lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Program Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kerja sasaran penerima yang berusia 18 tahun ke atas dan sedang tidak sekolah/kuliah.
Pendaftaran Kartu Prakerja sendiri sudah dibuka sejak 11 April 2020 lalu dan kini sudah memasuki tahap pendaftaran gelombang kedua yang akan dibuka hari ini, Senin (20/4/2020).
Realisasi program Kartu Prakerja ini dipercepat sebagai salah satu upaya mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi virus corona.
Meski begitu, program ini juga tak luput dari berbagai kontroversi.
Dilansir oleh Kompas.com, program ini bahkan sudah menuai kontroversi sejak diperkenalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat masa kampanye pada Pilpres 2019 lalu.
Oleh lawan politiknya, program ini bahkan disebut-sebut sebagai money politics terselubung dan dilaporkan ke Bawaslu.
Salah satu yang diperdebatkan adalah tentang banyaknya anggaran untuk Kartu Prakerja ini.
Awalnya, anggaran untuk program Kartu Prakerja ini ditetapkan sebesar Rp 10 triliun, namun kemudian naik dua kali lipat menjadi Rp 20 triliun.
Hal tersebut lantaran program Kartu Prakerja ini telah beralih haluan dari program jaring pengaman untuk pencari kerja menjadi bantuan sosial bagi pihak-pihak yang kehilangan pekerjaan di tengah wabah covid-19 di Indonesia.
Baca: Kasus Kematian Akibat Virus Corona di Indonesia Tergolong Tinggi, Ternyata Ini Alasannya
Baca: Kartu Prakerja Gelombang II Sudah Dibuka, Peserta yang Sebelumnya Gagal Tidak Perlu Daftar Ulang
Dinilai tak efisien
Dari total anggaran yang Rp 20 triliun itu, sebanyak Rp 19,88 triliun digunakan untuk manfaat dan insentif kepada masyarakat yang nominalnya masing-masing Rp 3,55 juta untuk 5,6 juta peserta yang mendaftar di prakerja.go.id dan dipilih acak sesuai sistem Kartu Prakerja.
Sisanya, digunakan untuk operasional program.
Banyak pihak menilai, bantuan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk Kartu Prakerja ini tidak efisien dan dianggap hanya menjadi pemborosan anggaran.
Pasalnya, Rp 5,6 triliun dana bantuan yang diberikan pemerintah untuk 5,6 juta peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja akan mengalir ke kantong-kantong lembaga pelatihan.
Mereka mayoritas adalah startup yang bekerja sama dengan pemerintah tersebut sekaligus menjadi penyedia pelatihan yang dilakukan secara online.
Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, penggunaan anggaran Rp 5,6 triliun tersebut tidak efisien.
Pasalnya, besaran anggaran tidak sesuai dengan kualitas pelatihan yang diberikan secara online.
"Masalahnya banyak lembaga individu yang memberi kuliah, pelatihan, gratis. Tinggal cari di Youtube pelatihan gratis. Dosen juga ngasih kuliah gratis," ujar Tauhid seperti dikutip dari Kompas.com.
Besaran anggaran tersebut pun setara dengan alokasi anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada APBN 2019 yang sebesar Rp 5,27 triliun, meski tahun ini besaran anggaran tersebut telah menyusut jadi Rp 3,19 triliun.
Baca: Pendaftaran Kartu Prakerja Batch 1 Berakhir Hari Ini, Peserta yang Gagal Akan Masuk Waiting List
Baca: Tak Hanya untuk Pengangguran, Kartu Prakerja juga Terbuka untuk Karyawan, Berikut Tahapan Seleksinya
Selain itu, Tauhid menilai besaran insentif Rp 150.000 yang diberikan pemerintah untuk tiga kali survei paska pelaksanaan kartu prakerja kepada setiap peserta berlebihan.
Menurutnya, dengan total anggaran Rp 840 miliar survei yang dilakukan tidak akan berjalan secara efisien.
Sebab, dengan anggaran sebesar itu survei dilakukan secara online.
Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira yang mengkritik besarnya alokasi dana untuk membiayai pelatihan di Kartu Prakerja 2020.
" Pelatihan Kartu Prakerja seharusnya bisa diakses gratis, jadi tidak perlu bayar. Untuk materinya juga sudah banyak di Google," ujar Anggawira, seperti keterangannya, Minggu (19/4/2020).
Lebih lanjut, Anggawira juga berharap agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan memeriksa mekanisme penunjukan mitra penyelenggara pelatihan Kartu Prakerja.
Ia menilai, BPK perlu melakukan audit terhadap anggaran Kartu Prakerja.
"Di sisi lain untuk penetapan kriteria penerima dan seleksinya perlu diperjelas, dalam hal ini pelibatan asosiasi dunia usaha seperti Kadin dan Himpi adalah mutlak karena posisi dunia usaha adalah user, jangan sampai pelatihan ini mubazir karena tidak match dengan kebutuhan, jadi kami harapkan ada skema link and match," ujar Anggawira.
Program pelatihan tak relevan
Ada beberapa pilihan pelatihan yang bisa diambil sesuai dengan minat peserta Kartu Prakerja 2020.
Tujuan pelatihan Kartu Prakerja, yakni memberikan keterampilan yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri maupun berwirausaha.
