TRIBUNNEWSWIKI.COM - Setelah sempat menolak campur tangan asing, gerakan Hizbullah akhirnya sepakat menyetujui kebijakan pemerintah Lebanon untuk meminjam dana ke organisasi dana moneter internasional atau IMF.
Hizbullah merupakan sebuah gerakan dan organisasi syiah sekaligus pendukung pemerintahan Lebanon yang dipimpin oleh Presiden Michel Naim Aoun dan Perdana Menteri Hassan Diab.
Gerakan Hizbullah dikenal sebagai organisasi yang sering menentang campur tangan asing di semua kebijakan ekonomi dan politik pemerintahan.
Sebelumnya, pemerintah Lebanon sempat meminta dana dari IMF untuk mengatasi krisis ekonomi di negara yang berbatasan dengan Suriah dan Israel ini.
Pemimpin gerakan Hizbullah, Hassan Nasrallah mengatakan menerima kebijakan pemerintahan Lebanon dengan alasan agar dapat menyelamatkan keuangan negara.
Baca: Pengguna Whatsapp Disuruh Bayar Pajak Rp 30 Ribu, Ribuan Warga Lebanon Teriaki Pemerintah Maling
Kebijakan utang ke IMF, dinilai Hassan masih dalam 'kondisi yang wajar'.
"Setiap bantuan yang masih dalam kondisi wajar pada prinsipnya tidak ada masalah," kata Hassan dalam pidato yang disiarkan di televisi lokal, dilansir AFP, Sabtu (14/3/2020).
Tetap Menolak Kontrol Asing
Meskipun menyetujui utang ke IMF, Hassan memperingatkan pemerintahan Lebanon agar tidak terjebak pada kontrol pihak asing.
"Lebanon tak boleh jatuh di bawah perwakilan siapa pun atau menyerahkan administrasi keuangan dan ekonominya kepada pihak luar," tegas Hassan.
Sebelumnya, Hizbullah menyerukan penolakannya terhadap langkah-langkah meminta bantuan asing.
Baca: Fateh-313, Rudal Balistik Milik Iran yang Ditembakkan ke Pangkalan Militer AS di Irak
Sikap Hizbullah ini didukung oleh Iran, rival utama Amerika Serikat yang memiliki hak veto atas keputusan di IMF.
Pada Kamis (12/3), IMF sempat mendesak pemerintah Lebanon untuk segera melaksanakan reformasi untuk menstabilkan ekonomi.
Kepada portal berita AFP, juru bicara IMF, Gerry Rice menekankan kepada pemerintah Lebanon untuk segera memakai paket dana yang disiapkan organisasi moneter internasional tersebut.
"Mengingat beratnya kondisi ekonomi di Lebanon, penting bagi pemerintah untuk segera merancang dan mengimplementasikan paket reformasi komprehensif untuk mengatasi tantangan ekonomi dan meningkatkan prospek ekonomi Lebanon," kata Gerry.
Krisis Ekonomi di Lebanon
Lebanon, sbuah negara di timur tengah yang berbatasan dengan Suriah di utara dan timur, dengan Israel di selatan ini sempat dilanda krisis politik dan ekonomi selama berbulan-bulan.
Nilai mata uang negara ini sempat jatuh menyusul pemberlakuan batasan ketat pada penarikan dollar di tengah krisis ekonomi dan protes massa dalam urusan politik.
Tercatat, beban utang negara Lebanan saat ini setara dengan kurang lebih 170 persen dari produk domestik bruto negaranya.
Terlepas dari kriris yang dialaminya saat ini, Lebanon belum pernah mengalami kebangkrutan.
Baca: Konflik Suriah: 34 Tentara Turki Tewas Terbunuh dalam Serangan Udara Pasukan Koalisi Suriah-Rusia