lihat foto
Imbasnya, kegiatan jurnalistik dan kebebasan pers menjadi terancam di beberapa wilayah.
Bahkan ada pula kebijakan dimana pemerintah melakukan pengawasan ponsel maupun sosial media masyarakatnya dengan ketat.
Serta masih banyak lagi kasus penyalagunaan kekuasaan yang diatasnamakan sebagai langkah pemerintah mengatasi pandemi.
Pemerintah harus transparan, responsif, dan bertanggung jawab penuh
Guterres juga mengatakan pemeritah seharusnya lebih transparan, responsif, dan bertanggung jawab penuh dalam mengatasi Covid-19.
Pemerintah juga harus menekankan bahwa kebebasan pers, masyarakat sipil, sektor swasta dan kebebasan ruang publik adalah hal yang esensial.
Sang pimpinan PBB tersebut juga menambahkan jika negara harus mengeluarkan kebijakan yang legal dan proporsional.
Selain itu negara diharapkan tidak melakukan diskriminasi, serta menggunakan pendekatan yang tidak mengganggu serta tetap melindungi kesehatan masyarakat.
"Menggunakan respons keamanan yang abusif bisa mengganggu responsi terhadap pandemi itu sendiri," jelas Gutteres.
"Hal tersebut justru dapat memperburuk ancaman yang ada sekarang (pandemi corona) menjadi masalah yang lebih besar," lanjutnya.
Guterres pun menegaskan jika ancaman pandemi adalah virus, bukan manusia, bukan pula hak asasi manusia.
"Pesan saya sangat jelas: masyarakat dan hak asasi manusia harus menjadi prioritas terdepan," tegas Guterres.
Baca: Korea Utara Masih Bungkam, Donald Trump Bantah Isu Kim Jong Un Sakit Parah: Berita Palsu
Baca: Cerita di Balik Ukiran Relief Candi Borobudur, Kisah tentang Bidadari Manohara hingga Raja Bimbisari
Baca: Mobil WHO Pembawa Sampel Uji Virus Corona Diserang, Pejabat Terluka dan Supir Meninggal Dunia
(TRIBUNNEWSIKI/Magi)