Beberapa alternatif pelatihan antara lain cara berjualan secara online, menjadi fotografer, menguasai aplikasi komputer, kursus bahasa, keterampilan perawatan kecantikan, menjadi pelatih kebugaran, cara mendapatkan penghasilan dari media sosial, dan lain-lain.
Pemerintah pun telah menggandeng delapan mitra yang mayoritas startup sebagai platform penyedia jasa pelatihan, yaitu Ruangguru, Maubelajarapa, Sekolah.mu, Tokopedia, dan Bukalapak.
Selain itu ada juga Pintaria, Kemenaker, dan Pijar Mahir.
Meski begitu, berbagai pelatihan yang diberikan dinilai kurang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang saat ini sedang terdisrupsi.
Selain itu, harga setiap pelatihan juga dinilai cukup mahal ketika di sisi lain banyak pelatihan gratis yang tersedia melalui internet.
"Jenis pelatihan yang diberikan umumnya soft skill seperti bagaimana memulai bisnis warung kopi, make up, bagaimana cara agar lulus CPNS, ini dengan sektor yang terdampak tidak relevan," ujar Tauhid.
Selain tak relevan, Tauhid menilai tidak ada jaminan peserta yang turut serta dalam pelatihan melalui Program Kartu Prakerja mendapatkan rekognisi dari pasar.
"Katakanlah mereka akan dapat sertifikat dari provider, tapi apakah pasar akan merekognisi kalau sertifikat online?"
Baca: Berikut Ini Deretan Kebijakan Jokowi Terkait Penetapan Status Darurat Kesehatan Masyarakat
Baca: Menkeu: Korban PHK Akibat Corona Akan Terima Santunan Rp 1 Juta Per Bulan dan Pelatihan
Kontroversi keberadaan Ruangguru sebagai mitra
Keberadaan Ruangguru di program Kartu Prakerja yang menjadi mitra pelatihan pada program Kartu Prakerja pun dipersoalkan.
Ini karena perusahaan tersebut terkait dengan Adamas Belva Syah Devara yang kini menjabat Staf Khusus (stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Banyak pihak mempermasalahkan status Belva Devara sebagai CEO sekaligus Founder Ruangguru.
Sebagai figur di lingkaran Istana, banyak yang menilai posisinya berpotensi memicu konflik kepentingan.
Apalagi, setelah perusahaannya ditunjuk jadi mitra penyelenggara pelatihan online Kartu Prakerja.
Bahkan, menurut ekonom muda Indef Bhima Yudhistira, seharusnya Belva mundur dari posisinya sebagai CEO.
“Terkait dengan konflik kepentingan, bagaimana sebagai staf khusus Presiden, tapi tidak meninggalkan bisnisnya. Ini kan menggunakan anggaran negara dalam situasi bencana. Dia (Belva) menjadi CEO Ruang Guru, dan Skill Akademy itu kan Skill Academy by Ruang Guru,” jelas Bhima.
Dikutip dari laman Prakerja.go.id, program Kartu Prakerja ini diprioritaskan untuk pengangguran muda dan korban PHK.
Meski begitu, program ini juga terbuka untuk mereka yang sudah bekerja dan berwirausaha.
"Namun saat ini, Kartu Prakerja juga diprioritaskan untuk para pekerja dan pelaku usaha kecil yang terdampak oleh Covid-19," bunyi keterangan dalam laman Prakerja.go.id.
Nantinya, peserta Kartu Prakerja ini akan mendapatkan bantuan uang sebesar Rp 3.550.000 untuk biaya pelatihan dan insentif.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Purbasari mengatakan, setiap peserta nantinya akan mendapatkan uang insentif sebesar Rp 3.550.000 yang dikirimkan bertahap selama empat bulan.
“Program Kartu Prakerja akan menyasar sekitar 5,6 juta peserta di tahun 2020, dengan besaran bantuan pelatihan dan insentif yang diterima oleh masing-masing peserta sebesar Rp 3.550.000," jelas Denni dalam keterangannya seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (11/4/2020).
Insentif tersebut akan disalurkan melalui rekening e-wallet atau rekening bank peserta yang telah didaftarkan di akun www.prakerja.go.id.
Insentif akan disalurkan secara bertahap, peserta dapat mengecek statusnya di dashboard akun masing-masing.
Insentif dapat digunakan untuk apa saja, apakah untuk meringankan biaya yang sudah peserta habiskan ketika pelatihan seperti makan, transport, dan pulsa.
Atau juga untuk meringankan biaya selama mencari pekerjaan.
"Pekerja formal/informal yang terdampak wabah virus corona atau Covid-19 dapat mendaftarkan diri di situs resmi Program di www.prakerja.go.id mulai minggu kedua April," kata Denny.
Manfaat Program Kartu Prakerja 2020 sebesar Rp 3.550.000 terdiri atas bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif pasca-pelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 50.000 per survei untuk tiga kali survei atau total Rp 150.000 per peserta.
Setiap peserta program hanya dapat mengikuti program itu satu kali.
Insentif akan dibayarkan setelah peserta menyelesaikan minimal satu kali pelatihan.
(Tribunnewswiki.com/Ami Heppy, Kompas.com/Mutia Fauzia)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kartu Prakerja, Penyelamat atau Sekadar Pemborosan Anggaran?"
