Terbukti Terima 'Uang Ikhlas' dari Seleksi Kemenag Jatim, Romahurmuziy Divonis Penjara 2 Tahun

Romahurmuziy terbukti menerima suap terkait kasus jual-beli jabatan di Kemenag. Sang mantan ketum PPP tersebut divonis 2 tahun penjara.


zoom-inlihat foto
romahurmuziy-vonis-2-tahun-penjara.jpg
TRIBUNNEWS.COM/Ilham Rian Pratama
Romahurmuziy terbukti menerima suap terkait kasus jual-beli jabatan di Kemenag. Sang mantan ketum PPP tersebut divonis 2 tahun penjara dalam sidang yang digelar di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (6/1/2020).


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Jumat (15/3/2019) lalu, mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy terjaring OTT oleh KPK.

Penangkapan tersebut dikarenakan Romahurmuziy diduga terkait kasus jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

Sebelumnya, Romahurmuziy dituntut pidana 4 tahun penjara juga dikenai denda sebanyak Rp. 250 juta subsider 5 bulan kurungan.

Tuntutan tersebut diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (6/1/2020).

Terdakwa kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama yang juga mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy menjalani sidang eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (23/9/2019).
Terdakwa kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama yang juga mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy menjalani sidang eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (23/9/2019). (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Baca: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Baca: Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Divonis 2 tahun penjara

Senin, (20/1/2020) Romahurmuziy divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan.

Vonis tersebut disampaika oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Dikutip dari Kompas.com, vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yang telah dijelasakan sebelumnya.

Menurut hakim hal yang memberatkan adalah perbuatan Romahurmuziy tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Sementara hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, dan telah mengembalikan uang yang diterimanya sebesar Rp 250 juta.

Uang Rp 250 juta diakui telah dikembalikan melalui salah satu pengurus PPP Jawa Timur, Norman Zein Nahdi, namun alasan tersebut tidak bisa dibenarkan.

"Seharusnya terdakwa berkewajiban untuk melaporkan penerimaan uang tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi," kata hakim.

Tak hanya itu, Romahurmuziy juga dianggap terbukti menerima Rp 50 juta dari mantan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi.

Terkait uang Rp 41,4 juta dari Muafaq, majelis berpendapat bahwa uang tersebut diberikan tanpa sepengetahuan Romahurmuziy.

Selain itu, Romahurmuziy juga dikatakan tidak menikmati uang tersebut sehingga majelis hakim tidak mewajibkan adanya pembayaran uang pengganti.

Hakim menyebutkan, pemberian dari Haris sebesar Rp 255 juta dan Muafaq sebesar Rp 50 juta dimaksudkan agar Romahurmuziy bisa memengaruhi proses seleksi jabatan yang diikuti keduanya di lingkungan Kemenag.

Haris saat itu mendaftar seleksi sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur namun terkendala karena pernah terkena sanksi disiplin kepegawaian.

Sementara, Muafaq ingin mendapatkan promosi jabatan sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

Romy dianggap hakim terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Serta melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.







KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved