lihat foto
"Soal itu hak kami. Sesuai falsafah kerajaan kami.
Semua itu diatur oleh dewan pemangku adat," jelasnya.
Labok mengatakan, secara prinsip forum atau lembaga hanya untuk pemberdayaan, pelestarian, pengembangan dan perlindungan adat dan budaya setempat.
Apalagi, Kecamatan Muara Kaman adalah lokasi Kerajaan Kutai Mulawarman.
Baca: Pria Ini Berjalan Lebih dari 1,6 Km Sambil Bawa Kepala Istri, Dihampiri Malah Nyanyi Lagu Kebangsaan
Baca: Seorang Guru di NTT Paksa Muridnya Minum Air Kotor Bau Pesing, Sekolah Anggap Sebagai Hal Sepele
"Kami juga tidak pernah sindir siapa-siapa. Mungkin orang yang merasa dirugikan pun kami juga enggak tahu," tegas Labok.
Ia juga mengklaim bahwa lembaganya tidak memungkut biaya apapun dari anggota atau merugikan orang lain.
Apalagi berniat memerintah atau berkuasa.
Perkumpulannya murni memajukan adat dan kebudayaan yang ada di lokasi tersebut.
Baca: Penggerebekan PSK di Padang, Libatkan Anggota DPR Andre Rosiade Ternyata Pinjam Kamar Ajudannya
Baca: The Academy akan Berikan Penghormatan untuk Mendiang Kobe Bryant di Piala Oscar 2020
"Kami berdiri sendiri. Kami ingin angkat warisan adat dan budaya di Muara Kaman," terangnya.
Labok mengatakan sejak 1945 sudah tak ada raja yang berkuasa dan berdaulat di NKRI.
Karena itu, pihaknya memberi pengakuan kepada Indonesia.
Sejak berdiri, Kerajaan Kutai Mulawarman berhasil mengusahakan pembangunan museum Muara Kaman.
Museum itu memberi bukti jejak sejarah peradaban Kerajaan Mulawarman di Muara Kaman.
Baca: Bukan Ki Ageng Rangga Sasana, Inilah Nama Asli Petinggi Sunda Empire
Baca: Klaim Kekuasaan Seluruh Dunia, Sunda Empire Runtuh: Perdana Menteri hingga Kaisar Jadi Tersangka
(TribunnewsWiki.com/Saradita Oktavian/Kompas.com)
