Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah salah satu kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Istilah "Pekerjaan Umum" yang kemudian dipakai dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda Openbare Werken yang pada zaman Hindia Belanda disebut Waterstaat swerken.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dulunya bernama Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah pada 1999 hingga 2000.

Kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2000 hingga 2004 bernama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Sebagai sebuah lembaga negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengalami perkembangan hingga kini dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipimpin oleh seorang Menteri PUPR.

Segenap orang yang bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memaknai tanggal bersejarah 3 Desember.

Tanggal tersebut adalah hari di mana terjadi peristiwa bersejarah yaitu gugurnya tujuh orang karyawan yang berjuang mempertahankan markas Departemen PU di Kota Bandung yang dikenal sebagai "Gedung Sate".

Peristiwa di tanggal ini kemudian dikenang dan diperingati sebagai "Hari Kebaktian Pekerjaan Umum".

Gedung V & W ini dahulu pada masanya pernah dipertahankan mati-matian oleh para pemuda/ pegawai Departemen PU.

Hal tersebut dilakukan karena gedung tersebut pada waktu itu dipergunakan sebagai kantor Pusat Departemen.

Pasca Proklamasi

Setelah proklamasi kemerdekaan, para pemuda pegawai Departemen Pekerjaan Umum tidak mau ketinggalan dengan pemuda-pemuda lainnya di kota Bandung.

Mereka mempersiapkan diri dalam menghadapi kemungkinan yang akan dapat mengganggu kemerdekaan yang telah diproklamasikan.

Para pemuda ini kemudian dihimpun dalam suatu gerakan yang teratur dalam bentuk organisasi dengan nama gerakan Pemuda PU.

Pada akhirnya, Gedung Sate, telah berhasil diambil alih oleh gerakan pemuda PU dari tangan Jepang.

Setelah berhasil diambil alih, tugas mereka selanjutnya adalah mempertahankan dan memelihara apa yang telah diambil alih.

Untuk dapat menyusun pertahanan yang kompak, gerakan pemuda ini lalu membentuk suatu seksi pertahanan yang dipersenjatai seperti granat, beberapa pucuk bedil dan senjata api lainnya hasil rampasan dari tentara Jepang.

Pada mulanya, gerakan pemuda ini hanya menghadapi satu kekuatan lawan, tentara Jepang.

Namun menjelang akhir bulan September 1945, telah berdatangan tentara Sekutu yang mengaku ditugaskan untuk menjaga keamanan dan menyelesaikan tawanan perang akibat kalahnya Jepang terhadap Sekutu.

Sumpah Setia

Pada tanggal 4 Oktober 1945, kota Bandung dimasuki tentara Sekutu yang di ikuti oleh serdadu Belanda dan NICA.

Sejak saat itu suasana kota Bandung menjadi semakin tidak aman

Sejak itu pula gerakan pemuda pejuang harus berhadapan dengan tentara Jepang dan tentara Sekutu, Belanda dan NICA.

Dengan semakin gawatnya situasi pada waktu itu, para pegawai dari Kantor Pusat Dep. PU dibawah pimpinan Menteri Muda Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Ir Pangeran Noor pada tanggal 20 Oktober telah mengangkat Sumpah Setia Kepada Pernerintah Republik Indonesia.

Hampir setiap hari kantor Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum dikacau oleh tentara Sekutu/Belanda/NICA, akibatnya para pegawai tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan tenang.

Oleh karena itu, pada mulanya semua pegawai Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum diperkenankan untuk tidak masuk kantor selama situasi belum aman.

Kecuali para pegawai yang memang diserahi barang-barang milik negara yang ada di dalamnya.

Tugas yang berat ini mereka terima sebagi suatu kewajiban yang mulia yang akan dilaksanakan dengan taruhan jiwa dan raga.

Pada tanggal 24 Nopernber 1945, dibagian utara kota, meletus suatu pertempuran yang hebat.

Penduduk sekitarnya banyak yang mengungsi ke kota lain yang keadaannya masih aman.

Waktu itu Gedung Sate dipertahankan oleh Gerakan Pemuda PU yang diperkuat oleh satu Pasukan Badan Perjoangan yang terdiri lebih kurang 40 orang dengan persenjataan yang agak lengkap.

Tetapi, bantuan yang diberikan itu tidak lama, karena pada tanggal 29 Nopember 1945, pasukan tersebut lalu ditarik dari Markas Pertahanan Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum.

Tanggal 3 Desember 1945, jam I 1.00 pagi, waktu itu kantor Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum di Jl. Diponegoro 22 Bandung yang dikenal dengan Gedung Sate itu hanya dipertahankan oleh 21 orang.

Tiba-tiba datang menyerbukan sepasukan tentara Sekutu/Belanda dengan persenjataan yang berat dan modern.

Walaupun demikian petugas yang mempertahankan Gedung Sate ini tak mau menyerah begitu saja.

Mereka mengadakan perlawanan mati-matian dengan segala kekuatan yang dimiliki.

Mereka dikepung rapat dan diserang dari segala penjuru.

Pertempuran yang dahsyat itu memang tidak seimbang.

Pertempuran ini baru berakhir pada pukul 14.00 WIB.

Dalam pertempuran tersebut diketahui dari 21 orang pemuda 7 diantaranya hilang.

Satu orang luka-luka berat dan beberapa orang lainnya luka-luka ringan.

Setelah dilakukan penelitian ternyata para pemuda yang hilang itu diketahui bernama : Didi Hardianto Kamarga, Muchtaruddin, Soehodo, Rio Soesilo, Soebengat, Ranu dan Soerjono.

