"Hasil itu tergantung dari strategi, proses, dan kebijakannya tepat sasaran atau tidak," ungkapnya.
Anggota Komisi II DPR ini menjelaskan, ada tiga hal yang perlu segera disiapkan dari sekarang untuk memberantas kemiskinan.
Di antaranya pembuatan payung hukum untuk menyinkronkan kebijakan terkait pemberantasan kemiskinan, pembentukan badan khusus penanggulangan kemiskinan yang kuat menggabungkan penggunaan anggaran, pengelolaan pendataan kemiskinan riil, dan sumber daya manusia.
Serta perlunya pelibatan semua akses pendanaan secara kolaboratif baik lokal maupun global.
Diketahui, Presiden Joko Widodo menyebutkan, Indonesia masih memiliki pekerjaan besar yang belum selesai dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.
Jokowi mencatat masih ada 24,7 juta jiwa yang masuk kategori miskin, dan 9,91 juta di antaranya dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Jokowi menargetkan kemiskinan ekstrem ini bisa hilang pada 2024.
"Kita harapkan di 2024, untuk kemiskinan ekstrem ini kita bisa pada berada posisi 0," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2020).
Soal Kemiskinan Ekstrem Hilang pada 2024, Sandiaga Sebut Harus Realistis
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan, kemiskinan ekstrem bisa hilang pada 2024.
Jokowi mencatat masih ada 24,7 juta jiwa yang masuk kategori miskin, dan 9,91 juta di antaranya dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Merespon hal tersebut, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menilai target tersebut tidak realistis. Sebab, jangka waktu yang ditentukan terlalu singkat.
"Bagus lah menghapuskan kemiskinan, tapi ke nol persen, dari sekarang 9 persen dalam 3-4 tahun, walau kita optimis tapi kita harus realistis," ujar Sandiaga di Jakarta, Sabtu (7/3/2020), dikutip dari Kompas.com.
Menurutnya, untuk menghapuskan angka kemiskinan ekstrem perlu upaya yang lebih besar dari pemerintah.
Pasalnya, pada level ini lah kemiskinan lebih sulit diatasi.
"Harus dibidik dengan kebijakan pendidikan, kebijakan kesehatan, juga membangun kekuatan ekonomi keluarga," katanya.
Oleh karenanya, Sandi menekankan target pengentasan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen membutuhkan waktu yang lama.
"Kalau 2045 masih memungkinkan, karena masih ada 25 tahun," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut, Indonesia masih memiliki pekerjaan besar yang belum selesai dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.
Jokowi mencatat masih ada 24,7 juta jiwa yang masuk kategori miskin, dan 9,91 juta di antaranya dalam kategori kemiskinan ekstrem.