Jelang Pelantikan Presiden, Aparat Siap Beri Pengamanan Ketat, Tak Boleh Ada Unjuk Rasa

Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, pengamanan akan dilakukan secara ketat.


Melia Istighfaroh

Jelang Pelantikan Presiden, Aparat Siap Beri Pengamanan Ketat, Tak Boleh Ada Unjuk Rasa
kompas.com
Presiden Joko Widodo menghadiri pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (1/10/2019). 


Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, pengamanan akan dilakukan secara ketat.

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, pengamanan akan dilakukan secara ketat.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan TNI Angkatan Darat menyiapkan seluruh kekuatannya untuk pengamanan pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2019.

Kekuatan tersebut berasal dari TNI AD di seluruh Indonesia dan juga Satuan Teritorial dan Badan Pelaksana.

Mengutip dari Tribunnews, Andika mengatakan bahwa TNI Angkatan Darat akan fokus dan berjaga untuk mengamankan pelantikan tersebut.

"Berapapun yang diminta kita siap. Kita sudah minta semua satuan fokus kepada operasi pengamanan dalam menghadapi event minggu ini (pelantikan Presiden)," kata Andika di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta Pusat pada Selasa (15/10/2019), seperti dilansir Tribunnews.com.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan siap untuk melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Puan Maharani saat pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2019 - 2024 pada sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2019).
Puan Maharani saat pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2019 - 2024 pada sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2019). (KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)

Diketahui, pihaknya juga telah melakukan sejumlah rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, jajaran Badan Intelijen Negara (BIN), serta MPR RI.

Dikutip dari Kompas.com, Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal TNI Eko Margiyono menyampaikan bahwa sesuai instruksi yang diberikan kepada pihak Kapolda Metro Jaya dan Kodam Jaya, pemberitahuan adanya aksi unjuk rasa mulai besok hingga hari pelantikan tidak akan diproses.

“Hingga tanggal 20 Oktober 2019, pemberitahuan adanya unjuk rasa tidak akan diproses sehingga kalaupun ada yang unjuk rasa, bahasanya tidak resmi atau ilegal,” kata Mayjen Eko.

Baca: BOCORAN Menteri Jokowi: Posisi 4 Menko, 7 Nama Disebut-sebut, Mulai dari Budi Gunawan hingga AHY

Baca: Jelang Pelantikan Jokowi, Beredar Susunan Kabinet 35 Nama Menteri Jokowi-Maruf

Pengunjuk rasa juga tidak diperbolehkan untuk mendekati Gedung DPR/MPR RI.





Halaman
123
Editor: Melia Istighfaroh






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2019 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved