Muhammad Said Didu

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Muhammad Said Didu atau yang lebih dikenal dengan nama Said Didu adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN.

Said Didu diberhentikan dari perusahaan BUMN karena terlalu kritis kepada penguasa.

Bahkan agar memiliki ruang untuk lebih leluasa dalam mengritik, ia mengundurkan diri sebagai pegawai negeri.

Said Didu yang lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan pada 2 Mei 1962 merupakan seorang insinyur dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Dia menyelesaikan kuliahnya di jurusan teknik industri IPB pada tahun 1985. 

Said Didu memulai kariernya sejak tahun 1987 sebagai birokrat di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). (1)

Baca: Luhut Binsar Pandjaitan

Baca: Ir H Joko Widodo (Jokowi)

Karier pria asal Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ini banyak dihabiskan sebagai PNS di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Karier birokratnya dirintisnya dari bawah di BPPT sejak tahun 1987 mulai dari peneliti, merangkak karir sebagai pejabat eselon di badan riset tersebut. 

Namanya mulai lebih sering wara-wiri menghiasi media massa nasional sejak ditunjuk menjadi Sekretaris Kementerian BUMN.

Said Didu juga pernah terpilih sebagai anggota MPR di tahun 1997.

Sebagai petinggi di Kementerian BUMN, Said Didu juga diplot sebagai komisaris di beberapa perusahaan pelat merah di antaranya Komisaris PTPN IV (Persero) dan PT Bukit Asam Tbk (Persero).

Lulusan Teknik Industri Institut Pertanian Bogor (IPB) ini juga sempat menduduki kursi komisaris PT Merpati Nusantara Airlines, Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, dan Dewan Pengawas Rumah Sakit RSCM Jakarta.

Di awal rezim periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Said Didu ikut masuk dalam lingkaran pemerintahan tahun 2014-2016.

Dia menjabat sebagai Staf Khusus Menteri ESDM saat itu, Sudirman Saaid.

Di tahun 2018, Said Didu dicopot dari jabatannya sebagai komisaris di Bukit Asam dan digantikan oleh Jhoni Ginting.

Pencopotannya dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dalam RUPSLB Bukit Asam.

Kementerian BUMN saat ini beralasan, pencopotan dari kursi Komisaris Bukit Asam dilakukan karena Sidu Didu dianggap sudah tidak sejalan dengan pemegang saham.

Said Didu sempat jadi sorotan saat dirinya memutuskan mundur sebagai PNS pada 13 Mei 2019.

Alasan pengajuan pensiun dari BPPT agar dirinya bisa lebih leluasa mengkritik kebijakan publik yang dinilainya perlu diperbaiki.

Tercatat, dirinya sudah mengabdi sebagai ASN selama 32 tahun 11 bulan.

Langkah bersebrangan dengan rezim Jokowi juga pernah diambil Said Didu saat dirinya menerima tawaran dari Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilpres.

Salah satu kritikan paling vokal dari Said Didu kepada pemerintah yakni terkait akuisisi saham PT Freeport Indonesia.

Saat itu, Said Didu menilai kebijakan pemerintah dalam pembelian saham Freeport Indonesia lewat PT Inalum bisa merugikan negara. (3)

Baca: Puan Maharani Nakshatra Kusyala

Baca: Ravio Patra

Muhammad Said Didu berbicara selama 22 menit dalam kanal YouTube miliknya pada 28 Maret 2020.

Kala itu, Said Didu diwawancarai Hersubeno Arief dan video wawancara berdurasi 22 menit itu diunggah.

Garis besar pernyataannya terkait beban anggaran negara yang berat akibat Corona.

Namun, di sisi lain program pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur belum diputuskan penundaannya.

Bagi Said, proyek IKN di bawah Menko Kemaritiman dan Investasi harus dialihkan anggarannya untuk penanganan Corona.

Dalam dialog yang dipersoalkan saat menit 7:27 hingga 8:06, Said menyebut alasan belum ada pengalihan anggaran dari IKN karena fokus Luhut yang kuat pada sektor investasi.

“Kita sudah tahu dipikirannya (Luhut) hanya uang, uang, dan uang. Saya tidak melihat dia mau berpikir membangun bangsa dan negara. Memang karakternya demikian. Semoga beliau terbersit kembali ‘Sapta Marga’, sehingga berpikir untuk rakyat, bangsa dan negara,” ujarnya.

Sapta Marga berisi butir-butir sumpah prajurit TNI.

Menurut Said, Luhut sebagai purnawirawan jenderal TNI diyakini tak tersinggung dengan pernyataannya, karena tetap mengutamakan kepentingan negara.

Said Didu mengatakan, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memprioritaskan masalah kesejahteraan rakyat umum dan hanya mementingkan legacy. 

Said Didu menyebutkan bahwa Luhut ngotot agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak “mengganggu” dana untuk pembangunan IKN baru dan hal tersebut dapat menambah beban utang negara.

Rupanya, pernyataan Said mendapat respons keras dari Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi.

Luhut mengirim somasi tertanggal 4 April kepada Said.

Tiga hari kemudian, ia mengirimkan klarifikasi ke kantor Luhut di kawasan Menteng, Jakpus.

Baca: Erick Thohir

Baca: Wishnutama

Surat klarifikasi tak membuat Luhut puas, sehingga menurut Jodi akan menempuh jalur hukum.

Jodi Mahardi mengatakan, pihaknya telah melanjutkan persoalan ujaran kebencian yang dilakukan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu ke jalur hukum.

Jodi pun mengungkapkan, pihak Bareskrim Polri telah melakukan pemanggilan kepada Said Didu sebagai terlapor.

"Surat panggilan dari Bareskrim sudah disampaikan ke beliau (Said Didu) tadi sore," katanya dikutip dari Kompas.com, Kamis (30/4/2020).

Dia pun menyebutkan, ada empat kuasa hukum yang akan memproses atau sebagai perwakilan tuntutan dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pelapor dari kasus tersebut.

Keempat kuasa hukum Luhut itu yakni Nelson Darwis, Malik Bawazier, Patra M Zen, dan Riska Elita. (2)