapkan, saat ini pemasukan keuangan daerah DKI Jakarta menurun drastis sehingga diperlukan perhitungan yang tepat dalam menghadapi Covid-19.
Dengan demikian, tak salah jika pemerintah pusat memberikan bantuan kepada DKI Jakarta untuk menangani dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19.
“Mestinya, dana penyelesaian wabah ini bisa lebih dari 2,5 persen PDB (produk domestik bruto), negara lain ada yang 10 hingga 20 persen,” kata Zita.
Baca: Menkeu Ungkap Anies Angkat Tangan soal Bansos ke 1,1 Juta Warganya: Seluruhnya Diminta Dicover Pusat
Baca: Warga Masih Nekat Mudik, Anies: Kalau Mudik Belum Tentu Bisa Kembali ke Jakarta dalam Waktu Singkat
Ia pun meminta Pemprov DKI Jakarta segera mencari solusi terkait pendanaan untuk menangani Covid-19.
“Pemprov perlu mencarikan solusi pendanaan, kami di DPRD masih ngantor terus tiap hari, siap selalu diajak diskusi. Kalau mau salah menyalahkan, artinya kita tidak sensitif sama situasi masyarakat. Yang jelas, perubahan APBD sedang intensif kami bahas,” kata Zita.
Selain itu, Zita juga meminta saran Sri Mulyani apa yang bisa dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menutupi kekurangan dana untuk menangani Covid-19 ini.
Menurutnya, saat ini pemerintah pusatlah yang mempunyai kebijakan lebih untuk mendatangkan dana penanganan Covid-19.
“Kami berharap ada saran yang konstruktif dari Bu SMI, yang bisa dilakukan Pak Anies, biar bisa kami dorong lewat DPRD. Pemerintah pusat punya instrumen lebih banyak untuk datangkan uang, dibandingkan Pemprov,” ujarnya.
Tanggapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Tak hanya DPRD DKI Jakarta yang angkat bicara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah memberikan tanggapannya terkait pernyataan Menkeu Sri Mulyani.
Dilansir oleh Kompas.com, Anies mengatakan jika Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran Rp 5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos.
Anggaran ini dimasukkan dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.
"Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 Triliun dalam rangka penanganan Covid-19," kata Anies dalam keterangan pers pada Kamis (7/5/2020) malam.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan tiga sektor, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial (termasuk bansos).
Karena masuk dalam BTT, maka anggaran itu bisa digunakan jika dibutuhkan termasuk saat pandemi seperti ini.
