lihat foto
Saat Pilpres 2004 tersebut, pasangan SBY-JK mengalahkan Megawati sebagai petahana yang berpasangan dengan tokoh Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi.
Solusi untuk Demokrat agar menguatkan posisi di pemerintahan
Baca: Partai Demokrat
Menurut Adi, Demokrat harus menegaskan posisinya kembali supaya raihan suara partai tersebut kembali naik.
Pasalnya suara Demokrat pada Pemilu 2019 hanya 7,77 persen atau menduduki peringkat tujuh.
Menurut Adi, SBY harus menjadi oposisi yang kritis bagi pemerintah agar suara Demokrat menjadi naik.
Jika SBY dan Demokrat menjadi oposisi yang kritis maka kondisi tersebut akan membuat Demokrat kembali kuat.
Sehingga nantinya akan memudahkan jalan bagi sang putra sulung, AHY menjadi capres pada tahun 2024.
"Demokrat bisa bermitra dengan PKS dan mungkin PAN dari luar pemerintah. Jika memilih oposisi, ada dampak positif bagi Demokrat untuk bisa menampung aspirasi masyarakat sekaligus mendapatkan suara pemilih untuk 2024," ucap Adi.
Tanggapan Ibas
Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas ikut berkomentar terkait proses pemilihan menteri pada Kabinet Kerja Jilid II Presiden Joko Widodo.
Ibas mengatakan, Partai Demokrat hanya bisa menonton dan melihat proses pemilihan anggota Kabinet Kerja Jilid II.
"Kami menyerahkan penuh karena ini kan hak prerogatif presiden," ucap Ibas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).
"Tentu Partai Demokrat tidak dapat menilai lebih lanjut. Kami hanya memberi apresiasi, kami hanya menonton dan melihat," kata Ibas.
Ibas berharap, orang-orang yang terpilih menjadi menteri adalah orang yang berkompeten dan sesuai dengan visi dan misi Joko Widodo-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan.
"Semoga orang-orang yang dipilih adalah orang-orang kompeten yang sesuai visi misi Pak Presiden, dan tentu bisa membawa kemajuan terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan," ujarnya.
Ibas mengatakan, partainya akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi dan tetap mengkritisi jika ada program dan kebijakan pemerintah yang belum sesuai dengan aspirasi rakyat.
"Kami akan berlaku kritis ketika program atau kebijakan itu mungkin dirasakan belum sesuai dengan masyarakat.
Yang penting negara adil adil dan sejahtera. Demokrat yang penting, yang sudah baik dilanjutkan yang belum baik diperbaiki," tuturnya.
Selanjutnya, Ibas mengatakan, Partai Demokrat belum menyampaikan sikap resmi partai apakah di dalam atau di luar pemerintah.
Menurut Ibas, akan ada waktu untuk menyampaikan sikap resmi partai.
"Saya tidak dalam konteks menentukan posisi. Saat ini kita akan mendengarkan lebih lanjut nanti pandangan dari Partai Demokrat," kata Ibas.
(TRIBUNNEWSWIKI/KOMPAS/TRIBUNJABAR/ Magi)
