lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Persoalan banjir Jakarta yang melanda pada 2020 ini memnimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak.
Beberapa waktu lalu diberitakan bahwa ada silang pendapat mengenai naturalisasi.
Namun Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah berbeda pendapat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai banjir Jakarta.
Baca: Joker Versi Jared Leto Dipastikan Tidak akan Muncul di Film Birds of Prey
Baca: Daftar Musisi yang akan Tampil di Coachella, Mulai dari Travis Scott, Rich Brian hingga BIGBANG
Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu (4/1/2020), ia mengatakan konsep normalisasi yang dilakukan Pemprov DKI bersama pemerintah pusat sebelum 2017 sedianya sama dengan naturalisasi sungai yang digagas Anies.
"Sama saja, enggak ada pro-kontra. Mau naturalisasi (atau yang lain).
Dengerin Pak Nirwono Joga dan Pak Yayat Supriatna, mau naturalisasi atau normalisasi pasti butuh melebarkan sungainya," ujar Basuki usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Menurut Basuki, pendapat yang disanpaikannya mungkin diartikan berbeda.
"Menurut saya apa yang saya sampaikan, enggak ada apa-apa kan. Cuma beliau (Anies) saja mungkin yang mengintepretasikan (berbeda).
Buat saya enggak ada masalah (normalisasi atau naturalisasi)," kata Basuki.
Baca: Anggaran Penanggulangan Banjir DKI Diduga Dipangkas Demi Formula E 2020?
Baca: Banjir Jakarta, Anies Baswedan : Anak-anak Senang Tuh, Mereka Berenang
Program normalisasi diakhiri dengan membuat turap beton di samping setelah memperlebar dan memperdalam sungai.
Sementara itu, naturalisasi diakhiri dengan menanami tumbuhan di pinggi setelah mengeruk dan memperlebar sungai.
"Iya. (intinya) pelebarannya ya kan. Kalau beliau (Anies) sampaikan naturalisasi kayak ada tanaman gitu kan,
itu desainnya enggak beton (seperti normalisasi. Cuma ditutup gebalan rumput," kata Basuki.
Baca: Mochamad Basuki Hadimuljono
Baca: Luhut Binsar Pandjaitan
Di sisi lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan membantah juga adanya silang pendapat antara Menteri PUPR dan Gubernur DKI Jakarta.
Hal itu disampaikan Luhut menanggapi pernyataan Basuki dan Anies yang berbeda dalam menagani banjir di Jabodetabek dalam suatu wawancara.
"Bukan silang pendapat, tadi Pak Basuki jelasin juga di kantor tetapi sudah sepakat mereka saya dengar," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1/2019).
Baca: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Baca: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
"Enggak ada yang berseberangan kok. Saya kira pikirannya Pak Basuki benar, enggak ada yang salah.
Pak Gubernur juga oke. Saya kira jangan ditubruk-tubrukkanlah ya," kata dia.
Luhut mengatakan, bagaimanapun juga sungai-sungai di Jakarta harus dibersihkan agar bisa menampung debit air yang besar untuk segera dialirkan ke laut.
Baca: Natasha Liu Bordizzo
Baca: Banjir Jabodetabek, Satu Keluarga Tewas Kena Asap Genset, 2 Kampung di Bogor Ditinggal Warga
Selain itu, untuk mencegah banjir, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor.
Kedua bendungan itu diharapkan dapat menampung air di wilayah hulu sehingga tak langsung mengalir ke Jakarta.
"Lalu juga bagaimana air itu supaya bisa dipompa ke laut. Dipercepat, bukan hanya melalui sungai itu saja, itu saja kan. Endak ada masalah," ucap Luhut.
Baca: Jawab Anies Baswedan, Ridwan Kamil Beberkan Progres Pembangunan Waduk Ciawi dan Bendungan Sukamahi
Baca: Waduk Gajah Mungkur
Sebelumnya Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa 17 km dari 33 km kali Ciliwung belum dinormalisasi.
Dampak yang terlihat akibat tidak dilanjutkannya program normalisasi sungai Ciliwung membuat sejumlah wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya kebanjiran.
Sungai yang terjamin bebas dari luapan banjir baru sepanjang 16 km, menurut Basuki.
Hal tersebut diungkapkannya setelah meninjau lokasi banjir di kawasan Jakarta dan sekitarnya pada Rabu (1/1/2020).
"Mohon maaf, Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 km," kata Basuki seperti dikutip Kompas.com (1/1/2020).
Sementara itu, berbeda dengan Basuki, Anies berpendapat bahwa banjir kali ini terjadi bukan karena perkara sudah dinormalisasi atau belum.
"Yang terkena banjir itu di berbagai wilayah.
Jadi ini bukan sekadar soal yang belum kena normalisasi saja, nyatanya yang sudah ada normalisasi juga terkena banjir," kata Anies
Adapun daerah yang sudah dilakukan normalisasi yakni Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.
Ia mengatakan, banjir Jakarta dapat diselesaikan dengan cara pengendalian air di daerah hulu.
Pengendalian air tersebut dengan membangun kolam retensi seperti dam, waduk, dan embung.
Hal itu bertujuan untuk pengontrolan, pengendalian volume air yang bergerak ke arah hilir.
(TribunnewsWiki.com/Saradita/Kompas.com)
