lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres mengecam adanya tindakan represif yang dilakukan negara saat pandemi corona.
Kamis, (23/4/2020) Gutteres menyatakan pandemi corona bisa menjadi gerbang baru krisis hak asasi manusia.
Seperti yang dikutip Tribunnewswiki.com dari Deutsche Welle, Guterres mengatakan virus corona memang tidak bisa memilih siapa yang menjadi inangnya.
Covid-19 juga bisa menimbulkan dampak luar biasa di antaranya diskriminasi sosial yang memicu adanya krisis hak asasi manusia.
Pimpinan PBB tersebut kemudian menunjuk pada kasus diskriminasi yang dilakukan oleh negara untuk kepentingan pribadi namun mengatasnamakan pandemi.
Selain itu negara juga berpotensi melakukan tindakan represif hanya untuk memenuhi hasrat kelompok kepentingan tertentu.
Baca: World Health Organization (WHO)
Baca: Donald Trump Putuskan AS Stop Danai WHO, Negara Miskin Paling Kena Imbas, Tak Hanya Perangi Covid-19
Hak asasi manusia tidak boleh dicampakkan begitu saja
Oleh karena itu, Guterres kemudian mengeluarkan laporan PBB resmi sebagai cetak biru atas kasus terkait hak asasi manusia yang terjadi selama pandemi.
Laporan tersebut merupakan tindakan responsif Guterres jika isu hak asasi manusia tak bisa dicampakkan di masa krisis saat pandemi seperti sekarang.
Sehingga pemulihan permasalahan pandemi yang berdampak pada kesehatan, sosial, dan ekonomi bisa terlaksana dengan baik
"Kami melihat adanya dampak pada beberapa kelompok atau komunitas tertentu, meningkatnya ujaran kebencian, penyudutan kelompok-kelompok rentan, serta tindakan keamanan yang abusif," terang Guterres.
Hal Sekjen PBB Antonio Guterres: Pandemi Corona Berpotensi Picu Krisis Hak Asasi Manusiadikatakan oleh sang sekjen bisa mencederai langkah-langkah penanganan kesehatan terkait pandemi Covid-19.
Dalam laporan tersebut, Guterres juga mengajak pemerintah di seluruh dunia mulai bertindak dan melakukan mitigasi pencegahan dampak terburuk akibat Covid-19.
Terutama yang berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan serta pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak Covid-19.
Adanya peningkatan otoritarianisme
Selain itu Guterres juga menyampaikan keprihatinannya terhadap adanya penyalahgunaan kewenangan saat pandemi terjadi.
Diantaranya etno-nasionalisme, populisme, otoritarianisme, dan adanya tekanan terhadap hak asasi manusia di beberapa negara.
"Krisis (kewenangan) tersebut bisa menimbulkan adanya pengambilan langkah represif (negara/pemerintah) untuk tujuan yang sama sekali tidak terkait dengan pandemi corona," jelas Guterres.
Pernyataan tersebut muncul karena pemerintah di seluruh dunia melakukan langkah ekstrem atas nama penanggulangan pandemi corona.
Hal tersebut kemudian memicu para aktivis bergerak mengecam 'kekerasan' yang dilakukan negara.
Imbasnya, kegiatan jurnalistik dan kebebasan pers menjadi terancam di beberapa wilayah.
Bahkan ada pula kebijakan dimana pemerintah melakukan pengawasan ponsel maupun sosial media masyarakatnya dengan ketat.
Serta masih banyak lagi kasus penyalagunaan kekuasaan yang diatasnamakan sebagai langkah pemerintah mengatasi pandemi.
Pemerintah harus transparan, responsif, dan bertanggung jawab penuh
Guterres juga mengatakan pemeritah seharusnya lebih transparan, responsif, dan bertanggung jawab penuh dalam mengatasi Covid-19.
Pemerintah juga harus menekankan bahwa kebebasan pers, masyarakat sipil, sektor swasta dan kebebasan ruang publik adalah hal yang esensial.
Sang pimpinan PBB tersebut juga menambahkan jika negara harus mengeluarkan kebijakan yang legal dan proporsional.
Selain itu negara diharapkan tidak melakukan diskriminasi, serta menggunakan pendekatan yang tidak mengganggu serta tetap melindungi kesehatan masyarakat.
"Menggunakan respons keamanan yang abusif bisa mengganggu responsi terhadap pandemi itu sendiri," jelas Gutteres.
"Hal tersebut justru dapat memperburuk ancaman yang ada sekarang (pandemi corona) menjadi masalah yang lebih besar," lanjutnya.
Guterres pun menegaskan jika ancaman pandemi adalah virus, bukan manusia, bukan pula hak asasi manusia.
"Pesan saya sangat jelas: masyarakat dan hak asasi manusia harus menjadi prioritas terdepan," tegas Guterres.
Baca: Korea Utara Masih Bungkam, Donald Trump Bantah Isu Kim Jong Un Sakit Parah: Berita Palsu
Baca: Cerita di Balik Ukiran Relief Candi Borobudur, Kisah tentang Bidadari Manohara hingga Raja Bimbisari
Baca: Mobil WHO Pembawa Sampel Uji Virus Corona Diserang, Pejabat Terluka dan Supir Meninggal Dunia
(TRIBUNNEWSIKI/Magi)
