lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Kabinet Indonesia Maju masa kepemimpinan Jokowi dan Ma'ruf Amin periode 2019-2024 telah resmi diperkenalkan ke publik pada Rabu (23/10/2019).
Sebelumnya pada 21-22 Oktober 2019 lalu beberapa tokoh telah datang memenuhi panggilan Jokowi di Istana Negara.
Sejak saat itu masyarakat mulai memprediksi siapa tokoh yang akan menjadi menteri dalam kabinet.
Satu diantaranya adalah putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau biasa disapa AHY.
AHY digadang-gadang menjadi satu dari menteri muda yang akan menempati pos Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Namun pada perkenalan menteri pada publik dan pelantikan pada Rabu (23/10/2019) pagi ini, Menpora diisi oleh Jainuddin Ali.
Baca: Mayor Inf. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc.,MPA,
Baca: Susilo Bambang Yudhoyono
Dikutip Tribunnewswiki dari Kompas.com, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, AHY bahkan tercantum dalam bocoran nama-nama calon menteri Jokowi dan Maruf Amin.
Daftar nama tersebut bahkan telah beredar luas di dunia maya sebelum Jokowi dan Maruf Amin dilantik menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode 2019-2024.
Nama AHY sebelumnya juga disebut oleh Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan sebagai kader Demokrat yang akan ditawarkan kepada Jokowi untuk menjadi menteri.
"Jadi saya membayangkan tadi dia (Jokowi) sudah punya nama (menteri). Mungkin kalau dia butuh anak-anak muda yang kalau soal kecepatan ya saya tidak ragu untuk menyebut nama Mas AHY sebagai tokoh muda yang tampil itu," kata Hinca usai menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Demokrat tak dapat kursi karena hubungan kurang harmonis antara Megawati dengan SBY
Dilansir dari Tribun Jabar, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, peluang Partai Demokrat mendapatkan jatah kursi menteri dari pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin sangat tipis.
Adi menilai sudah ada upaya dari SBY untuk menjalin komunikasi dengan bertemu Jokowi pada Kamis 10 Oktober 2019 lalu.
Namun, menurut Adi, Demokrat tetap punya ganjalan.
Ganjalan tersebut adalah kemungkinan tidak adanya restu dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri yang selama ini disinyalir punya hubungan kurang harmonis dengan SBY.
"Hubungan SBY dan Megawati tidak pernah harmonis. Kedua tokoh ini sulit untuk disatukan sehingga ini mungkin menjadi ganjalan bagi Demokrat untuk mendapatkan jatah menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf," ujar Adi saat dihubungi Tribun Jabar, Selasa (22/10/2019).
Baca: Megawati Soekarnoputri
Baca: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Awal konflik berawal dari niat SBY maju Pilpres 2004
Awal konflik keduanya mulai muncul ketika Megawati menjabat sebagai presiden, sementara itu SBY menjabat sebagai Menko Polhukam.
Singkat cerita, SBY mundur sebagai menteri dan kemudian mendeklarasikan Partai Demokrat.
Kemudain SBY maju sebagai capres bersama Jusuf Kalla dan memenangi Pilpres 2004.
Saat Pilpres 2004 tersebut, pasangan SBY-JK mengalahkan Megawati sebagai petahana yang berpasangan dengan tokoh Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi.
Solusi untuk Demokrat agar menguatkan posisi di pemerintahan
Baca: Partai Demokrat
Menurut Adi, Demokrat harus menegaskan posisinya kembali supaya raihan suara partai tersebut kembali naik.
Pasalnya suara Demokrat pada Pemilu 2019 hanya 7,77 persen atau menduduki peringkat tujuh.
Menurut Adi, SBY harus menjadi oposisi yang kritis bagi pemerintah agar suara Demokrat menjadi naik.
Jika SBY dan Demokrat menjadi oposisi yang kritis maka kondisi tersebut akan membuat Demokrat kembali kuat.
Sehingga nantinya akan memudahkan jalan bagi sang putra sulung, AHY menjadi capres pada tahun 2024.
"Demokrat bisa bermitra dengan PKS dan mungkin PAN dari luar pemerintah. Jika memilih oposisi, ada dampak positif bagi Demokrat untuk bisa menampung aspirasi masyarakat sekaligus mendapatkan suara pemilih untuk 2024," ucap Adi.
Tanggapan Ibas
Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas ikut berkomentar terkait proses pemilihan menteri pada Kabinet Kerja Jilid II Presiden Joko Widodo.
Ibas mengatakan, Partai Demokrat hanya bisa menonton dan melihat proses pemilihan anggota Kabinet Kerja Jilid II.
"Kami menyerahkan penuh karena ini kan hak prerogatif presiden," ucap Ibas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).
"Tentu Partai Demokrat tidak dapat menilai lebih lanjut. Kami hanya memberi apresiasi, kami hanya menonton dan melihat," kata Ibas.
Ibas berharap, orang-orang yang terpilih menjadi menteri adalah orang yang berkompeten dan sesuai dengan visi dan misi Joko Widodo-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan.
"Semoga orang-orang yang dipilih adalah orang-orang kompeten yang sesuai visi misi Pak Presiden, dan tentu bisa membawa kemajuan terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan," ujarnya.
Ibas mengatakan, partainya akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi dan tetap mengkritisi jika ada program dan kebijakan pemerintah yang belum sesuai dengan aspirasi rakyat.
"Kami akan berlaku kritis ketika program atau kebijakan itu mungkin dirasakan belum sesuai dengan masyarakat.
Yang penting negara adil adil dan sejahtera. Demokrat yang penting, yang sudah baik dilanjutkan yang belum baik diperbaiki," tuturnya.
Selanjutnya, Ibas mengatakan, Partai Demokrat belum menyampaikan sikap resmi partai apakah di dalam atau di luar pemerintah.
Menurut Ibas, akan ada waktu untuk menyampaikan sikap resmi partai.
"Saya tidak dalam konteks menentukan posisi. Saat ini kita akan mendengarkan lebih lanjut nanti pandangan dari Partai Demokrat," kata Ibas.
(TRIBUNNEWSWIKI/KOMPAS/TRIBUNJABAR/ Magi)
