lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menuai kritik dari berbagai masyarakat.
Ia menjadi perbincangan di berbagai media sosial lantaran ia melakukan aksi blusukan bagi-bagi sembako di tengah pandemi corona yang masih berlangsung di Indonesia.
Kala itu, Jokowi mendatangi langsung rumah-rumah warga untuk membagikan paket sembako di daerah Bogor, Jawa Barat pada Minggu (26/4/2020).
Aksi blusukannya itu ditayangkan di video yang diunggah di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (30/4/2020).
Melihat aksinya itu, seorang Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Imam B Prasodjo ikut menyoroti aksi pemberian sembako oleh sang presiden.
Imam menilai jika hal yang dilakukan oleh Jokowi merupakan contoh dari niat baik membantu warga yang membutuhkan.
Terlebih, saat di tengah pendemi Covid-19 yang membuat banyak masyarakat kesulitan mencari bahan pangan.
Namun, ia menyesalkan cara Jokowi membagikan sembako tersebut.
Baca: Apa yang Akan Dilakukan AS dan China Jika Kekacauan Meletus di Korea Utara?
Baca: 53 Tenaga Kesehatan RSUP Dr. Sardjito yang Sempat Diisolasi Dipastikan Negatif Covid-19
Baca: AS Klaim Punya Bukti Sumber Virus Corona di Laboratorium Wuhan, Tuding WHO Antek China
Menurutnya, cara membagikan bantuan yang dilakukan oleh Jokowi itu sebaiknya dihindari karena dapat menimbulkan kerumunan warga.
“Orang memberikan (bantuan) sendiri di pinggir jalan itu memunculkan kerumunan baru. Presiden memberi contoh niat baik, tetapi itu hal dihindari apalagi kalau tidak memakai masker,” kata dia, pada sesi Forum Diskusi Salemba bertema “The New Normal: Menjalani Kehidupan Normal di Tengah Pandemi Covid-19”, Jumat (1/5/2020).
Ia pun menyarankan jika kedepannya, sang presiden bisa memperbaiki data kependudukan agar pemberian bantuan dapat tersalurkan dengan baik kepada warga yang memang layak butuh bantuan.
“Yang, saya amati bantuan sosial (bansos) itu masih government heavy. Masih terfokus bantuan pemerintah melalui jalur pemerintah. Pendataan amburadul malah berpotensi bahaya, karena bisa menciptakan konflik dan pemerintah pusa akan menjadi kambing hitam kesemrawutan,” kata dia.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah melibatkan lembaga lain.
Seperti organisasi keagamaan, karangtaruna, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk membantu menyalurkan bantuan di daerah sekitar di mana warga tersebut tinggal.
Penyerahan bantuan sosial berupa paket sembako itu hingga kini terasa masih terpusat melalui jalur formal.
Mulai dari tingkat Presiden hingga ke RW, yang tidak sedikit kasus adanya salah sasaran dalam pemberian bantuan.
“Bayangkan bantuan yang sudah dihimpun hanya semata-mata disalurkan ke RW dan RW bukan panitia, tetapi figur tunggal. Kalau terjadi kelaparan yang menghadapi paling pertama RW, dianggap biang keladi,” tambahnya.
Baca: Ramadan di Tengah Corona, 2 Jasa Travel Gelap yang Bawa Pemudik Tertangkap, Kini Terancam Dipenjara
Baca: Ramadan di Tengah Corona, Seorang Pemudik Pingsan setelah Nekat Berjalan Kaki dari Jombang ke Pati
Baca: Ini Alasan Ganjar Pranowo Usul ke Jokowi Potong Pendapatan ASN Gol III Sebanyak 50 Persen
Jokowi Beri Bantuan 600 Ribu
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah memutuskan untuk memberika bantuan langsung tunai (blt) kepada warga miskin sebesar Rp 600.000.
Kebijakan bantuan tunai ini dilakukan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat miskin saat pandemi wabah virus corona ( Covid-19).
