lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ramai mendapat penolakan dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat, DPR, serta pejabat di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Meski terjadi pro dan kontra seputar kedatangan tenaga kerja asing (TKA) dari China, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan jika TKA China akan tetap masuk ke Indonesia.
Ia menegaskan jika keberadaan TKA China itu dibutuhkan di Indonesia.
Ia pun mencoba meluruskan sejumlah informasi yang tengah ramai diperbincangkan belakangan ini tersebut.
"Mereka berencana minta (TKA Tiongkok). Saya baru dengar ini dari media malah, nanti Juni atau Juli lah. Mereka sudah minta izin, tetapi kan izin tidak bisa hanya sehari jadi," kata Luhut dalam acara bincang dengan RRI di Jakarta, Minggu (10/5/2020).
Keberadaan tenaga kerja impor ini guna mendukung proyek industri litium baterai sebagai bahan baku mobil listrik.
"Kita harus akui belum siap menjalankan proyek ini sendirian karena teknologi yang digunakan berasal dari sana."
"Tetapi orang kita tetap mendominasi 90-92 persen lah, karena masih banyak di daerah lain yang pendidikan kurang bagus. Tetapi tiga tahun terakhir sudah diperbaiki," terangnya.
"Jadi jangan sebar berita bohong, kita buat lapangan pekerjaan. Tapi kita perlu bikin dulu induknya, baru nanti seluruh pekerjanya orang kita," urainya.
Baca: Kebijakan Pembukaan Moda Transportasi di Tengah Pandemi Covid-19 Dapat Kritikan: Jangan Dilanjutkan
Baca: Kontroversi Izin Masuk 500 TKA China, Pemerintah Dinilai Inferior Jika Berhadapan Investor China
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memutuskan menunda rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) Tiongkok ke Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultera).
Kedatangan para TKA tersebut ditunda hingga kondisi kembali normal dari Covid-19.
Pernyataan pihak perusahaan soal penundaan kedatangan TKA China
Manajemen PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) angkat bicara terkait penolakan kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang akan bekerja di Kawasan Industri Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara ( Sultra).
External Affairs Manager PT VDNI Indrayanto mengatakan, alasan kedatangan 500 TKA China ke Sultra bertujuan untuk mengerjakan 33 tungku smelter milik PT OSS.
Pengerjaan tungku smelter ini diklaim bakal menyerap lebih dari 3.000 pekerja lokal.
Dilansir oleh Kompas.com, 500 TKA China tersebut merupakan tenaga teknis yang bekerja secara temporer secara bergantian, bukan untuk waktu yang lama.
Mereka adalah tenaga ahli untuk memasang alat pada tungku smelter, untuk produksi dan mempertahankan operasional di lapangan.
Saat ini sebagian pembangunan terpaksa diberhentikan sementara karena kurangnya tenaga ahli.
“Setelah mereka melakukan pemasangan, mereka akan kembali lagi ke Tiongkok. Paling lama itu tiga bulan, maksimal enam bulan, tenaga ahli itu paling lama bekerja 6 bulan, jika bisa lebih cepat lagi misal 3 bulan selesai, mereka langsung pulang," kata Indrayanto keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin (11/5/2020).
“Namun dengan pertimbangan terbitnya Permenhub Nomor 25 tahun 2020 serta permintaan dari instansi terkait untuk menunda rencana tersebut, maka pada 24 April 2020, perusahaan memutuskan untuk menunda kedatangan TKA tersebut," tegasnya.
Baca: Kurangi PHK, Pemerintah Beri Izin Warga di Bawah 45 Tahun Kembali Berkativitas
Baca: Menkeu: Korban PHK Akibat Corona Akan Terima Santunan Rp 1 Juta Per Bulan dan Pelatihan
Menurut Indrayanto, kedatangan 500 TKA China ini sudah dinanti ribuan calon pekerja lokal yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan karyawan di perusahaan pemurnian nikel tersebut .
