lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan keterangan terkait dugaan kasus korupsi yang terjadi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).
Mahfud MD juga membenarkan adanya dugaan korupsi di tubuh PT Asabri.
Namun, Mahfud membantah tudingan adanya pejabat negara dalam korupsi PT Asabri.
“Memang di sana (Asabri) sudah terjadi dugaan kuat terjadinya korupsi, dan itu hampir sama dengan Jiwasraya,” kata Mahfud MD seperti dikutip dari pemberitaan Kompas TV, Senin (13/1/2020).
Mahfud MD mengatakan, dirinya telah melakukan pengecekan terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan korupsi di Asabri ada dan besar.
Baca: Tidak Hanya Jiwasraya dan Asabri, Ini Deretan Asuransi di Indonesia yang Pernah Terseret Kasus
Baca: Deretan Fakta Terbaru Kasus Jiwasraya, Laba Semu sejak 2006 hingga Investasi di Saham Gorengan
Dilansir oleh Kompas.com, Mahfud MD mengungkapkan jika modus korupsi yang terjadi di PT Asabri (Persero) memiliki kesamaan dengan yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
"Tapi sekarang sedang divalidasi oleh institusi lain. BPK yang minta (validasi) karena polanya sama dengan Jiwasraya. Modus operandinya sama," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).
Bahkan, Mahfud MD juga mengatakan kemungkinan orang-orang yang terlibat dengan dugaan korupsi di PT Asabri sama dengan di Jiwasraya.
"Bahkan mungkin ada beberapa orang yang sama. Tapi nanti lah yang penting itu dibongkar (dulu)," lanjut Mahfud MD.
Lebih lanjut, Mahfud MD menerangkan jika kasus tersebut terbukti ada, nantinya akan ditentukan jalur hukumnya akan dibawa kemana dan siapa saja yang telah melakukan tindakan tersebut.
Pihaknya juga akan bertindak proporsional dalam menangani kasus tersebut apabila memang kasusnya terbukti sudah ada.
Apalagi jalur-jalur hukum yang akan diambil itu sudah diatur oleh undang-undang (UU).
Baca: Callista Wijaya Sedih, Sebulan Ikut Jiwasraya Uang Rp1,5 M Tak Bisa Ditarik, Ngadu ke Erick Thohir
Baca: Cerita Bos Samsung Indonesia, Lee Kang Hyun, Uangnya Macet di Jiwasraya Rp 8,2 Miliar
"Mungkin nanti pengadilannya koneksitas karena ada TNI aktif, ada sipil, perusahaan swastanya juga. Nanti lah itu jalurnya, yang penting kita pastikan dulu bahwa itu ada atau tidak," kata Mahfud MD.
Sebelumnya, Mahfud menyebutkan bahwa terdapat isu korupsi di asuransi yang diperuntukkan bagi anggota TNI itu.
Dikutip dari Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan skandal di PT Asabri tidak kalah fantastis dibandingkan dengan skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan kerugian keuangan negara hingga puluhan triliuan rupiah.
"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jumat (10/1/2020).
Mahfud MD mengungkapkan jika sebelumnya juga pernah terjadi adanya tindak pidana korupsi di tubuh Asabri.
Itu terjadi ketika dirinya menjabat Menteri Pertahanan di era Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Saat itu, penemuan tindak pidana korupsi di Asabri langsung berakhir ke proses hukum.
Baca: Pasukan TNI di Perairan Natuna Diperkuat, Mahfud MD Tegaskan Tidak Ada Perang dengan China
Baca: Kemenlu Katakan KBRI Manila Siap Bantu Evakuasi WNI Terdampak Erupsi Gunung Taal Filipina
Merespon dugaan korupsi di tubuh Asabri, Mahfud akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membahas masalah dugaan korupsi ini.
"Karena itu milik negara dan jumlahnya besar (dugaan korupsi), maka dalam waktu tidak lama saya akan undang Bu Sri Mulyani, sebagai penyedia dana negara dan Bapak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, karena itu masuk BUMN, Asabri itu," ujar Mahfud.
Terkait hal ini, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku belum bisa banyak berbicara atas kasus dugaan korupsi di tubuh Asabri sebagaimana disampaikan oleh Mahfud MD.
“Saya belum siap bicara soal Asabri karena belum tahu,” ujar Erick di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (10/1/2020).
Erick menjelaskan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI belum mengeluarkan hasil audit terkait Asabri.
Atas dasar itu, dia belum bisa banyak berkomentar mengenai masalah yang membelit Asabri. “BPK sudah keluarkan audit untuk Jiwasraya, kalau Asabri belum ada,” kata Erick.
Sebagai informasi, saham-saham milik PT Asabri mengalami penurunan sepanjang 2019.
Bahkan, penurunan harga saham di portofolio milik Asabri terjadi sekitar 90 persen.
Misalnya, harga saham PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) yang terkoreksi 95,79 persen di 2019 lalu ke level Rp 326.
Lalu, saham PT SMR Utama Tbk (SMRU) yang turun sebesar 92,31 persen ke angka Rp 50.
Di saham tersebut, Asabri memiliki kepemilikan saham sebanyak 6,61 persen.
Sebelum Asabri, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) juga menjadi sorotan atas dugaan atas korupsi.
Diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan sebanyak dua kali dalam kurun waktu 2010-2019 terhadap PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Terkait hal tersebut, Kejaksaan Agung mengaku sudah mengantongi identitas terduga pelaku dalam kasus dugaaan korupsi perusahaan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
(Tribunnewswiki.com/Ami Heppy, Kompas.com)
