“Kemarin waktu rapat terbatas sudah diputuskan oleh pak presiden bahwa nanti yang mengoordinasi adalah pak Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto,” ujar Muhadjir seperti dilansir oleh Surya.co.id.
Ia menjelaskan pemberian kartu Pra Kerja kepada para pengantin baru ini masuk kedalam program sertifikasi nikah.
Setelah calon pengantin menyelesaikan bimbingan nikah selama tiga bulan, mereka yang tidak mempunyai sumber penghasilan diperkenankan mengikuti pelatihan lanjutan alias pra kerja.
“Jadi Kartu Pra Kerja ini bukan kartu yang dibagikan kepada para penganggur," lanjutnya.
Selain pelatihan pra kerja, pengantin baru yang memilih membuka usaha sendiri ketimbang bekerja juga dimudahkan untuk memperoleh kredit usaha rakyat (KUR).
Cara mendapatkan kartu Pra Kerja
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah sebut ada delapan cara untuk bisa mendapatkan kartu Pra Kerja.
"Jadi desain kartu Pra Kerja tidak dicetak secara fisik, namun digital," ucap Ida saat menghadiri rapat dengan komisi IX DPR di Gedung DPR,Jakarta, Rabu (20/11/2019).
1. Calon peserta harus mendaftarkan diri melalui kemenaker.go.id.
"Prinsip first in first serves. Artinya yang lebih dulu mendaftar akan dapat mengikuti pelatihan vokasi lebih awal dibandingkan yang mendaftar belakangan," ucap Ida seperti dikutip dari Kompas.com.
Bagi para pencari kerja yang ingin mendapatkan Kartu Pra Kerja, bisa mendaftar melalui situs Kemnaker.
Klik di sini.
2. Proses seleksi secara online
Pemerintah akan melakukan proses seleksi secara online.
Hasilnya pun akan diumumkan melalui situs Kemenaker.
Baca: 13 Kementerian Ini Masih Buka Pendaftaran CPNS hingga Desember 2019, Apa Saja?
Baca: Jawab Permintaan Maaf Pemain Singapura, Egy Maulana Vikri Jadi Sorotan Media Asing
3. Peserta yang lulus akan memilih lembaga pelatihan
Kalau calon peserta lulus seleksi, mereka perlu memilih lembaga pelatihan vokasi melalui website atau aplikasi.
4. Peserta mngikuti pelatihan
Peserta nantinya akan mengikuti pelatihan sesuai pilihan mereka, baik secara tatap muka maupun daring.
Biaya pelatihan berkisar Rp 3 juta hingga Rp 7 juta akan ditanggung pemerintah.