"Jika 500 TKA China sampai tidak jadi didatangkan, maka sebanyak 3.000 lebih tenaga kerja lokal terancam kehilangan pekerjaannya," kata Indrayanto.
"Bisa ada kemungkinan mereka dirumahkan dahulu tanpa mendapat gaji, atau bahkan bisa PHK. Tentunya hal ini tidak kami harapkan, perusahaan juga berusaha agar hal ini tidak terjadi," sambungnya.
Meski begitu, ia mengatakan, pihak perusahaan akan tetap menghormati keputusan pemerintah tersebut.
Rencana kedatangan 500 TKA ke Sultra
Diberitakan sebelumnya, rencana kedatangan 500 TKA asal China ke Sulawesi Tenggara mendapatkan penolakan berbagai pihak.
Gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara satu suara menolak kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang akan dilakukan secara bertahap.
Menurut Gubernur Sultra Ali Mazi, penolakan itu dilakukan karena bertentangan dengan susana kebatinan masyarakat Sultra yang tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.
“49 TKA yang lalu saja kita sudah babak belur. Suasana kebatinan masyarakat menghadapi corona, tidak tepat dengan memasukkan TKA asal Cina,” terangnya.
Sementara itu, seluruh unsur pimpinan dan fraksi di DPRD Sultra sepakat menolak kedatangan 500 TKA asal China ke Sultra yang akan bekerja di perusahaan PT VDNI di Kabupaten Konawe, Sultra.
Penolakan itu disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Sultra, Rabu (29/4/2020).
Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh menyatakan penolakan ini bukan berarti anti terhadap investasi China, tetapi karena situasi saat ini tidak tepat.
Baca: Sri Mulyani Pastikan THR PNS 2020 Cair Pekan Ini
Baca: Uni Emirat Arab Kirim 20 Ton Alat Kesehatan ke RI, Luhut: Balasan Mr Suhail Atas Pesan Singkat Saya
Ia meminta agar kebijakan ini ditunda sementara waktu hingga masalah corona ini berhasil dilalui.
Abdurrahman bahkan menegaskan akan memimpin aksi penolakan jika 500 TKA dipaksakan tetap datang di Sultra.
"Saya pimpin langsung aksi jika dipaksa datang," tegasnya.
Sementara itu, Sudirman dari Fraksi PKS DPRD Sultra juga menyatakan penolakan dan mempertanyakan soal tenaga kerja lokal yang tidak dipekerjakan.
"Ini aneh, tenaga kerja lokal kita rumahkan lalu TKA didatangkan dari luar ini tentunya sedih sekali," katanya.
Selain itu, Kebijakan pemerintah yang memberi izin masuk 500 TKA asal China di tengah pandemi Covid-19 ini juga dikritisi oleh Anggota Komisi X DPR RI Saleh Partaonan Daulay.
Dilansir oleh Kompas.com, Saleh mengatakan, kebijakan tersebut membuat pemerintah Indonesia nampak sangat inferior jika berhadapan dengan investor China tersebut.
"Kebijakan Pemerintah Indonesia yang memberi izin masuk kepada para TKA itu dinilai aneh. Ada kesan bahwa pemerintah sangat inferior jika berhadapan dengan investor asal China. Terkadang, kelihatan Indonesia kurang berdaulat jika sedang memenuhi tuntutan para investor tersebut," katanya kepada Kompas.com, Kamis (30/4/2020).
Saleh menilai, kedatangan TKA saat warga negara Indonesia (WNI) banyak yang membutuhkan pekerjaan dinilai kurang tepat.
(Tribunnewswiki.com/Ami Heppy, Wartakota.tribunnews.com, Kompas.com)
Artikel ini telah tayang di WartaKota.tribunnews.com dengan judul "Luhut Pandjaitan Yakinkan Kedatangan TKA China untungkan Indonesia, Sekarang Bangun Induknya Dulu" dan
Artikel yang tayang di Kompas.com dengan judul "Kedatangan 500 TKA China ke Sultra Ditunda, Ribuan Pekerja Lokal Terancam PHK"
