lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Helmy Yahya diberhentikan sebagai Dirut TVRI oleh Dewas LPP TVRI.
Pemberitaan tersebut mulai menyebar di berbagai media sosial seperti Twitter mulai Kamia (16/1/2020) lalu.
Beberapa sumber mengatakan satu diantara penyebab Helmy diberhentikan sebagai Dirut TVRI adalah adanya perseteruan antara Helmy Yahya dan Dewan Pengawas.
Hak siar Liga Inggris juga disebut sebagai pemicu sang Dirut diberhentikan dari TVRI.
Tak hanya informasi mengenai pemecatan sang Dirut, beredar kabar bahwa karyawan TVRI juga menyegel ruangan Dewan Pengawas TVRI.
Hal tersebut dipicu lantaran pemecatan Helmy tersebut dianggap sebagai keputusan sepihak dari Dewan Pengawas.
Baca: TVRI Nasional
Baca: Hak Siar Liga Inggris Jadi Satu di Antara Penyebab Pemecatan, Helmy Yahya Akan Tempuh Jalur Hukum
Pembahasan Dewas TVRI dengan Komisi I DPR terkait pemecatan Helmy Yahya
Dikutip dari Tribunnews.com, pada Selasa (21/1/2020) Dewas TVRI menggelar rapat bersama Komisi I DPR RI untuk membahas tentang pemecatan Helmy Yahya.
Ketua Komisi 1 Abdul Kharis Almasyari mengatakan bahwa rapat digelar untuk mengetahui duduk permasalahan pemecatan tersebut.
"Rapat hari ini dilaksanakan dalam rangka mendapatkan penjelasan mengenai proses penyelesaian masalah pemberhentian dirut LPP TVRI,” kataAbdul Kharis Almasyari.
Sebelumnya Komisi 1 telah mendapatkan surat dari Dewas TVRI yakni surat dengan Nomor: 256/Dewas/TVRI/2019 tertanggal 31 Desember 2019 perihal Laporan Dewas LPP TVRI (Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas Dewas LPP TVRI).
Lalu surat Keputusan (SK) Dewas LPP TVRI Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020, tentang Pemberhentian Saudara Helmy Yahya Sebagai Dirut LPP TVRI Periode 2017-2022.
Dalam rapat, Ketua Dewas TVRI Arief Hidayat Thamrin mengatakan pihaknya memiliki kewenangan untuk memecat Helmy Yahya.
"Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI, Pasal 7 huruf d menyatakan bahwa Dewas mempunyai tugas mengangkat dan memberhentikan dewan direksi," katanya.
Arief mengatakan kronologi pemecatan tersebut cukup panjang dan diawali dengan adanya peristiwa keterlambatan pembayaran honor SKK karyawan.
"Kronologi cukup panjang. Ada 15 kronologi kami sampaikan. Awal sekali kenapa terjadi hal ini adalah adanya keterlambatan honor SKK karyawan pada Desember 2018. Inilah pangkal awalnya,” jelas Arief.
Keterlambatan yang dimaksud tersebut kemudian memicu protes karyawan.
Dalam aksi protes yang dilakukan, menurut Arief, paran karyawan menghentikan siaran pada 10 Januari 2019.
Akibat permasalahan tersebut Dewas kemudian melayangkan surat teguran kepada jajaran direksi.
Bahakan diakui oleh Arief, surat teguran tersebut telah diberikan sebanyak dua kali.
