lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pemerintah mulai membahas kemungkinan larangan untuk mudik, pada lebaran 2020.
Hal itu dimungkinkan untuk mencegah penyebaran virus corona ke daerah-daerah.
Diberitakan Kompas.com, pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah siapkan skenario jika opsi pelarangan mudik lebaran resmi diterapkan.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi.
Budi mengatakan, pihaknya akan melarang transportasi umum maupun pribadi untuk bergerak antar daerah apabila mudik dilarang.
"Kalau sudah muncul larangan berarti skenario kita melarang seluruh angkutan umum, melarang kendaraan pribadi, melarang sepeda motor yang mudik," kata Budi kepada Kompas.com, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (20/4/2020).
Baca: Seorang Ilmuwan Kritik Pemerintah Jepang Lantaran Lambat dalam Tangani Pandemi Covid-19
Baca: UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia Hingga Senin 20 April 2020: 6.760 Terkonfirmasi
Bahkan, demi memaksimalkan upaya itu, Kemenhub akan menutup semua jalan tol.
"Nanti kalau dilarang akan diberlakukan demikian (penutupan jalan tol)," kata Budi.
Kemungkinan pelarangan mudik akan dibahas bersama, di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Walau belum pasti dilakukan, Budi mengatakan seluruh jajaran eselon 1 Kemenhub sepakat untuk melarang mudik Lebaran 2020.
"Kemarin diskusi-diskusi kita dengan yang lain itu kita kayanya semakin kuat, semakin kuat, message yang kita bangun adalah larangan mudik," katanya.
Budi bahkan menyebutkan aturan tertulis mengenai larangan mudik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan sedang dirancang.
"Sudah di biro hukum," ucapnya.
Jokowi Disorot Media Asing
Sebelumnya, kebijakan Presiden Jokowi yang mengizinkan mudik disorot oleh media asing.
South China Morning Post memberitakan kebijakan mudik di Indonesia dengan judul, "Coronavirus: Indonesia’s Widodo allows travel after Ramadan, raising fears infection will spread."
Selain itu, SCMP juga menyoroti permintan presiden agar meminta gubernur satu suara dengan pemerintah pusat.
“Ini membingungkan orang-orang. Pemerintah tidak berbicara dalam satu suara, ”kata Muhammad Habib Abiyan Dzakwan, seorang peneliti dari Pusat Penelitian Penanggulangan Bencana Strategis dan Internasional (CSIS).
Baca: Tak Banyak Petugas Medis Terpapar Covid-19, Begini Perencanaan Matang Singapura Hadapi Pandemi
Baca: Penerbangan Terdampak Covid-19, Pramugari di Singapura Kerja di Toko Ritel demi Penuhi Kebutuhan
Dalam berita tersebut, SCMP memuat keterangan dari Iwan Ariawan, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
Iwan menggambarkan tindakan Jokowi sebagai intervensi moderat.
