lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, Presiden Joko Widodo mengaku tidak mempermasalahkan rencana demonstrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi seusai menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019).
"Lho namanya demo, dijamin konstitusi," ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan sambil tersenyum, seperti dilansir oleh Kompas.com.
Baca: Jelang Pelantikan Presiden, Inilah Para Pengusaha yang Diisukan Masuk Kabinet Jokowi II
Baca: Jelang Pelantikan Presiden, Aparat Siap Beri Pengamanan Ketat, Tak Boleh Ada Unjuk Rasa
Pernyataan bahwa demonstrasi tidak dilarang bahkan diucapkan Joko Widodo sampai dua kali.
Kendati tidak dilarang, saat disinggung oleh media ihwal larangan dari pihak kepolisian, Jokowi berujar untuk menanyakan hal tersebut pada kapolri.
Ketua MPR, Bambang Soesatyo yang berada di samping Jokowi turut menimpali.
Menurutnya, acara pelantikan yang akan diselenggarakan ini diharapkan dapat berlangsung dengan khidmat tanpa gangguan apapun.
"Makanya kami imbau kepada adik- mahasiswa, kepada seluruh masyarakat Indonesia agar ikut menjaga kekhidmatan karena kesuksesan acara pelantikan presiden ini akan memberikan pesan positif kepada dunia internasional dan itu akan membantu perekonomian kita," kata Bambang.
Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya sebelumnya memutuskan, tidak akan menerbitkan perizinan penyampaian aspirasi (unjuk rasa) mulai Selasa (15/10/2019) sampai Minggu (20/10/2019).
Hal itu disampaikan usai rapat koordinasi antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan aparat keamanan, baik dari Komando Daerah Militer (Kodam) Jayakarta, Badan Intelijen Negara (BIN) maupun Polri.
"Kami akan memberlakukan mulai besok sampai 20 Oktober," ujar Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Gatot Eddy Purnama di Jakarta, Senin (14/10/2019), seperti dikutip Kompas.com dari Antara.
"Kalau ada pihak yang mau memberitahukan terkait unjuk rasa, kami akan memberi diskresi tidak akan memberikan perizinan. Tujuannya agar kondisi tetap kondusif," ungkapnya.
Adapun rencana Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia dan BEM Nusantara yang ingin berunjuk rasa di tanggal itu jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) belum diterbitkan, dipastikan berlangsung tanpa izin alias ilegal.
Baca: DAFTAR Lengkap Bocoran Susunan Kabinet Jokowi-Maruf; Ada 36 Pos dan 81 Calon Menteri
Aparat Keamanan: Tidak Boleh Ada Unjuk Rasa
Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, pengamanan akan dilakukan secara ketat.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan TNI Angkatan Darat menyiapkan seluruh kekuatannya untuk pengamanan pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2019.
Kekuatan tersebut berasal dari TNI AD di seluruh Indonesia dan juga Satuan Teritorial dan Badan Pelaksana.
Mengutip dari Tribunnews, Andika mengatakan bahwa TNI Angkatan Darat akan fokus dan berjaga untuk mengamankan pelantikan tersebut.
"Berapapun yang diminta kita siap. Kita sudah minta semua satuan fokus kepada operasi pengamanan dalam menghadapi event minggu ini (pelantikan Presiden)," kata Andika di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta Pusat pada Selasa (15/10/2019), seperti dilansir Tribunnews.com.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan siap untuk melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