Semula memang belum diketahui dengan pasti, dimana jenazah dari ketujuh orang pemuda ini berada.

Baru pada bulan Agustus 1952 oleh beberapa bekas kawan seperjuangan mereka dicarinya di sekitar Gedung Sate, dan hasilnya hanya ditemukan empat jenazah yang sudah berupa kerangka.

Keempat kerangka para suhada ini kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung.

Sebagai penghargaan atas jasa-jasa dari tiga orang lainnya yang kerangkanya belum ditemukan telah dibuatkan 2 tanda peringatan.

Satu dipasang di dalam Gedung Sate dan lainnya berwujud sebuah Batu Alam yang besar ditandai dengan tulisan nama-nama ketujuh orang pahlawan tersebut yang ditempatkan di belakang halaman Gedung Sate.

Sebelummya, yakni pada tanggal 3 Desember 1951 oleh Menteri Pekerjaan Umum pada waktu itu, Ir. Ukar Bratakusuma, ketujuh pemuda pahlawan tersebut dinyatakan dan dihormati sebagai "Pemuda yang Berjasa" dan tanda penghargaan itu telah pula disampaikan pada para keluarga mereka yang ditinggalkan

Hari Bakti

Satu hari menjelang genap Dwi Windu Usia peristiwa 3 Desember 1945 tepatnya tanggal 2 Desember 1961, Menteri Pertama Ir. H. Djuanda (almarhum) telah memberi "Pernyataan Penghargaan" tertulis kepada mereka para pemuda pegawai yang gugur pada tanggal 3 Desember 1945 dalam mempertahankan Gedung yang pertama dari Depertemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, di Jl. Diponegoro Nomor 22 Bandung.

Peristiwa 3 Desember 1945 ini telah tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa, dan sejarah perkembangan Pekerjaan Umum pada khususnya.

Peristiwa ini telah mempersembahkan "Sapta Taruna Kesatrianya" keharibaan Ibu Pertiwi.

Tanggal ini juga melahirkan suatu korps Pemuda/Pegawai Pekerjaan Umum yang mempunyai kesadaran sosial, jiwa kesatuan (Corp-geest), rasa kesetiakawanan (Solidaritas) serta kebanggaan akan tugasnya sebagai abdi masyarakat, khususnya dalam bidang pekerjaan umum.

Peristiwa 3 Desember 1945 akan terus dikenang dan diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum. Saat ini para pegawai Departemen Pekerjaan Umum terus berjuang untuk melanjutkan pengabdian mereka terhadap nusa dan bangsa.

Perjuangan para generasi penerus ini telah diwujudkan dalam pengabdian terhadap negara untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan kegiatan pembangunan yang saat ini sedang giat dilaksanakan. [1]

Berikut adalah visi dan misi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019:

VISI:

 "TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

MISI: 

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat. [2]

Berikut adalah tugas dan fungsi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan  fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan infrastruktur, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah;
6. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perrrmahan rakyat;
9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. [3]

Berikut adalah motto dan lambang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

A. Makna Logo

Logo secara keseluruhan menggambarkan peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

B. Warna

1. Warna Dasar Lambang adalah Kuning (kuning Kunyit) memiliki makna lambang keagungan, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemakmuran, menggambarkan bahwa dalam mengemban fungsi dan peranan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diabadikan dalam rasa puji syukur terhadap Keagungan Tuhan Yang Maha Esa.

2. Warna Biru kehitam-hitaman mengandung arti Keadilan Sosial, Keteguhan hati, Kesetiaan pada tugas dan Ketegasan bertindak. 

C. Arti Simbolis

1. Baling-Baling

• Menggambarkan "DINAMIKA".
• Berdaun 3 yang merupakan segitiga berdiri tegak lurus menggambarkan "STABILITAS".
• Secara keseluruhan menggambarkan "DINAMIKA YANG STABIL" dan "STABILITAS YANG DINAMIS".

2. Bagian Daun Baling-Baling Yang Mengarah Keatas

• Melambangkan "PENCIPTAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN".

3. Bagian Lengkungnya Dari Daun Baling-Baling

• Memberikan perlindungan untuk ruang kerja dan tempat tinggal bagi manusia.

4. Bagian Daun Baling-Baling Yang Mengarah Ke Kiri Dengan Bagian Lengkungnya Yang Telungkup

• Menggambarkan penguasaan bumi dan alam dan pengusahaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
• Garis Horizontal: bentang jalan jembatan di atas sungai sebagai usaha untuk pembukaan dan pembinaan daerah.

5. Bagian Daun Baling-Baling Yang Mengarah Ke Kanan Dengan Bagian Lengkungnya Yang Terlentang

• Menggambarkan usaha pengendalian dan penyaluran untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
• Garis Horizontal: Menggambarkan penampang dari saluran air

6.Baling-Baling Dengan 3 Daun Ini Menggambarkan

• Tiga unsur kekaryaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu: Tirta, Wisma (Cipta), dan Marga.
• Trilogi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Bekerja Keras, Bergerak Cepat, dan Bertindak Tepat. [4]

Berikut adalah organisasi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

1. Sekretariat Jenderal
2. Inspektorat Jenderal
3. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
4. Direktorat Jenderal Bina Marga
5. Direktorat Jenderal Cipta Karya
6. Direktorat Jenderal Jenderal Penyediaan Perumahan
7. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
8. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
9. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
10. Badan Penelitian dan Pengembangan
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
12. Badan Pengatur Jalan Tol
13. Badan Peningaktan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

--

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Dinar Fitra Maghiszha)